BAWASLU : Perwakilan Tim Khofifah - Emil mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Kediri membawa gambar Pilkada. (Nanang Priyo)

KEDIRI | duta.co — Atas dugaan keterlibatan oknum kepala desa dan camat di Kabupaten Kediri, menjadikan prihatin kalangan KPU Kabuapaten Kediri.  Komisioner KPU Divisi SDM dan Prasarana Masyarakat, Syamsuri berharap bila kejadian tersebut benar, tentunya tidak akan menguntungkan buat dirinya dan keluarganya.

Ditemui di ruang kerjanya. Syamsuri yang pernah menjabat Kepala Desa Selopanggung Kecamatan Semen, bercerita bagaimana masyarakat sekarang telah cerdas dan bisa menilai. “Masyarakat itu beragam pilihannya, bila dulu rakyat yang menjadikan kades, apa kemudian bisa diarahkan mendukung paslon tertentu,” jelas Syamsuri.

Perlu diingat, jabatan kades itu amanat rakyat, karena dipilih langsung. “Jabatan itu bukan hadiah kepala daerah atau siapapun. Semua memang ada politik, namun terkait Pilkada Serentak lebih baik netral saja. Jangan terus mendukung salah satu, kemudian berharap jika jadi mendapatkan prioritas,” tegasnya.

Menyikapi hal ini, Kades Kwadungan Kecamatan Gampengrejo, Abdul Hamid menyatakan bahwa acara pengajian di desanya tidak ditumpangi politik. “Saya hanya sekedar mengetahui atas pemberitahuan ke Polsek. Bila nanti ada yang bagi gambar, stiker atau dijadikan ajang kampanye saya akan stop,” tegasnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri, Anik Ekowati mengaku jika pihaknya telah memberikan sosialisasi dan pemasangan himbauan agar agenda Ramadan ini tidak dijadikan ajang kampanye. Termasuk juga kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), diakui Anik, telah ada beberapa yang teridentifikasi turut kampanye dan telah disampaika ke Kantor Inspektorat.

“Kami sudah lakukan himbauan melalui surat kepada semua tim pemenangan paslon. Begitu juga sosialisasi berupa edukasi dan pencegahan kepada ASN sambil memasang poster. Sudah ada beberapa nama ASN yang telah kami mintai keterangan dan sudah kami tembuskan ke Inspektorat,” terang Anik Ekowati.

Sekedar tahu saja, banyak Kades terjerat pidana pemilu. Gubernur Jawa Timur H Soekarwo sudah wanti-wanti agar pejabat netral. “Kalau sampai kena teguran Bawaslu, tidak akan ada yang bisa bantu. Kalau seperti itu terjadi, maka akan hopeless (tak ada harapan red.),” pesan Gubernur Jatim suatu ketika. (nng)