“Derasnya Isu Risywah dan Kabar Dugaan Keterlibatan Sejumlah Anggota AHWA dalam Muktamar Ke-35 NU Menjadi Atensi Tersendiri.”
Oleh: Purwanto M. Ali

MUKTAMAR Ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, 27–31 Agustus 2026, telah berakhir. KH Miftachul Akhyar terpilih sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031.

Namun, berakhirnya muktamar ternyata belum mengakhiri dinamika yang menyertainya.

Dalam beberapa pekan terakhir, ruang publik, khususnya media sosial, dipenuhi berbagai informasi, kesaksian, foto, video, serta tangkapan layar percakapan yang diklaim berkaitan dengan dugaan praktik risywah atau politik uang dalam proses pemilihan di Muktamar Ke-35 NU.

Situasi menjadi semakin sensitif setelah muncul perkara dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perkara tersebut kemudian dikait-kaitkan di ruang publik dengan dugaan aliran dana untuk kepentingan politik Muktamar NU.

Beredar pula klaim mengenai dana sekitar Rp480 miliar yang disebut-sebut digunakan untuk kepentingan pemenangan kandidat tertentu. Mantan Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Ketua Organizing Committee Muktamar, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, telah membantah tudingan tersebut dan meminta pihak yang menyampaikan tudingan untuk membuktikannya.

Karena itu, perkara hukum yang sedang ditangani KPK, isu dugaan aliran dana ke Muktamar, dan tudingan mengenai praktik risywah harus ditempatkan sebagai persoalan yang berbeda sampai terdapat bukti yang dapat menghubungkannya.

Antara Informasi, Kesaksian, dan Bukti

Kegelisahan semakin berkembang setelah muncul kabar mengenai adanya anggota AHWA yang disebut telah mengembalikan uang yang sebelumnya diterima. Bahkan beredar rumor bahwa terdapat anggota AHWA yang akan menyerahkan atau mengembalikan uang kepada KPK.

Kabar tersebut serius, tetapi justru karena keseriusannya ia tidak boleh serta-merta diperlakukan sebagai fakta.

Dalam prinsip pembuktian, terdapat perbedaan mendasar antara informasi, kesaksian, indikasi, dan fakta yang telah terverifikasi. Foto, video, tangkapan layar percakapan WhatsApp, maupun kesaksian seseorang dapat menjadi informasi awal, tetapi belum otomatis membuktikan terjadinya risywah.

Sebaliknya, derasnya informasi juga tidak tepat apabila diselesaikan hanya dengan bantahan.

Apabila tudingan terus berkembang sementara tidak tersedia mekanisme klarifikasi yang dipercaya publik, ruang kosong tersebut akan diisi oleh spekulasi. Pada akhirnya, bukan hanya individu yang disebut-sebut yang dirugikan, melainkan juga kewibawaan organisasi. Di sinilah diperlukan tabayun institusional.

Membentuk Tim Investigasi Independen

Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz bersama Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar perlu mempertimbangkan pembentukan Tim Investigasi Independen Dugaan Risywah Muktamar Ke-35 NU.

Pembentukan tim bukan berarti PBNU mengakui bahwa risywah telah terjadi. Tim juga tidak dibentuk untuk mencari kesalahan seseorang ataupun menjadi instrumen pertarungan antarkelompok.

Justru tujuan utamanya ialah menguji berbagai tudingan secara objektif: mana informasi yang mempunyai dasar, mana yang membutuhkan pendalaman, dan mana yang ternyata hanya rumor atau fitnah.

Tim dapat diberi mandat melakukan tabayun, mengumpulkan dan memverifikasi informasi, meminta keterangan pihak-pihak terkait, memeriksa bukti digital dan dokumen yang beredar, serta menyusun laporan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Semua pihak harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memberikan klarifikasi. Mereka yang menuduh harus diminta menunjukkan bukti. Mereka yang dituduh juga harus memperoleh ruang penuh untuk menjawab dan membela kehormatannya.

Dengan demikian, investigasi bekerja berdasarkan prinsip audi et alteram partem—mendengar kedua belah pihak—bukan berdasarkan tekanan opini publik.

Siapa yang Layak Menjadi Anggota?

Kredibilitas investigasi sangat ditentukan oleh siapa yang menjalankannya. Anggota tim idealnya bukan anggota AHWA, bukan anggota formatur Muktamar Ke-35 NU, bukan bagian dari tim pemenangan kandidat, dan tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap susunan kepengurusan PBNU periode 2026–2031.

Prinsipnya sederhana: yang diperiksa tidak boleh sekaligus menjadi pemeriksa, dan mereka yang mempunyai kepentingan terhadap hasil investigasi tidak semestinya menjadi penentu kesimpulan.

Sebagai bahan pertimbangan, sejumlah figur dapat diusulkan, antara lain Prof. Dr. Mahfud MD, Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar, Prof. Dr. KH Ali Masykur Musa, Prof. Dr. Drs. A. Hanief Saha Ghafur, M.S., KH Bahauddin Nursalim (Gus Baha), dan Prof. Dr. Muhammad AS Hikam, serta ulama, akademisi, ahli hukum, auditor, dan tokoh NU lainnya yang dipandang mempunyai integritas dan mampu menjaga independensi.

Nama-nama tersebut tentu hanya merupakan usulan, bukan pernyataan bahwa mereka telah bersedia atau telah ditunjuk. Penetapan anggota tim tetap harus mempertimbangkan kesediaan masing-masing figur, kompetensi, integritas, serta terutama bebas dari konflik kepentingan.

Komposisi tim juga sebaiknya bersifat multidisipliner. Selain memiliki otoritas moral keulamaan, tim memerlukan orang yang memahami hukum, audit keuangan, organisasi, serta verifikasi bukti digital. Persoalan yang hendak diperiksa bukan semata persoalan moral, melainkan juga menyangkut fakta, transaksi, komunikasi, dan kemungkinan konsekuensi hukum.

Tunda Pengesahan Kepengurusan

Bersamaan dengan pembentukan tim tersebut, Rais Aam dan Ketua Umum PBNU juga layak mempertimbangkan penundaan pengumuman dan pengesahan susunan lengkap kepengurusan PBNU sampai investigasi independen menyelesaikan tugasnya.

Usulan ini relevan karena pembentukan struktur PBNU periode 2026–2031 memang diserahkan kepada Rais Aam, Ketua Umum terpilih, dan tim formatur.

Penundaan bukan hukuman dan bukan pula pengakuan bahwa tudingan yang beredar benar.

Ia merupakan penerapan prinsip kehati-hatian organisasi.

Jika investigasi menemukan bahwa berbagai tudingan tersebut tidak memiliki bukti yang memadai, hasil investigasi justru dapat menjadi dasar kuat untuk memulihkan nama baik pihak-pihak yang selama ini terseret dalam rumor.

Sebaliknya, apabila ditemukan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai keterlibatan pihak tertentu, Rais Aam dan Ketua Umum mempunyai dasar objektif untuk mempertimbangkannya sebelum menetapkan struktur kepengurusan.

Dengan demikian, susunan PBNU yang lahir nantinya tidak hanya memperoleh legitimasi organisatoris, tetapi juga memiliki legitimasi etik dan moral.

Investigasi Bukan Pengadilan

Batas kewenangan tim juga harus ditegaskan. Tim investigasi internal PBNU bukan lembaga penegak hukum. Ia tidak mempunyai kewenangan menentukan seseorang melakukan tindak pidana korupsi, suap, atau tindak pidana lainnya. Kewenangan tersebut berada pada aparat penegak hukum melalui prosedur yang ditentukan undang-undang.

Karena itu, hasil investigasi internal harus difokuskan pada aspek etik, organisasi, klarifikasi fakta, dan perlindungan marwah institusi.

Apabila dalam prosesnya ditemukan indikasi tindak pidana yang didukung bukti memadai, temuan tersebut dapat diserahkan kepada lembaga penegak hukum yang berwenang.

Pemisahan kewenangan ini penting agar investigasi tidak berubah menjadi “pengadilan organisasi” yang menjatuhkan vonis berdasarkan tekanan opini.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Tidak seorang pun dapat dinyatakan menerima risywah hanya karena namanya muncul dalam unggahan media sosial, kesaksian sepihak, foto, video, ataupun tangkapan layar percakapan.

Menjaga Marwah dengan Membuka Ruang Tabayun

NU mempunyai tradisi panjang dalam tabayun, musyawarah, keadilan, dan islah. Tradisi itu justru relevan ketika organisasi menghadapi persoalan yang menyangkut kehormatan para kiai dan kepercayaan jutaan nahdliyin.

Membentuk tim investigasi independen bukan berarti membuka aib NU.

Sebaliknya, keberanian melakukan koreksi internal merupakan tanda bahwa organisasi memiliki mekanisme untuk menjaga dirinya sendiri.

Demikian pula, pihak-pihak yang menyampaikan tudingan harus bersedia mempertanggungjawabkan pernyataannya dengan bukti. Kebebasan menyampaikan kritik tidak boleh berubah menjadi kebebasan menuduh tanpa dasar.

Pada sisi lain, pihak yang merasa difitnah tidak cukup hanya menyebut tudingan sebagai fitnah. Klarifikasi yang rasional, terbuka, dan didukung fakta akan jauh lebih efektif untuk menjaga kepercayaan publik.

Karena itu, dua ekstrem harus sama-sama dihindari: menganggap setiap tudingan sebagai kebenaran dan menolak setiap tudingan tanpa proses verifikasi.

Jalan yang lebih sehat berada di antara keduanya: menguji setiap informasi dengan bukti.

Momen Penting bagi Ketua Umum Baru

Justru di sinilah Gus Kikin mempunyai momentum penting sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.

Pembentukan Tim Investigasi Independen dapat menunjukkan bahwa kepemimpinan baru tidak bekerja untuk membela kelompok tertentu, tetapi berdiri untuk menjaga institusi.

Jika tudingan itu tidak benar, investigasi akan membantu membersihkan nama para kiai dan pihak-pihak yang dituduh.

Jika terdapat pelanggaran etik, organisasi mempunyai kesempatan melakukan koreksi.

Dan jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, penyelesaiannya diserahkan kepada lembaga yang memang memiliki kewenangan.

Dengan cara itulah prinsip tabayun tidak berhenti menjadi nasihat moral, tetapi diterjemahkan menjadi tata kelola organisasi.

Muktamar telah selesai. Kontestasi seharusnya juga selesai. Yang harus dijaga sekarang adalah kepercayaan nahdliyin terhadap kepemimpinan dan marwah jam’iyah.

Karena itu, seruan kepada Ketua Umum dan Rais Aam PBNU untuk membentuk Tim Investigasi Independen serta mempertimbangkan penundaan pengesahan kepengurusan bukanlah ajakan untuk menghakimi siapa pun.

Ini adalah seruan untuk mencari kebenaran melalui mekanisme yang adil.

Jangan menghukum berdasarkan rumor. Jangan pula menutup persoalan hanya dengan bantahan. Ujilah tudingan dengan fakta, lindungi yang tidak bersalah, dan tindaklanjuti secara organisatoris apabila ditemukan pelanggaran.

Sebab, marwah Nahdlatul Ulama tidak akan terjaga dengan membiarkan rumor menjadi liar. Marwah itu justru akan semakin kuat ketika organisasi berani mencari kebenaran secara jernih, independen, dan berkeadilan.

Catatan: Tulisan ini merupakan gagasan dan seruan etik-organisatoris. Penyebutan isu risywah, klaim mengenai dana sekitar Rp480 miliar, kabar pengembalian uang, maupun dugaan keterlibatan pihak tertentu tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa peristiwa tersebut telah terbukti. Seluruh dugaan tetap memerlukan verifikasi, pembuktian, serta hak jawab dari pihak-pihak yang disebut.(*)

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry