SURABAYA | duta.co – Sebanyak 1.225 siswa dari keluarga prasejahtera di Jawa Timur dipastikan akan segera menempuh pendidikan di 19 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur.
Seluruh siswa Sekolah Rakyat tersebut dijadwalkan masuk asrama mulai 7 Juli 2025, sebagai persiapan dimulainya tahun ajaran baru 2025/2026.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyampaikan bahwa seluruh siswa telah melalui proses verifikasi yang ketat dan ditetapkan melalui surat keputusan (SK) oleh gubernur, bupati dan walikota setempat.
“Kalau sekolah rakyat yang gedungnya pemprov ya yang SK-kan siswanya oleh gubernur. Sedangkan yang di kab/kota maka SK siswa yang menetapkan bupati/walikota,” ujar Novi saat ditemui di Surabaya, Selasa (23/6/2025).
Novi menjelaskan bahwa seluruh siswa merupakan anak-anak dari keluarga yang masuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Verifikasi dilakukan menyeluruh, termasuk melalui pengecekan langsung ke lapangan atau ground check.
“Rencananya tanggal 14 Juli akan dilaunching nanti oleh Bapak Presiden tapi kita belum tahu ya titiknya di mana. Tapi untuk Jatim ada 19 sekolah rakyat yang siap memulai sekolah dengan jumlah siswa 1.225 orang,” terang Novi.
Dari 19 sekolah tersebut, sebagian besar merupakan hasil kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Tiga sekolah milik Pemprov Jatim di antaranya adalah tiga rombongan belajar (rombel) jenjang SMA di Malang, enam rombel jenjang SMP di Batu, dan tiga rombel SMA di Lamongan.
Selain itu sekolah rakyat jenjang SMP dan SMA tersebar di Kota Surabaya, Kabupaten Kediri, Kab Mojokerto, Kota Malang, Kab Pasuruan, Kab Jombang, Kab Pacitan, Kota Probolinggo, Kab Banyuwangi, Kab Ponorogo, Kota Pasuruan, Kab Jember, Kab Gresik, Kab Pamekasan, Kab Bojonegoro, Kab Tuban.
Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, lebih lanjut Novi menjelaskan, lebih dari 500 tenaga pendidik telah dipersiapkan. Mereka terdiri dari guru, kepala sekolah, dan staf pengajar yang sebagian besar berasal dari kalangan ASN dan PPPK, baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu. Pendidikan akan dilaksanakan untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.
“Rencananya kegiatan belajar mengajar kan dimulai tanggal 14 Juli, tapi nanti sejak tanggal 7 Juli para siswa sudah masuk ke asrama di sekolah rakyatnya,” ungkap Novi.
Sebagai bagian dari perluasan program ini, saat ini juga tengah dilakukan asesmen terhadap 23 Balai Latihan Kerja (BLK) di Jawa Timur, termasuk yang berada di bawah kewenangan kementerian, untuk difungsikan sekolah rakyat tahap berikutnya.
“Karena arahan Bapak Presiden 100 sekolah rakyat diluncurkan tahap pertama yang peluncuran Juli bulan depan. Selain itu juga akan ditambah 100 sekolah rakyat lagi, nah untuk itu di Jatim kan ada 16 plus dengan yang punya kementerian jumlahnya 23. Maka itu sedang disurvei untuk dijadikan sekolah rakyat sementara,” pungkas Novi.
