Jenazah Wurry Wulansari (Ketua KPPS) hendak disalatkan di Musala Al Amri. (foto: kaltimpos)
JAKARTA | duta.co – Sungguh tidak masuk akal alasan kelelahan dipakai sebagai dalih atas meninggalnya 326 petugas Pemilu serentak 2019. Alasan itu dinilai sangat mengada-ada. Oleh karena itu perlu dilakukan investigasi menyeluruh untuk mencari jawaban sebenarnya atas meninggalnya ratusan petugas Pemilu tersebut.
“Sudah ada 300-an petugas penyelenggara Pemilu yang meninggal dan tidak masuk akal kalau semua disebut meninggal karena kelelahan,” kata Ketua Persatuan Swing Voters, Adhie Massardie, saat ditemui di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Minggu (28/4/2019).
Hingga kemarin (26/4), sudah 326 petugas pemilu yang meninggal dunia. Rinciannya 253 korban berasal dari KPU, 55 dari unsur Bawaslu, dan 18 personel Polri.
“Kalau alasannya hanya kecapaian, maka akan banyak bahkan bisa ribuan orang meninggal karena capai bekerja setiap hari,” kata Adhie menambahkan.
Kalaupun kelelahan, lanjutnya, kasus petugas meninggal harusnya hanya terjadi pada hari pelaksanaan Pemilu dan tidak berkelanjutan. Namun yang terjadi masih ada korban yang berjatuhan.
“Satu atau dua hari ada yang meninggal lalu selesai itu wajar karena kelelahan, ini sampai hari ketiga saja masih ada yang meninggal,” jelasnya.
Untuk mengungkap fakta apa yang sebenarnya terjadi, Adhie menyatakan pihaknya akan melakukan investigasi dengan mengajak petugas ahli medis.
“Kami akan tinjau dan lakukan autopsi bersama ahli forensik untuk melakukan investigasi dari kejadian ini,” tukasnya.
Cawapres Sandiaga Uno juga ikut mengomentari banyaknya para petugas penyelenggara pemilu menjadi korban. Bahkan data terakhir tercatat 326 petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia akibat kelelahan. Angka itu ditambah dengan ribuan petugas KPPS lainnya yang dinyatakan jatuh sakit.
Sandiaga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak kejar tayang dalam melakukan pelaksanaan penghitungan suara. Penyelenggara harus memperhatikan keselamatan para petugas yang membantu berjalannya proses Pemilu Serentak 2019.
“Jangan kejar tayang. Kalau misalnya dikejar tayang, akhirnya korban terus berjatuhan. Ini sangat sangat bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia,” ujar Sandiaga di Masjid At-Taqwa, Jakarta Selatan, Minggu (28/4/2019).
Sandi, sapaan akrabnya, mendengar ada informasi bahwasannya ada petugas KPPS yang disuruh bekerja dimulai dari pukul 08.00 hingga 24.00. Waktu tugas itu setara dengan 16 jam kerja. Waktu selama itu dinilainya sangat tidak manusiawi.
“Kelelahan hanya untuk mementingkan tenggat waktu atau deadline ini sangat tidak manusiawi,” imbuhnya.
Menurut mantan wagub DKI Jakarta itu, peristiwa meninggalnya ratusan petugas KPPS ini adalah sebuah bencana besar yang harus mendapat perhatian khusus dari seluruh elemen bangsa. Kalau diteruskan seperti ini, bukan tidak mungkin semakin banyak korban yang berjatuhan.
“Ini seperti killing field. Saya baca di Jawa Pos kemarin, yang dilaporkan 326 kalau tidak salah. Tapi ini akan terus berlangsung. Proses ini paling tidak 5-6 hari karena rata-rata baru di angka 50 persen. Secara fundamental ada yang salah. Bukan hanya jujur adil bermartabat, tapi juga sehat,” katanya.
Lantas apakah Sandiaga sepakat bahwa perhitungan suara ini harus dihentikan sementara mengingat banyaknya jatuh korban?
“Saya harus koordinasi dengan para tentunya Ikatan Dokter Indonesia sudah menyampaikan kekhawatirannya. Ini proses yang saya harus ada betul-betul penelahaan secara medis. Kenapa terjadinya korban yang yang terus-menerus berjatuhan seperti ini,” tandasnya.
Dari jajaran KPU, yang meninggal tersebar di 27 provinsi. Yang paling banyak terdapat di Jawa Timur dengan 62 orang, Jawa Barat (61), dan Jawa Tengah (31). Diperkirakan, sebagian besar di antara ratusan orang itu berusia di atas 40 tahun.
Penyebabnya bermacam-macam. Berdasar laporan KPU provinsi masing-masing, penyebab terbanyak adalah kelelahan. Urutan kedua adalah kecelakaan. Ada pula dua orang yang meninggal karena bunuh diri.
Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman seusai diskusi publik di kawasan Jakarta Pusat kemarin (27/4) mengatakan, pihaknya sedang mengantisipasi agar tidak ada tambahan petugas yang gugur. Khususnya di level PPK. “Banyak pihak sekarang memberi peran melayani dan menjaga kesehatan petugas penyelenggara pemilu dengan lebih baik,” terangnya.
Di beberapa kota, sejumlah RS kepolisian stand by di berbagai kecamatan untuk memberikan layanan kesehatan. Begitu pula puskesmas-puskesmas di daerah. “Ini bagian kontribusi komponen bangsa untuk menjaga agar proses pemilu berjalan dengan baik,” lanjut mantan komisioner KPU Jatim itu.
Arief juga mengimbau RS-RS di daerah agar berpartisipasi membuka layanan kesehatan. Dengan begitu, apabila ada penyelenggara pemilu yang mengalami gejala gangguan kesehatan, RS terdekat bisa langsung menangani. Arief beralasan, kondisi semacam itu tidak akan mampu diatasi KPU sendirian.
Pada saat yang sama, KPU sedang mengonsep bentuk layanan kesehatan yang lebih formal dan terstruktur untuk jangka pendek. Rekapitulasi suara di kecamatan masih berlangsung sekitar sepekan ke depan. Setelah itu, tugas PPK tidak bisa dinyatakan selesai begitu saja. “Mereka harus mengirim dokumennya ke kabupaten/kota dan harus ikut rapat (pleno) di kabupaten/kota tersebut,” tutur alumnus Universitas Airlangga Surabaya itu.
Hingga saat ini, tambah Arief, pihaknya belum berbicara langsung dengan instansi terkait di tingkat pusat seperti Kemenkes. Meskipun, Kemenkes telah berinisiatif menginstruksi jajaran untuk memantau kondisi penyelenggara pemilu. “Tapi, mungkin komunikasi antar-sekretariat jenderal sudah dilakukan.”
Saat ini Arief belum mau membicarakan program jangka panjang untuk pemilu berikutnya. KPU masih berfokus menyelesaikan tugas rekapitulasi suara hingga tingkat nasional. Setelahnya baru bisa dievaluasi apa saja kekurangan pemilu kali ini, termasuk dalam hal beban kerja penyelenggara. (rmol/jnn)
Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry