SURABAYA | duta.co – Sejak awal berdirinya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi superholding investasi dan memayungi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi polemik. Namun demikian hadirnya Danantara diharapkan bisa berdampak pada perekonomian daerah, termasuk Jawa Timur yang memberi kontribusi besar pada perekonimian nasional.
Permasalah tersebut dibahas dalam Round Table Discussion (RTD) mengusung tema “Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa?” yang digelar Nagara Institute dan Akbar Faisal Uncensored di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Surabaya Selasa (2/12/2025).
Seperti dikatakan Akbar Faizal Direktur Eksekutif Nagara Institute dalam konteks reformasi BUMN, Jatim menempati posisi yang sangat strategis seiring dengan basis industri kuat, pusat manufaktur terbesar di Indonesia timur, pelabuhan dan logistik strategis, ekosistem Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinamis, sumber daya manusia (SDM) terampil dan kompetitif, hingga pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas rata-rata nasional.
“Aset BUMN di Jatim bisa dioptimalkan melalui skema investasi baru, peluang kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meningkat signifikan, dan industri yang berpeluang masuk ke rantai nilai BUMN berskala nasional,” katanya.
Dengan struktur baru Danantara, ia mengatakan bahwa potensi Jatim semakin terbuka karena BUMN dapat menjalin mitra yang lebih erat dengan pelaku usaha daerah. Di sisi lain, daerah juga memiliki ruang yang lebih besar untuk mengusulkan proyek strategis.
Untuk memastikan dampak positifnya, Nagara Institute melalui studi “Pengelolaan BUMN di Era Ekonomi Baru” melakukan sejumlah evaluasi, yakni pertama untuk memastikan agenda reformasi berjalan di jalur yang tepat. Kedua agar Danantara memaksimalkan potensinya. Ketiga agar BUMN lebih efisien dan kompetitif. Serta keempat agar daerah seperti Jatim mendapatkan manfaat nyata dari transformasi besar tersebut ini.
“Ini akan menjadi bagian dari rekomendasi kebijakan resmi yang akan kami sampaikan dalam bentuk buku kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto dan manajemen Danantara,” ucapnya.
Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jatim mengatakan, Jatim merupakan gerbang menuju pusat ekonomi di wilayah timur Indonesia. Kontribusi perekonomian Indonesia, kata dia, berasal dari 38 provinsi, dan Jatim menyumbangkan sebesar 14,54 persen atau hampir seperenam dari jumlah total.
“Manufaktur dan industri menyumbangkan 31,16 persen, perdagangan 18,31 persen, pertanian 11,98 persen,” ucapnya.
Lebih lanjut, kontribusi pertanian Jatim yang tercatat 11 persen juga menjadi nomor satu sebagai produsen padi di Indonesia, kemudian disusul hasil pertanian jagung hingga cabai. Pihaknya berharap, dengan dibentuknya Danantara, bisa lebih berdampak bagus pada perekonomian Jatim.
“Di Jatim harapannya, tetap ada portofolio investasi yang tetap menarik bagi Danantara. Jadi akan intensif terus berkoordinasi, harapannya project yang memang lininer dengan BUMN di Jatim tetap mendapat investasi,” ujarnya.
Sementara itu Mukhamad Misbakhun Ketua Komisi XI DPR RI menambahkan, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Kita punya tambang dikelola siapa? Kita punya air dikuasai siapa? Sawit kita siapa yang punya? Cabang-cabang produksi ini harus diterjemahkan,” ujarnya.
Misbakhun menambahkan ketika swasta atau rakyat sudah bisa memiliki hotel, apakah negara perlu mengelola hotel, begitu juga real estate, BUMN karya, rakyat sudah bisa jadi kontraktor.
“Intinya jangan sampai negara bersaing dengan rakyat. Biarkan rakyat maju dengan kemudahan yang diberikan sehingga memperkuat ekonomi dalam negeri,” jelasnya.
Peneliti Nagara Institute Edi Sewandono, pendirian Danantara Dan BP BUMN sampai sekarang belum memberikan roadmap yang jelas terkait hubungan dengan pemerintah daerah, kabupaten atau provcinsi. Dalam hal bisnis juga pemberian kontribusi kepada Pemerintah daerah.
“Kemudian terkait aset di daerah, banyak yang tidak terutilisasi dengan baik, utamanya dari BUMN yang tidak sehat seharusnya bersinergi dengan pemda apakah bisa dimanfaatkan atau dikerjasamakan. “
Sedangkan untuk BUMN yang Sehat, terkait beberapa aset seperti Pelindo, proyek yang sedang dikerjakan di Tuban jangan hanya mendatangkan tenaga kerja dari pusat tetapi bagaimana pembagian dengan daerah tidak ada.
“Jadi daerah jangan hanya jadi obyek saja tapi jadi subyek yg menjadi shareholder pengelolaan BUMN,” tegasnya. imm
