SURABAYA — Sistem deteksi dini konflik sosial berdimensi keagamaan di daerah akan segera diterapkan di sejumlah daerah yang menjadi pilot project nasional, salah satunya Jawa Barat. Sistem deteksi dini ini disebut Early Warning System (EWS) Si-Rukun.
“Bagus! Selama ini ekstremis atas nama agama masih begitu kuat. Kita ingin tahu sejauhmana efektifitas sistem deteksi dini ini. Ini penting guna menjaga kerukunan dalam keberagaman,” tegas warganet sebagaimana diunggah duta.co, Sabtu (11/4/26).
Sebagai persiapan, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag memberi Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada para Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota se-Jawa Barat. Bimtek berlangsung di Aula Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, Rabu (8/4/2026).
Para Kepala Kankemenag berperan sebagai viewer dalam ekosistem EWS Si-Rukun. Mereka bertugas memantau sebaran kasus dan peta potensi konflik keagamaan di wilayah masing-masing sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Kepala PKUB, M. Adib Abdushomad, menegaskan bahwa kerukunan dan kedamaian merupakan investasi paling berharga bagi bangsa. Ia menyampaikan pesan kuat Menteri Agama agar seluruh jajaran menjaga kerukunan dengan segala upaya. “Menjaga kerukunan dan kedamaian harus dilakukan whatever it takes. Tanpa itu, pembangunan yang sudah kita capai bisa rusak,” tegas Adib.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah konflik keagamaan di berbagai daerah, seperti di Tangerang, Maluku Utara, dan Lampung, menunjukkan urgensi sistem deteksi dini yang efektif. Menurutnya, konflik dapat diredam melalui komunikasi intensif dan kolaborasi lintas sektor.
“EWS Si-Rukun menjadi instrumen penting untuk mendeteksi potensi konflik sebelum terjadi. Sebagian besar persoalan kita ada pada komunikasi, sehingga membangun komunikasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama menjaga kerukunan,” ujarnya.
Adib menambahkan, Jawa Barat bersama DKI Jakarta dan Jawa Tengah ditetapkan sebagai wilayah percontohan dalam pengembangan sistem ini. EWS Si-Rukun diharapkan menjadi dashboard nasional dalam pemantauan dan penanganan potensi konflik keagamaan secara terintegrasi.
Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat, Dudu Rohman, menilai penguatan sistem peringatan dini sangat relevan dengan kondisi daerah yang memiliki tingkat keragaman tinggi. “Jawa Barat memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga kerukunan. Berbagai persoalan yang terjadi di Tasikmalaya dan Karawang harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat mitigasi konflik sejak dini,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa Jawa Barat kerap mendapat sorotan terkait isu intoleransi. Namun demikian, indeks kerukunan umat beragama di wilayah ini menunjukkan tren peningkatan. Dudu menegaskan bahwa upaya menjaga harmoni terus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, dan masyarakat.
Kepala Bidang Harmonisasi Umat Beragama, Adimin Diens, memaparkan konsep komprehensif EWS Si-Rukun. Dia menekankan prinsip responsif dalam setiap tahapan, mulai dari input, proses, hingga menghasilkan output dan result. Ia menjelaskan bahwa sistem ini hanya akan berjalan optimal jika seluruh komponen berfungsi secara sinergis.
“Jika ada input dari penyuluh dan penghulu tetapi tidak diproses oleh verifikator, maka tidak akan menghasilkan keputusan yang tepat. Sistem ini membutuhkan kerja kolektif,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa jika suatu kasus tidak dapat diselesaikan di tingkat kabupaten/kota, maka akan dieskalasi ke tingkat provinsi melalui tim KUB yang berperan sebagai verifikator. Dalam prosesnya, FKUB dapat dilibatkan sebagai narasumber untuk memperkaya analisis dan solusi.
Kegiatan ini ditutup dengan simulasi penggunaan aplikasi EWS Si-Rukun yang didampingi langsung oleh tim PKUB. Melalui akselerasi ini, Kemenag menegaskan komitmennya membangun sistem deteksi dini berbasis data dan kolaborasi lintas sektor guna menjaga stabilitas sosial serta merawat kerukunan umat beragama di Indonesia. (Jam/KMG)
