SURABAYA | duta.co – Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) ke masyarakat selama ini hanya dilakukan oleh MPR RI. Karena pentingnya sosialisasi ini, pemerintah diharapkan ikut berperan aktif dalam menyosialisasikannya.
“Kami mengharapkan pemerintah dan DPR bersama menyosialisasikan apa yang ada di dalam empat pilar tersebut, yang sebagai dasar untuk kita berkehidupan yang berkarakter,” kata Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono kepada wartawan usai Sosialisasi 4 Pilar di Surabaya, Sabtu (4/8).
Menurutnya, langkah ini bisa menyentuh masyarakat luas hingga pedalaman. Ini karena jumlah aparatnya jauh lebih banyak daripada DPR, MPR dan DPD RI, yang jumlahnya tidak lebih dari 700 orang.
Pihaknya pernah meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, untuk mengkoordinir sosialisasi empat pilar.
“Saya bilang sekarang tugas dari pemerintah dengan 45 kementerian lembaga, 500 dirjen lebih, itu bisa mempunyai tugas masing-masing mensosialisasikan empat pilar di SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Ini akan kuat. Kita memiliki bangsa yang berkarakter,” paparnya.
Permintaan Bambang Haryo tersebut, disampaikan Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran. “Tanya ke bu Puan, apa benar mas Bambang Haryo pernah mengatakan seperti itu keras di Raker Badan Anggaran (Banggar). Sampai sekarang hal itu tidak diberlakukan. Ini satu anggota MPR, yang lainnya saya tidak tahu. Tapi, saya mengatakan wajib,” ungkapnya.
Anggaran sosialisasi empat pilar itu, lanjutnya, sudah tersedia. Daripada anggarannya dipakai untuk infrastruktur yang tidak jelas. Kita sudah membangunan infrastruktur sebanyak RP 400 Triliun setiap tahun. Sekarang sudah tahun ketempat. Berarti sudah mendekati Rp 1.200 T.
Tahun Depan Dana Desa Naik
Selain itu, ada dana desa setiap tahunnya Rp 60T, yang sekarang ini sudah mencapai Rp187 T. Harusnya pertumbuhan ekonominya jadi bagus. Ternyata pertumbuhan ekonomi tidak bagus. Misalnya di Asia Tenggara. Pada 2017, pertumbuhan ekonomi kita nomor 8 di Asia Tenggara,berada di bawah Timor Leste dan Papua Nugini. Ke mana duit-duit itu?.
Seperti disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo, bahwa, pemerintah telah mengucurkan Rp 187 triliun untuk dana desa. Alokasi dana desa ini terhitung sejak 2015-2018. Anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar di 74.957 desa se-Indonesia.
“Tahun ini saja Presiden Jokowi sudah mengalokasikan dana desa lebih dari Rp 180 triliun, kita lihat desa-desa kita mendapatkan ini untuk pencapaian infrastruktur besar,” kata Eko suatu ketika.(zal)
