SURABAYA | duta.co – Ketua Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI), Hari Cipto Wiyono SH menyoroti isi Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR dan DPD RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Menurut SCWI, pidato yang mengangkat tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera dalam peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, isinya kelewat bagus. “Ya! Isinya bagus, tetapi realitanya kosong. Rakyat tidak butuh janji, tetapi, kenyataan,” demikian disampaikan Hari Cipto Wiyono SH kepada duta.co, Selasa (19/8/25).
Masih dalam pandangan Hari Cipto Wiyono SH, selama ini program pemerintah terkait kesejahteraan masih kosong melompong. “Seperti makan bergizi gratis (MBG), kenyataannya megap-megap. Duit dari mana? Sekarang malah polemik soal duit BASNAZ untuk MBG. Kok jadi kdodoran begitu,” jelasnya.
Pun soal pajak, tambahnya, banyak rakyat yang merasa tercekik dengan beleid kenaikan pajak. “Sekarang ini media sosial (medsos) kita dibanjiri kebijakan kenaikan pajak yang amit-amit. Sudah begitu rekening nganggur diblokir, tanah nganggur dikuasai negara,” terang lelaki murah senyum ini.
Seperti kita simak, di awal pidato, Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat untuk menghargai jasa para pemimpin terdahulu. “Kita patut menghormati jasa para pendahulu kita, dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, yang telah meletakkan fondasi penting bagi kemajuan Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa proses transisi pemerintahan berjalan mulus. “Ini teladan demokrasi khas Indonesia yang mengedepankan gotong royong dan budaya kekeluargaan,” kata Prabowo.
Soal pemberantasan korupsi, Presiden memaparkan keberhasilan pemerintah mengamankan Rp300 triliun anggaran yang rawan diselewengkan. “Dana tersebut kami alihkan ke sektor produktif untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Komitmen ini, lanjutnya, berlaku di semua lembaga, termasuk BUMN dan BUMD. Prabowo juga mengingatkan agar harga pangan tidak dimanipulasi. “Rakyat tidak boleh dipermainkan dengan permainan harga minyak goreng, beras, dan kebutuhan pokok lainnya,” ucapnya.
Dalam laporannya, pertumbuhan ekonomi nasional disebut mencapai 5,12% di tengah ketidakpastian global. Investasi semester pertama 2025 naik 13,6% menjadi Rp942 triliun dan menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Program Makan Bergizi Gratis pun sudah menjangkau 20 juta anak dan ibu hamil setiap hari. “Kami membentuk 5.800 Satuan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi dan membuka 290.000 lapangan kerja baru,” jelas Prabowo.
Di sektor pangan, Indonesia mencatat surplus beras 4 juta ton dan kembali mengekspor beras serta jagung. Pemerintah membuka jutaan hektare sawah baru, menaikkan harga beli gabah menjadi Rp6.500/kg, dan menindak tegas penimbunan pangan.
Pendidikan juga menjadi prioritas. Pemerintah membangun 100 Sekolah Rakyat untuk keluarga miskin, menargetkan 200–300 sekolah per tahun, membentuk 20 Sekolah Unggul Garuda, 80 Garuda Transformasi, serta memperbanyak SMA Taruna Nusantara. “Kami juga menambah 148 prodi baru di 57 fakultas kedokteran, merenovasi 13.000 sekolah, dan 1.400 madrasah,” kata Presiden.
Dalam pemberdayaan ekonomi desa, pemerintah membentuk 80.000 koperasi untuk menekan harga kebutuhan pokok dan menggerakkan ekonomi lokal. Di sektor sumber daya alam, 3,1 juta hektare sawit ilegal sudah dikuasai kembali dan 1.063 tambang ilegal ditindak. “Tidak ada yang kebal hukum, termasuk pejabat atau anggota partai,” tegas Prabowo.
Pertahanan negara diperkuat dengan pembentukan 6 Kodam baru, 14 Koda Laut, 3 Koda Udara, dan unit pasukan khusus tambahan. “Doktrin kita adalah pertahanan rakyat semesta, dengan politik luar negeri bebas-aktif. Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak,” ujarnya.
Menutup pidatonya, Presiden mengajak seluruh pihak untuk terus bekerja sama demi Indonesia yang lebih maju. “Kami ingin nelayan kita sejahtera, dan ini bukan mimpi. Ini kerja nyata,” pungkasnya.
Dalam pandangan Ketua Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI), Hari Cipto Wiyono SH, isi pidato Presiden RI ini sangat menggembirakan, tetapi fakta lapangan masih sangat menyedihkan. “Membangun negara tidak cukup dengan omon-omon. Rakyat butuh bukti, bukan janji,” pungkasnya. (mky)
