JOMBANG | duta.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi jawaban atas persoalan gizi anak, justru memunculkan tanda tanya di lapangan. Sejumlah laporan menyebutkan kualitas makanan tidak sesuai standar gizi, bahkan dinilai jauh dari nilai pagu anggaran yang ditetapkan.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Jombang, Syarif Hidayatullah, angkat suara. Politikus Partai Demokrat yang akrab disapa Gus Sentot tersebut meminta pihak sekolah tidak ragu mengambil sikap tegas jika menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan MBG.
“Sekolah itu benteng terakhir. Kalau makanannya tidak layak, tidak sesuai standar gizi, atau tidak sesuai dengan nilai anggaran, harus berani menolak,” tegasnya, Rabu (3/3).
Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Gus Sentot menilai, program publik dengan anggaran besar tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa kontrol ketat. Apalagi yang dipertaruhkan adalah kesehatan siswa. Ia mengingatkan, keberhasilan program tidak diukur dari sekadar tersalurnya makanan, tetapi dari kualitas dan manfaatnya bagi anak didik.
Menurutnya, jika ditemukan ketimpangan antara kualitas makanan dan nilai anggaran, maka perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan dan distribusinya. Transparansi menjadi kunci agar tidak muncul kecurigaan publik.
Lebih jauh, ia menegaskan agar tidak ada intimidasi terhadap sekolah yang bersikap kritis. Keberanian menyampaikan fakta di lapangan, kata dia, justru harus dilindungi.
“Jangan sampai ada tekanan. Ini menyangkut kepentingan anak-anak. Kalau memang ada yang tidak sesuai, sampaikan. Jangan takut,” ujarnya.
Gus Sentot juga mendorong peran aktif wali murid dan masyarakat untuk ikut mengawasi. Partisipasi publik dinilai penting agar MBG benar-benar tepat sasaran dan sesuai standar yang ditetapkan.
Sebagai bentuk komitmen pengawasan, DPRD membuka pintu selebar-lebarnya bagi sekolah maupun wali murid yang ingin menyampaikan aduan. “Silahkan datang ke DPRD. Kami siap menerima dan menindaklanjuti sesuai mekanisme,” pungkasnya. (din)
