Peserta didik baru di SMPN3 Gresik masih terlihat beberapa siswa-siswi memakai seragam lamanya (SD). (FT/AGUS)

GRESIK | duta.co – Pengadaan kain seragam bagi peserta didik sekolah dasar (SD) dan Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Gresik belum didistribusikan.

Alih-alih telat, proses tersebut bahkan masih dalam masa koordinasi antara Dinas Pendidikan Gresik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLP) Kabupaten Gresik. Dimungkinkan kain seragam gratis tersebut akan molor seperti tahun sebelumnya.

Lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kabupaten Gresik mengucurkan dana sebesar Rp5,7 miliar. Terbagi pada Sekolah Dasar Negeri seragam putih merah dan kain seragam Pramuka. Sementara SMP Negeri ada kain seragam putih biru dan juga kain seragam Pramuka, pada peserta didik baru 2018, (SD kelas 1 dan SMP kelas 7).

Sementara kain batik dan seragam olahraga dimana terdapat almamater lembaga sekolah yang berbeda. Dinas Pendidikan menyerahkan langsung ke masing-masing lembaga, dimana anggaran diikut sertakan ke Biaya Operasional Sekolah (BOS). Untuk atribut atribut sendiri pihak sekolah telah menyediakan ke masing-masing peserta didik lewat koperasi sekolah.

“Selasa kemarin (31/7) sudah kita koordinasikan dengan BLP Gresik untuk segera di proses, sedangkan bulan Maret lalu pihak kita telah merampungkan uji Lab kain yang distandartkan oleh pemerintah,” terang Kepala Dinas Pendidikan Gresik, Mahin saat ditemui duta.co, Jumat (3/8/2018).

Menurutnya ada perubahan Perpres nomenr 6 tahun 2018, dimana bisa melakukan proses lelang cepat yang hanya memakan waktu tiga hari saja. sementara  BLP Gresik, dari pengalaman tahun kemarin proses lelang bisa berbulan-bulan. Bahkan sempat melakukan lelang ulang dikarenakan salah satu dokumen pemenang lelang dinyatakan palsu.

“Ini yang kita tidak mau, dan akan kami kawal terus. Sementara Bupati sendiri telah memerintahkan untuk kebutuhan masyarakat harus diperioritaskan. Bupati juga menyarankan jika memungkinkan pengadaan kain seragam ini diikutkan lelang cepat lewat LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sesuai Perpres diatas,” lanjut Mahin.

Namun Mahin meragukan proses pengadaan kain seragam tersebut bisa di lakukan lewat LKPP. Hal itu melihat kesiapan dari pada pihak  BLP Gresik untuk berniat memproses pengadaan tersebut ke LKPP sendiri. “Kembali lagi ke BLP siap apa tidak ikut proses ke LKPP?. Namun komitmen kita adalah memprioritaskan dulu kain seragam itu, syukur-syukur bisa ikut lelang cepat,” pungkanya.

Seperti dirilis duta.co pada tahun lalu (2017), pengadaan kain seragam bisa terlaksana hingga akhir Desember, sedangkan lelang awal pada bulan Agustus. Saat itu diakui Mahin, bahwa pengadaan kain seragam gratis terjadi keterlambatan. Hal ini dipicu adanya keterlambatan dari Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Gresik yang menangani.

Akhirnya Ada yang Beli di Toko

Sementara itu, Fais (39) warga jalan Kartini, Gresik mengaku membelikan seragam sekolah anaknya terlebih dulu. Sebab jika menunggu kain seragam gratis, diyakini akan menunggu waktu lama. Belum lagi keinginan anaknya yang sangat ingin memakai seragam SMP, meski diperbolehkan dengan seragam SD lamanya.

“Anaknya minta, saya beli ditoko satu setel harga 140 ribu untuk putih biru sudah siap pakai. Kalau nunggu gratis bisa setengah tahun lagi,” ungkapnya saat ditemui duta.co.

Senada dengan warga Manyar yang anaknya masuk ke kelas Olahraga di SMPN3 Gresik, anaknya sengaja memakai seragam SD lamanya. Sementara Ia membelikan kain pramuka ke koperasi sekolah dengan harga Rp 150 ribu persetel. Sementara baju seragam lamanya masih terlihat bagus.

“Ada ketentuan seragam dengan lengan panjang, jadi saya beli kain untuk bajunya saja seharga 75 ribu. Untuk atribut kelengkapan seragam sudah beli aeal masuk kemarin seharga 425 ribu,” pungkasnya tanpa mau menyebut nama.(gus)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.