SURABAYA | duta.co – Konflik berkepanjangan antara Bupati Faida dan DPRD Jember menjadi perhatian publik. Bahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, telah menugaskan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk melakukan pemeriksaan  konflik ini.

Atas hal ini, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim, Ahmad Nawardi mendorong Khofifah untuk mempercepat penyelesaian konflik tersebut.

“Jika tidak, konflik tersebut akan mempengaruhi fungsi pemerintahan seperti pelayanan pada rakyat. Saat ini hasil angket DPRD telah sampai di tangan gubernur. Saya berharap gubernur benar-benar mengkaji, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Nawardi juga berharap Khofifah agar bertindak independen dan bebas dari kepentingan. “Sehingga hasilnya bisa benar-benar tuntas dan tak ada konflik lagi di kemudian hari,” tandas senator yang juga ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim itu.

Menurut Nawardi, persoalan Pemkab Jember telah berlangsung sejak DPRD periode 2014-2019 sampai periode yang baru, 2019-2024. Bahkan turut menyedot perhatian kalangan Ormas dan tokoh masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan pondok pesantren.

Selain itu, kata Nawardi, DPRD Jember telah melakukan tugas dan fungsinya. Mulai melakukan interpelasi dan hak angket, tinggal menggunakan hak menyatakan pendapat.

Sesuai pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Khofifah akan melakukan pemeriksaan terkait konflik Bupati-DPRD Jember selama tiga hari, 24 hingga 26 Juni 2020. Hasil pemeriksaan bakal dijadikan acuan Mendagri dalam membuat keputusan. Zal

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry