SURABAYA | duta.co – Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan (Sesjamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung), Elvis Johnny mendukung Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya memperoleh predikat Sidakarya. Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim ini juga mendukung Kejari Surabaya dalam meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Penilaian Sidakarya ini dimulai sekitar sekitar pukul 11.00 WIB pagi, Kamis (14/9/2018). Bersama dengan Tim Sidakarya, Elvis menyusuri tiap-tiap bidang yang ada di Kejari Surabaya. Elvis mengatakan, kriteria sidakarya ini untuk semua bidang termasuk pelayanan publik, salah satunya inovasi tilang yang ada di Kejari Surabaya. Dalam satu menit, Elvis mengaku, kejaksaan bisa menuntaskan proses administrasi tilang tiga orang.
Pihaknya juga mengapresiasi transaksi non tunai yang dilakukan Kejari Surabaya terkait transaksi pembayaran tilang. Elvis menilai langkah tersebut dilakukan guna mencegah adanya dugaan pungli. Dengan adanya pihak bank yang siaga, masyarakat yang membayar denda tilang tidak perlu membaayar secara tunai, cukup dengan tanda bukti pembayaran bank dan bisa mengambil barang bukti tilangan.
“Saya mohon doa restu dari kawan-kawan agar Kejari Surabaya bisa memperoleh perikat Sidakarya dan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi. Sebab di Jatim ada dua yang mendapat penilaian, Kejari Surabaya dan Kejari Situbondo,” kata Elvis Johnny disela-sela penilaian, Kamis (14/9/2018).
Elvis menjelaskan, ada 20 Kejari tipe A dan B yang menjalani penilaian sidakarya. Kejari Surabaya masuk ke Kejari tipe A. Kriteria dalam penilaian sidakarya ini diantaranya terkait inovasi dari pegawai, di samping penataan dan prestasi dari Kejari tersebut.
“Prestasi disini sudah ada, tata ruang enak, penanganan perkara sudah pasti (bagus, red). Di sini saya dengar sudah ada lima Dik (penyidikan) awal tahun hingga September 2018. Lima Dik itu sudah bagus. Penilaian saya, kalau untuk sidakarya iya (masuk, red),” ungkapnya.
Masih kata Elvis, nantinya dari 10 Kejari tipe A yang dinilai dalam sidakarya, juara 1, 2 dan 3 akan diumukan pada Rapat Kerja Nasional November 2018 mendatang. Apakah penilaian ini salah satu syarat menuju WBK, Elvis mengiyakan. Pihaknya pun sedangn memproses 16 Kejari untuk menuju WBK.
“Salah satunya ya ini. Jatim kita kirim dua utusan (Tim Sidakarya), yakni untuk penilaian di Kejari Surabaya dan Kejari Situbondo. Kriterianya, ada inovasi di sana, pelayanan publik sudah prima, pelayanan antar pegawai sudah bagus. Dan semua ada dalam posisi paling atas,” ucapnya.
Kalau untuk WBK, sambung Elvis, nantinya sidakarya tersebut akan dinilai oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Dengan adanya pembayaran denda tilang non tunai, Elvis mengaku kepuasan pelayanan publik itu bisa diketahui dengan penilaian dari koresponden.
“Penerapan sistem denda tilang di Kejari Surabaya ini sudah bisa masuk kriteria predikat WBK,” imbuhnya.
Karo Hukum di Kejagung ini menambahkan, pihaknya sudah keliling dari mulai pagi melakukan penilaian di Kejari Surabaya. Bahkan ada lima tim yang turun untuk menilai, salah satunya di Kejari Surabaya.
“Nantinya para calon juara 1, 2 dan 3 kita undang lagi di Kejagung untuk paparan lagi. Setelah paparan nanti, pimpinan mengecek apakah benar tidak seperti itu. Kita harapkan seperti itu,” pungkasnya. (eno)
