JOMBANG | duta.co — Mengapa PBNU jadi rebutan? Dan mengapa isu politik uang begitu mudah terbaca di NU? Jawabannya, nanti dulu. Yang jelas, di sekitar area Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, terdapat banyak posko partai politik.
“Hampir seluruh parpol (partai politik) ada. Coba lihat, ada PDIP. Ada juga Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, PPP, PKS, bahkan PAN. Bahkan tampak Posko PAN lebih seru, selain bagi-bagi sarung, ada juga makanan siap saja menarik,” demikian disampaikan alumni Timur Tengah yang menyaksikan jalannya Muktamar ke-35 NU, Sabtu (29/8/26).
Seorang dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, mengakui, bahwa PAN memang cerdas. “Saya dapat sarung dari PAN. Hijau (lagi) warnanya. Saya dengar PAN resmi menggaet Ema Umiyyatul Chusnah (yang akrab disapa Mbak Ema atau Ning Ema), tokoh politik populer asal Jombang sekaligus cucu pendiri NU, KH Wahab Chasbullah,” tegasnya.
Di Posko PAN, memang ada foto Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Ning Ema yang tampak bertujuan untuk memperkuat basis suara partai di kalangan nahdliyin, khususnya di wilayah “basis hijau” seperti Jombang dan sekitarnya. Dalam berbagai kesempatan, Ning Ema juga menegaskan bahwa kader NU kini tersebar di berbagai partai, termasuk di PAN. “Ya…, semua Parpol ingin dekat warga NU, hatta (sampai dengan) PKS,” tambahnya.
Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, kepada tirto.id menilai kehadiran elite politik dalam arena Muktamar NU tidak dapat dilepaskan dari persinggungan kepentingan politik praktis dengan posisi NU sebagai organisasi yang memiliki basis massa besar.
Maka, Muktamar ke-35 NU jelas magnet bagi sejumlah elite politik dan pejabat negara. Mereka hadir dalam pembukaan forum tertinggi NU pada Kamis (27/8/2026), meski tidak seluruhnya merupakan pengurus organisasi tersebut. Kehadiran para tokoh tersebut berlangsung ketika Muktamar NU menjadi ruang konsolidasi untuk menentukan arah NU serta kepemimpinan periode mendatang. Forum ini berlangsung pada 27-31 Agustus 2026.
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno juga menilai, bawa, isu politik transaksional dan dugaan politik uang yang muncul dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) merupakan fenomena yan sanat ironis. NU selama ini dipandang sebagai organisasi keagamaan yang kekuatan utamanya bertumpu pada moralitas dan nilai-nilai keislaman. Tetapi, sulit dicegah karena NU adalah ormas besar. “Saya akan buat kaos NU dari dalam kandungan. Karena secara amaliyah sejak kecil saya sudah NU. Meski begitu, isu money politics, soal transaksi, yang dianggap biasa dalam politik, kalau ini terjadi pada organisasi sosial dan agama, apalagi organisasi Islam yang besar, tentu sangat ironis,” kata Adi.
Adi mengatakan isu transaksi politik bukan hal baru dalam kontestasi politik pada umumnya. Namun, menurutnya, persoalan menjadi berbeda ketika isu tersebut muncul di tubuh organisasi sosial-keagamaan sebesar NU, yang selama ini memiliki posisi kuat di masyarakat karena karakter keagamaan dan moralitas para ulama dan pengurusnya.
Adi mengaku sempat enggan membahas isu tersebut karena menganggapnya sebagai ‘aurat’ NU. Ia menyebut isu politik uang dalam Muktamar hingga kini masih beredar sebagai desas-desus dan belum terbukti secara terbuka. Namun, ia menilai pernyataan sejumlah tokoh NU yang mengingatkan potensi politik transaksional tidak bisa diabaikan begitu saja. “Kalau ada ulama yang saya anggap cukup berilmu dan memiliki integritas luar biasa kemudian speak up secara terbuka, pasti ada kegelisahan yang perlu kita dengarkan,” katanya.
Ia berharap isu dugaan politik uang dalam Muktamar NU hanya sebatas gosip yang tidak terbukti. Menurutnya, kontestasi kepemimpinan di NU tidak boleh mengubah wajah organisasi tersebut menyerupai organisasi politik. “Saya berdoa dan berharap desas-desus tentang politik uang dalam Muktamar ini hanya sebatas angin lalu. Karena kalau praktik transaksional itu benar-benar terjadi, pertanyaannya sederhana: apa bedanya NU dengan partai politik?” ujarnya.
Adi menegaskan, jika orientasi NU bergeser menjadi perebutan kekuasaan dan kepentingan duniawi, NU perlu mengambil pilihan yang tegas. “Kalau NU memang suka cawe-cawe politik, hubbuddunya, dan urusan kekuasaan, ya sekalian saja menjadi partai politik. Orientasinya jelas, bisa menjadi partai pemenang pemilu, bisa mengusung calon presiden, gubernur, kepala daerah, anggota dewan, dan seterusnya,” katanya.
Sebagai warga NU, Adi berharap hal tersebut tidak terjadi. Ia berharap NU tetap menjadi organisasi keagamaan yang kekuatannya bertumpu pada moralitas, keilmuan, kesalehan, kesederhanaan, dan pengabdian kepada umat. “NU itu milik kita bersama. Saya tentu tidak mau isu seperti ini benar-benar terjadi. Saya berharap ini hanya sebatas gosip dan angin lalu,” pungkasnya. (net)
