JAKARTA | duta.co – Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dianggap sering menimbulkan ketegangan sosial sehingga membuat gaduh masyarakat pendidikan. Kegaduhan seperti ini melemahkan kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mencapai visi Presiden Joko Widodo bidang pendidikan sesuai RPJMN 2019-2024.
Demikian pendapat Ketua Pokja NU Circle, Ahmad Rizali di Jakarta Sabtu (19/9/2020).
“Kemdikbud sering sekali membuat kegaduhan di masyarakat. Mulai program Merdeka Belajar yang sesungguhnya adalah merk perusahaan, gaduh pendidikan jarak jauh, gaduh dana POP, hingga yang sekarang dugaan rencana penghapusan mapel sejarah. Kegaduhan ini mengurangi kinerja Kemdikbud dalam mencapai visi Presiden bidang pendidikan,” kata Ahmad Rizali.
Kegaduhan lain yang berpotensi menarik perdebatan publik adalah penyederhanaan kurikulum yang memasukkan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dalam kolom Mata Pelajaran (Mapel) Agama. Padahal, Agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha serta Khong Hu Cu. Kepercayaan terhadap Tuhan YME hingga saat ini dinyatakan sebagai Budaya dan dikelola oleh Ditjen Kebudayaan Kemdikbud, bukan Kementrian Agama.
Menurutnya, Kemdikbud sebaiknya fokus mengeksekusi berbagai program prioritas Tahun 2021 dengan bijak sehingga tidak menimbulkan potensi kegaduhan. Prioriitas Tahun 2021 tersebut adalah alat untuk menggapai Target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2019-2024 yang dirinci dari visi misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Dalam RPJMN 2020-2024, fokus pemerintah di bidang pendidikan adalah meningkatkan mutu SDM terutama di bidang literasi membaca, matematika, dan sains.
Pada 2024, nilai rata-rata hasil PISA membaca menjadi 412 (sebelumnya 397),matematika menjadi 396 (sebelumnya 386), dan sains menjadi 418 (sebelumnya 403).
Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen) pada 2024 yaitu membaca 44,62% menjadi 49,80%, matematika 31,40% menjadi 39,83% dan sains 44,05% menjadi 48 00%.
Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test AKSI (Persen) pada membaca 53,2% menjadi 61,2%,matematika 22,9% menjadi 30,1% dan sains 26,4% menjadi 34,4%.
Dari target ini, Kemdikbud memiliki tugas yang tidak ringan. “Posisi Indonesia sangat jauh tertinggal dari negara-negara maju bahkan negara ASEAN. Jika Kemdikbud terus-menerus membuat kegaduhan, sulit bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf mencapai target peningkatan mutu pendidikan seperti yang dituangkan dalam RPJMN,” ujarnya.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo seharunya mulai menaruh perhatian serius pada bidang pendidikan ini. Ke depan, kompetisi SDM di tingkat global tidaklah ringan. Jangan sampai tugas meningkatkan mutu pendidikan ini disibukkan oleh berbagai kebijakan dan statemen pemerintah yang justru kontraproduktif terhadap visi misi pemerintah sendiri.
“Salah satu kebijakan yang kontraproduktif adalah masuknya kluster pendidikan dalam RUU Cipta Kerja. Kebijakan ini selain membuat kegaduhan sekaligus mengamputasi tujuan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sekaligus menyerahkan mandat pendiri bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kepada mekanisme pasar,” tegasnya. hb
