M. Fadeli, Dosen Ilmu Komunikasi Ubhara Surabaya (dok/duta.co)

Oleh : M. Fadeli, Dosen Ilmu Komunikasi Ubhara Surabaya

Nahdlatul Ulama (NU) telah menapaki perjalanan satu abad. Dalam usia yang matang ini, NU bukan sekadar organisasi keagamaan, melainkan rumah besar umat, tempat bernaung jutaan warga nahdliyin dari berbagai latar sosial, terutama masyarakat arus bawah. Peringatan HUT ke-100 NU dengan tema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Mulia” menjadi momentum bermuhasabah sejauh mana NU tetap setia pada khidmah kepada jamaah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, peringatan satu abad NU berlangsung di tengah dunia tidak stabil akibat ketegangan geopolitik, perubahan iklim, krisis energi, bencana alam terus menunjukkan kuantitas dan kualitasnya. Kenaikan harga pangan global menjadi tantangan sosial ekonomi yang tidak ringan. Hal ini berdampak langsung pada warga NU, yang secara geografis berada di desa dan kampung, mayoritas hidup sebagai petani kecil, buruh, nelayan, pedagang, serta pekerja sektor informal. Kenaikan harga kebutuhan pokok, kelangkaan pupuk dan solar, sulitnya lapangan kerja, serta terbatasnya akses permodalan menjadi persoalan nyata di tingkat jamaah. Pertanyaanya bagaimana peran dan fungsi organisasi PBNU, PWNU, PCNU menghadapi kesulitan jamaahnya.

Di sisi lain, dinamika internal kepengurusan NU belakangan ini juga menjadi perhatian warga. Perbedaan pandangan di tingkat elite, baik antara struktur tanfidziyah dan syuriyah maupun dalam menyikapi isu-isu kebangsaan, kerap mencuat ke ruang publik. Fenomena tersebut mengakibatkan kebingungan jamaah ditingkat wilayah hingga ranting. Ketika energi organisasi ditingkat elit terlalu sibuk dengan konflik internal dan rebutan kekuasaan, dikhawatirkan perhatian terhadap jamaah menjadi berkurang.

Jamiyah NU sesungguhnya memiliki peluang besar untuk memperkuat kembali perannya sebagai penggerak ekonomi umat. Tidak harus mengelola tambang emas, nikel tembaga, timah, yang memerlukan permodalan dan sumber daya yang tidak sedikit. Karena tambang terbesar warga NU adalah kepedulian mengelola sumber daya alam disekitar rumah. Bagaimana peran organisasi memberdayakan jamaah ditingkat ranting melalui kegiatan kemandirian pangan menjadi ikhtiar nyata untuk menjawab tantangan zaman. Dengan jaringan yang luas dan modal sosial yang kuat, NU mampu menjadi pelopor kemandirian ekonomi jamaah.

Memasuki abad kedua, Nahdlatul Ulama (NU) dihadapkan pada tantangan besar yang tidak cukup dijawab dengan refleksi sejarah semata. Tidak cukup dengan acara seremonial kegiatan-kegiatan ritual akan tetapi lebih kongkrtit implementatif berakar pada persoalan jamaah. NU perlu memperkuat kembali fondasi jam’iyahnya yang berakar kehidupan jamaah sehari-hari. Kehadiran NU harus tetap relevan dan berdaya, maka pemberdayaan warga harus dimulai dari bawah, dari ranting, dan dari kebutuhan nyata jamaah.

Ranting NU adalah wajah NU yang paling autentik. Mereka hidup dikampung, dan desa menyatu dengan tradisi tahlilan, yasinan, dan pengajian rutin. Namun, dalam praktiknya, banyak ranting masih terjebak pada fungsi seremonial keagamaan semata. Padahal, tantangan warga NU hari ini bukan hanya soal ritual, tetapi juga soal ekonomi dan keberlanjutan hidup.

Pemberdayaan jamiyah ditingkat ranting tidak akan berjalan tanpa penguatan sumber daya manusia. Karena itu, ranting NU perlu berfungsi sebagai ruang literasi ekonomi dan keterampilan dasar misalnya memanfaatkan lahan sempit untuk memenuhi kebutuhan harian. Melalui pendekatan informal dan komunikasi partisipatif dapat memaksimalkan peran kader Ansor, IPNU-IPPNU, fatayat, muslimat menginisiasi perilaku mandiri pangan. Melalui pelatihan budidaya mengolah lahan, ternak ayam, kambing, pembuatan pupuk dari kotoran hewan, pencatatan keuangan UMKM, pengemasan produk, hingga pemasaran digital melalui media sosial. Meski sederhana, dampaknya nyata bagi usaha kecil warga NU.

Namun, penguatan ranting tidak akan optimal tanpa dukungan struktur di atasnya. PCNU dan MWCNU perlu menjadikan ranting sebagai prioritas kebijakan. Pendampingan, pelatihan pengelolaan organisasi, serta akses jejaring harus diarahkan untuk memperkuat kerja-kerja di tingkat bawah. Elite NU yang memiliki akses kekuasaan idealnya berfungsi sebagai jembatan kepentingan jamaah, bukan sebaliknya.

Jika ranting NU kuat, jamaah akan mandiri. Jika jamaah mandiri, NU akan bermartabat. Inilah ikhtiar penting NU memasuki abad kedua kembali ke bawah, merawat jamaah, dan meneguhkan khidmah sebagai ruh utama jam’iyah.

Dalam kondisi demikian, kemandirian pangan bukan sekadar isu pertanian, tetapi persoalan martabat. Pangan bukan hanya urusan perut, tetapi urusan ketahanan hidup umat. Dan NU, sebagai jam’iyah terbesar, memiliki tanggung jawab moral untuk menjadikan agenda pangan sebagai bagian dari jihad sosial di abad kedua. Adalah bentuk jihad kemandirian pangan bersungguh-sungguh memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, berdaulat, dan berkelanjutan.

Pangan sebagai Fondasi Kemandirian Jamaah
Ketahanan pangan sering dipahami sebatas ketersediaan beras di pasar. Padahal persoalan pangan jauh lebih mendasar apakah dapur tetap mengepul, apakah anak-anak tetap mendapat gizi, apakah keluarga mampu bertahan ketika harga melambung.

Kemandirian pangan berarti kemampuan jamaah memenuhi kebutuhan dasar secara lebih mandiri, tidak sepenuhnya bergantung pada pasar yang fluktuatif. Ketika harga cabai melonjak, ketika beras mahal, kelompok marginallah yang pertama kali terdampak. Misalnya secara teknis disetiap warga NU memiliki tiga polybag cabe, lima polybag bawang merah dan sayuran serta lima ayam petelur maka setidaknya mampu mengurangi belanja harian.

Namun, kita juga harus jujur bahwa tantangan menuju kemandirian pangan tidak ringan. Salah satu persoalan mendasar adalah mental dan mindset jamaah. Gerakan ekonomi NU yang sering masih berjalan parsial, dan terfragmentasi belum menjadi program terintegrasi dari pusat hingga ranting

Di banyak tempat, kegiatan pemberdayaan masih bersifat event, belum menjadi gerakan berkelanjutan. Selain itu, regenerasi petani juga menjadi masalah serius. Banyak pemuda desa enggan bertani karena dianggap tidak menjanjikan. Alih fungsi lahan, ketergantungan pada bantuan, rendahnya literasi teknologi pertanian, dan lemahnya kelembagaan ekonomi desa juga menjadi hambatan. Karena itu, agenda pangan NU harus dibangun bukan sebagai proyek sesaat, tetapi sebagai gerakan jamaah yang berkelanjutan. Oleh karena itu target utama adalah merubah mindset jamaah untuk tidak instan dan sabar berproses untuk memenuhi kebutuhan harian

Komunikasi Partisipatif dalam Gerakan kemandirian Pangan
Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan top down. Jamaah tidak boleh hanya menjadi objek program. Di sinilah pentingnya komunikasi partisipatif. Komunikasi partisipatif menempatkan warga sebagai subjek perubahan. Musyawarah jamaah menjadi ruang utama untuk merumuskan kebutuhan, potensi, dan langkah kolektif. Prinsipnya sederhana dari warga, oleh warga, untuk warga. Forum-forum rutin NU di tingkat ranting pengajian, tahlilan, lailatul ijtima, hingga musyawarah desa dapat menjadi ruang strategis untuk membangun kesadaran pangan.

Dari ruang jamaah inilah lahir gerakan sosial yang kokoh, karena berangkat dari kebutuhan nyata dan dikerjakan bersama. Dimulai dari langkah-langkah kecil tetapi nyata. Ranting NU dapat menjadi basis gerakan pangan melalui beberapa inisiatif pertama, membangun lumbung pangan ranting sebagai cadangan komunitas saat harga pasar tidak stabil. Kedua, menggerakkan satu rumah satu pekarangan produktif, terutama melalui Muslimat dan Fatayat NU, dengan vertikultur dan kebun gizi keluarga. Ketiga, menjadikan pesantren sebagai pusat agropreneur muda, tempat kader santri belajar pertanian modern dan pengolahan hasil pangan. Keempat, menguatkan koperasi pangan NU, agar distribusi kebutuhan pokok lebih adil dan tidak dikuasai tengkulak.

Langkah-langkah ini tidak harus menunggu program besar pemerintah. Justru kekuatan NU adalah gerakan jamaah yang tumbuh dari bawah. Kemandirian pangan adalah fondasi kemandirian ekonomi. Jika NU mampu menggerakkan ranting, pesantren, dan jamaah dalam agenda pangan, maka NU bukan hanya besar dalam jumlah, tetapi juga besar dalam kebermanfaatan. Dari ranting, dari dapur jamaah, dari tanah-tanah kecil yang ditanami bersama, NU dapat membangun kedaulatan pangan sebagai jalan menuju kemandirian umat. (*)

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry