LAMONGAN I duta.co – Pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Suhandoyo-Astiti Suwarni Pilkada Lamongan siap merombak struktur anggaran pertanian dari Rp 20 miliar menjadi Rp 200 miliar. Hal ini dilakukan agar masyarakat Lamongan yang 70 persen berprofesi sebagai petani bisa sejahtera.
Calon Bupati Lamongan Suhandoyo mengaku sudah menangkap aspirasi masyarakat Lamongan. Sebagian besar masyarakat menaruh harapan kepada Suhandoyo-Astiti. Mengingat paslon nomor 1 ini maju melalui jalur independen degan dukungan 210 ribu KTP.
“Harapan masyarakat begitu besar untuk merubah hidupnya. Mereka mengeluhkan rusaknya infrastruktur, kelangkaan pupuk, banjir dan kelangkaan air, anjloknya harga ikan Bandeng saat panen, hama wereng yang mengganggu pertanian. Untuk mengatasi ini, kami akan merubah anggaran struktur pertanian dari Rp 20 miliar menjadi Rp 200 miliar,” ujarnya dalam Debat Publik Perdana, Sabtu (14/11) malam.
Paslon nomor urut 1 yang memiliki misi mewujudkan masyarakat Lamongan yang sejahtera, berkeadilan, berakhlak mulia, dan satu hati ini getol menyuarakan perubahan untuk kesejahteraan masyarakat. Di dalam bidang pendidikan, Suhandoyo-Astiti memfokuskan perhatian kepada nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
“Nasib GTT yang hanya mendapatkan gaji Rp 200 ribu perbulan akan kita naikkan setara UMK menjadi Rp 2 juta-Rp 2,5 juta pebulan. Anak-anak yatim juga perlu disantuni Rp 1 juta pertahun,” katanya.
Menurutnya, masih ada disparitas pembangunan di Lamongan. Sehingga, konsep pembangunan yang akan diterapkan adalah sistem kerjasama antara investor, universitas, dan pemerintah. Pembangunan partisipatif berdasarkan kebutuhan, bukan atas keinginan dan penetapan pemerintah.
“Program kerja pemerintah adalah rencana menyesuaikan anggaran, bukan anggaran yang menyesuaikan kerja,” ujarnya.
Calon Wakil Bupati Lamongan Astiti Suwarni menambahkan akan menjadikan posko Suhandoyo-Astiti sebagai rumah aspirasi masyarakat. Sehingga, RT/RW, Dusun, Desa, dan Kecamatan berfungsi menjembatani aspirasi dengan masyarakat.
“Kami memiliki LO di tingkat RT, dusun, desa, dan kecamatan yang akan kita fungsikan sebagai EO yang bisa menjembati aspirasi,” ujarnya.
Suhandoyo-Astiti berkomitmen menjadikan pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari korupsi. Salah satu cara yang akan dilakukannya adalah memberlakukan mekanisme reward dan punihsment. Para pejabat akan diajak kerjasama dengan baik dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
“Dalam penetapan anggaram kita perlu konsultasi dengan aparat penegak hukum, baik KPK, Kepolisian, Kejaksaan. Ini menjadi landasan kita supaya tidak ada persoalan yang membelit,” ujar Suhandoyo.
Suhandoyo mengatakan, Lamongan sudah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri maritim oleh Pemprov Jatim. Hal ini perlu disambut positif untuk pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan utara yang notabene kawasan pantai.
Namun, pembangunan KEK ini harus memperhatikan ekosistem laut. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini harus membawa dampak kepada perekonomian masyarakat. “Prisnpinya harus membwa peningkatan ekonomi rakyat, dan menjadi pioner masyarakat, khsusunya di masyarakat pantura,” tandasnya. (dul)
