SURABAYA | duta.co – Dinas Pertanian Jawa Timur (Jatim) mencatat serapan pupuk subsidi sepanjang tahun 2025 telah mencapai sekitar 90 persen dari total alokasi sebesar 1,8 juta ton. Capaian tersebut masih sedikit di bawah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang ditetapkan sebesar 1,88 juta ton untuk berbagai jenis pupuk, mulai dari urea, NPK, NPK Formula, hingga pupuk organik.
‎
‎Kepala Dinas Pertanian Jatim, Heru Suseno, mengatakan selisih antara alokasi dan RDKK tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya perubahan kebijakan harga serta penyesuaian kebutuhan riil di lapangan.
‎
‎”Kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya memang ada perbedaan. Dulu volumenya lebih besar, tapi sekarang harga acuannya juga menyesuaikan kebijakan baru,” ujarnya, Selasa (30/12/2025).
‎
‎Heru menegaskan bahwa dukungan pemerintah kepada petani tidak hanya terbatas pada penyaluran pupuk subsidi. Pemerintah, baik melalui Kementerian Pertanian maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur, juga terus memberikan pendampingan mulai dari pra-panen hingga pasca-panen.
‎
‎”Untuk pra-panen ada bantuan alat dan mesin pertanian seperti traktor, cultivator, hingga alat pengolah tani. Semua itu untuk mendukung produktivitas petani,” jelasnya.
‎
‎Selain itu, pada tahap panen dan pasca-panen, pemerintah turut menyalurkan bantuan berupa alat pemipil jagung (corn sheller) hingga sarana pendukung mobilisasi hasil panen. “Intinya, petani tetap kita dampingi dari hulu sampai hilir,” imbuhnya.
‎
‎Dari sisi produksi, Heru menyampaikan bahwa Jawa Timur masih menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Kontribusi produksi beras Jawa Timur mencapai sekitar 17 persen dari total produksi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Jatim pada tahun 2024 mencapai sekitar 6,3 juta ton dan mengalami peningkatan pada tahun 2025.
‎
‎ “Produksi tahun 2025 mengalami naik sekitar 13% dibanding tahun 2024. Gabah kering panen diperkirakan sekitar 12 juta ton, sedangkan gabah kering giling sekitar 10 juta ton,” ungkapnya.
‎
‎Untuk tahun 2026, Dinas Pertanian Jatim menargetkan luas tanam sekitar 2,35 juta hektare. Namun, target tersebut masih bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kondisi ketersediaan air dan cuaca.
‎
‎”Kalau air mencukupi, indeks pertanaman (IP) bisa kita dorong naik dari rata-rata 1,95 menjadi 2,1 persen,” paparnya.
‎
‎Heru juga menyoroti upaya antisipasi cuaca ekstrem. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengingatkan pemerintah kabupaten/kota sejak Oktober lalu agar menyiapkan langkah-langkah mitigasi, khususnya bagi wilayah rawan banjir dan kekeringan. Salah satu langkah yang didorong adalah pemanfaatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
‎
‎”Asuransi ini ditanggung 80% oleh provinsi dan 20% oleh kabupaten/kota. Selain itu, kami juga mengatur pola tanam dan penggunaan varietas yang tahan kering atau genangan tersebut,” pungkasnya. (rud)
