JAKARTA | duta.co — Dukungan terhadap Dr. Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si. sebagai Sekretaris Jenderal PBNU masa khidmah 2026–2031 terus mengalirdari sejumlah tokoh dan pimpinan struktural Nahdlatul Ulama di kawasan Indonesia Timur.
Dukungan tersebut antara lain disampaikan Dr. H. Andi Jamaro Dulung, mantan Ketua PBNU sekaligus Ketua MPO PB IKA PMII; Ahmad Wardiman, S.Ag., M.Th.I., Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Soppeng; Dr. KH. Rahmatunnair, Ketua PCNU Kabupaten Bone; serta Syahrir Rumluan, S.Fil.I., Sekretaris PWNU Maluku.
Keempatnya menyambut positif usulan Ketua Umum PBNU KH. Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) yang mengusulkan Lukman Edy sebagai Sekretaris Jenderal PBNU.
Usulan tersebut dinilai bukan semata-mata penting dari aspek representasi kewilayahan, tetapi juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat meritokrasi sekaligus membuka ruang pengabdian yang lebih luas bagi kader-kader NU potensial dari seluruh Indonesia.
ANDI JAMARO: PBNU RUMAH BESAR SELURUH NAHDLIYIN
Dr. H. Andi Jamaro Dulung menilai langkah Gus Kikin mengusulkan kader NU dari luar Jawa sebagai Sekjen PBNU patut diapresiasi.
Menurut tokoh senior NU asal Sulawesi Selatan tersebut, PBNU merupakan rumah besar seluruh nahdliyin. Karena itu, kader-kader potensial dari berbagai daerah harus mempunyai kesempatan yang sama untuk berkhidmah di tingkat nasional.
Usulan terhadap Lukman Edy dinilai relevan bukan hanya karena dimensi representasi wilayah. Lukman Edy memiliki pengalaman panjang dalam organisasi, pemerintahan, politik, legislatif, serta konsolidasi jaringan nasional.
Lukman Edy berasal dari Riau. Ia pernah menjadi Sekretaris Jenderal DPP PKB, anggota DPR RI, serta Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Selain itu, Lukman Edy merupakan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Latar belakang tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan intelektual dan organisasinya.
PMII selama puluhan tahun menjadi salah satu ruang kaderisasi mahasiswa yang melahirkan banyak aktivis, intelektual, akademisi, politisi, birokrat, dan pemimpin masyarakat yang memiliki kedekatan historis dan kultural dengan Nahdlatul Ulama.
Andi Jamaro sendiri memiliki hubungan kuat dengan keluarga besar alumni PMII. Selain pernah menjadi Ketua PBNU, ia kini menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) PB IKA PMII.
Namun, latar belakang sebagai alumni PMII maupun asal kewilayahan tentu tidak boleh menjadi tiket otomatis untuk memperoleh jabatan di PBNU. Ukuran utamanya tetap kapasitas, integritas, profesionalisme, rekam jejak, serta kemampuan memberikan manfaat bagi jam’iyah.
Dalam konteks Lukman Edy, kombinasi pengalaman sebagai alumni PMII, organisator, legislator, Sekretaris Jenderal partai politik hingga menteri memberikan spektrum pengalaman yang relevan untuk dipertimbangkan dalam menjalankan fungsi Sekjen PBNU.
PCNU SOPPENG DAN BONE: BUKA RUANG BAGI KADER DAERAH
Dukungan serupa disampaikan Ahmad Wardiman, S.Ag., M.Th.I., Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Soppeng, dan Dr. KH. Rahmatunnair, Ketua PCNU Kabupaten Bone.
Keduanya memandang langkah memberikan ruang kepada kader NU dari luar Jawa dalam posisi strategis PBNU sebagai perkembangan positif dalam membangun kepemimpinan NU yang semakin mencerminkan keluasan wilayah dan keragaman warga nahdliyin.
Bagi jajaran NU di daerah, keterwakilan bukan semata-mata persoalan asal geografis. Representasi daerah perlu berjalan beriringan dengan kompetensi, integritas, pengalaman organisasi, kemampuan manajerial, serta kecakapan membangun komunikasi antara PBNU dengan struktur NU di daerah.
Karena itu, dukungan terhadap Lukman Edy tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan Jawa dengan luar Jawa.
Jawa tetap merupakan salah satu pusat historis, kultural, pesantren, dan basis sosial terbesar Nahdlatul Ulama. Namun, perkembangan NU di luar Jawa juga telah melahirkan banyak kader potensial yang memiliki kapasitas untuk mengambil tanggung jawab dalam kepemimpinan nasional.
Semangat yang hendak dibangun adalah Jawa bersama luar Jawa membesarkan NU.
DUKUNGAN DARI MALUKU
Dukungan terhadap Lukman Edy juga disampaikan Syahrir Rumluan, S.Fil.I., Sekretaris PWNU Maluku.
Kehadiran suara dari Maluku memperluas aspirasi agar penyusunan kepengurusan PBNU tidak hanya mempertimbangkan pusat-pusat tradisional kekuatan NU, tetapi juga memberikan ruang bagi perspektif daerah dan kawasan Indonesia Timur.
Bagi NU di wilayah kepulauan seperti Maluku, gagasan Indonesia-sentris memiliki relevansi tersendiri. Kondisi geografis, jarak antardaerah, keragaman sosial-keagamaan, serta persoalan pembangunan menjadikan perspektif daerah penting untuk ikut mewarnai kebijakan organisasi di tingkat nasional.
Karena itu, keterwakilan luar Jawa dalam posisi strategis PBNU tidak semestinya dimaknai sebagai politik pembagian jabatan berdasarkan wilayah. Representasi harus diletakkan dalam kerangka yang lebih substantif: memperkaya perspektif organisasi sekaligus memastikan figur yang memperoleh amanah mempunyai kapasitas, integritas, pengalaman, dan kemampuan manajerial.
Dalam perspektif tersebut, Lukman Edy dinilai memiliki kombinasi pengalaman yang relevan. Ia berasal dari Riau, merupakan alumni PMII, serta memiliki pengalaman panjang dalam organisasi, legislatif, pemerintahan, dan jaringan nasional.
Pengalamannya sebagai Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal juga memberikan perspektif mengenai persoalan pembangunan dan ketimpangan antardaerah, sesuatu yang memiliki relevansi dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah luar Jawa.
MERITOKRASI DAN REPRESENTASI HARUS BERJALAN BERSAMA
Andi Jamaro Dulung, Ahmad Wardiman, KH. Rahmatunnair, dan Syahrir Rumluan berpandangan bahwa kepengurusan PBNU ke depan perlu semakin mencerminkan keluasan wilayah pengabdian Nahdlatul Ulama sekaligus tetap berpegang pada prinsip meritokrasi.
Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH. Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sama-sama berasal dari Jawa Timur. Karena itu, kehadiran Sekretaris Jenderal dari luar Jawa dipandang dapat memberikan keseimbangan representasi sekaligus memperkaya perspektif nasional dalam kepemimpinan PBNU.
Namun, representasi wilayah tidak boleh mengalahkan prinsip meritokrasi.
PBNU membutuhkan figur yang memiliki kapasitas, integritas, pengalaman, profesionalisme, dan kemampuan manajerial untuk mengelola organisasi sebesar Nahdlatul Ulama.
Ketika kompetensi tersebut dimiliki oleh kader dari daerah, maka meritokrasi dan representasi tidak lagi menjadi dua pilihan yang harus dipertentangkan. Keduanya justru dapat berjalan bersama.
Dengan cara pandang tersebut, jabatan-jabatan strategis PBNU selayaknya semakin terbuka bagi kader terbaik dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, Papua, maupun daerah lainnya.
INDONESIA TIMUR BUKAN SEKADAR PELENGKAP
Keempat tokoh tersebut juga memandang kawasan Indonesia Timur sebagai bagian strategis dari masa depan Nahdlatul Ulama.
Perkembangan NU di Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua memperlihatkan semakin luasnya jaringan sosial dan organisasi NU.
Karena itu, daerah tidak semestinya hanya menjadi objek konsolidasi ketika organisasi membutuhkan dukungan. Kader-kader daerah juga perlu memperoleh ruang yang memadai dalam kaderisasi, penyusunan program, perumusan kebijakan, serta kepemimpinan nasional NU.
Realitas sosial yang dihadapi NU di Makassar, Manado, Gorontalo, Palu, Kendari, Mamuju, Samarinda, Banjarmasin, Pontianak, Denpasar, Mataram, Kupang, Ambon, Ternate hingga Papua tidak selalu sama dengan kondisi di Jawa.
Perspektif daerah tersebut penting hadir dalam proses pengambilan keputusan PBNU agar kebijakan organisasi benar-benar mencerminkan kebutuhan jam’iyah di seluruh Nusantara.
Dalam konteks itulah gagasan NU yang Indonesia-sentris memperoleh relevansinya.
Indonesia-sentris bukan sekadar persoalan siapa berasal dari wilayah mana dan bukan pula sekadar pembagian jabatan berdasarkan geografi. Indonesia-sentris merupakan cara pandang dalam mengelola NU sebagai organisasi nasional dengan memperhatikan keragaman sosial, budaya, geografis, dan persoalan keumatan di seluruh Indonesia.
PBNU harus mampu melihat Indonesia bukan hanya dari pusat kekuasaan dan Jawa, tetapi dari keseluruhan bentang Nusantara.
GUS KIKIN–LUKMAN EDY DINILAI SALING MELENGKAPI
Dari sisi kepemimpinan, Gus Kikin dan Lukman Edy dinilai mempunyai latar belakang yang dapat saling melengkapi.
Gus Kikin membawa kekuatan tradisi pesantren, pengalaman struktural NU, legitimasi kultural, serta pengalaman profesional dan manajerial.
Sementara Lukman Edy membawa latar belakang sebagai alumni PMII, pengalaman organisasi dan pemerintahan, kemampuan komunikasi dan konsolidasi jaringan nasional, serta perspektif daerah sebagai kader NU yang berasal dari Riau.
Kombinasi tersebut dinilai berpotensi mempertemukan tradisi pesantren dengan manajemen modern, kekuatan kultural dengan kemampuan konsolidasi, serta pengalaman Jawa dengan perspektif luar Jawa.
Sekretaris Jenderal PBNU bukan sekadar jabatan administratif. Sekjen merupakan salah satu penggerak utama organisasi yang harus mampu menerjemahkan kebijakan Ketua Umum menjadi kerja kelembagaan, memperkuat koordinasi PBNU dengan PWNU dan PCNU, serta memastikan mesin organisasi bergerak sampai ke daerah.
Karena itu, kesamaan visi dan kemampuan bekerja bersama antara Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menjadi faktor penting bagi efektivitas kepemimpinan PBNU masa khidmah 2026–2031.
Dukungan terhadap Lukman Edy pada akhirnya tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan apakah Sekjen PBNU berasal dari Jawa atau luar Jawa.
Pertanyaan yang lebih substantif adalah apakah PBNU mampu memilih figur yang kompeten sekaligus menghadirkan wajah kepemimpinan yang semakin mencerminkan keluasan Indonesia.
Usulan Gus Kikin terhadap Lukman Edy dipandang sebagai salah satu momentum untuk menunjukkan bahwa NU memberikan ruang pengabdian kepada kader terbaiknya tanpa sekat kewilayahan.
Jawa dan luar Jawa bukan untuk dipertentangkan. Keduanya merupakan kekuatan yang harus dipertemukan untuk membesarkan Nahdlatul Ulama.
PBNU bukan milik Jawa dan bukan pula milik luar Jawa. PBNU adalah rumah besar seluruh nahdliyin Indonesia.(mky)
