JAKARTA | duta.co – Luar biasa! Pemerintah, dalam hal ini Menteri Haji dan Umrah, Dr KH Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) menekankan tata kelola penyelenggara haji 2026, bakal dijalankan secara transparan dan akuntabel. Pengawasan penyelenggaraan haji tahun ini melibatkan banyak pihak. Dengan begitu, dia berharap tata kelola penyelenggaraan haji bisa jauh dari praktik penyimpangan.
“Karena itu, di Kementerian Haji ini, kami ditemani berbagai pihak, dari aparat penegak hukum yang masuk menjadi bagian. Dari KPK ada, Kejaksaan ada. Semuanya dalam rangka memastikan bahwa proses haji berlangsung dengan transparan dan akuntabel,” ujar Gus Irfan di Asrama Haji Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Gus Irfan yakin, tanpa penguatan transparansi dan akuntabilitas, maka tata kelola penyelenggaraan haji tak kunjung selesai. Kalau tata kelola tidak baik, dampaknya pada kebaikan jemaah haji. “Pemerintah ingin memastikan bahwa pelayanan pelaksanaan haji berjalan aman, nyaman, dan tenang dalam menjalankan beribadah,” katanya.
Implementasi transparansi dan akuntabilitas itu, jelasnya, dimulai dari berbagai proses pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan haji 2026. Sehingga, publik dapat mengikuti perkembangannya secara terbuka atau bahkan ikut dalam lelang tender. Tidak ada praktik titip-menitip untuk kepentingan pihak tertentu. Preseden masa lampau penyelenggaraan haji menjadi refleksi bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola.
“Mungkin beberapa waktu lalu ada banyak masalah yang terkait dengan integritas dan transparansi, tapi, hari ini insyaallah kita upayakan semaksimal mungkin transparansi dan integritas menjadi salah satu kunci kita. Termasuk dalam hal penyediaan layanan, termasuk dalam hal penentuan syarikat, semuanya kita lakukan dengan transparan, kita lakukan dengan open bidding,” ungkapnya.
Bicara soal istithaah (kemampuan) jamaah, maka, pemerintah harus tegas mengambil langkah dalam menyeleksi kondisi kesehatan jamaah haji yang akan berangkat tahun ini. Keputusan untuk memperketat standar istitha’ah (kemampuan) kesehatan ini diambil menyusul evaluasi besar-besaran terhadap tingginya angka kematian jamaah Indonesia pada musim haji tahun lalu.
Dikaui, bahwa masalah kesehatan ini telah menjadi perhatian serius di tingkat internasional. Tingginya angka kematian jamaah asal Indonesia sempat memicu respons langsung dari otoritas tertinggi Arab Saudi.
“Tahun lalu Indonesia menerima banyak komplain dari Pemerintah Arab Saudi terkait tingginya angka jamaah yang meninggal dunia. Bahkan, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) sempat menyampaikan langsung bahwa jamaah Indonesia menyumbang hampir separuh dari total kematian jamaah haji di dunia,” ujar Menhaj dalam acara Outlook Penyelenggaran Ibadah Haji 1447H/2026M.
Teguran tersebut menjadi dasar bagi Kementerian untuk melakukan perbaikan menyeluruh. Menteri Irfan mengakui bahwa saat ini fokus utamanya selalu tertuju pada kesiapan fisik jamaah Indonesia. Meski standar kesehatan Indonesia sebenarnya sudah baik, Menteri Haji mengakui adanya celah pada tahun lalu yang membuat implementasi di lapangan tidak berjalan maksimal.
“Bukan berarti standar kita sebelumnya buruk, hanya saja tahun lalu ada kondisi yang menyebabkan standar tersebut tidak diterapkan secara penuh. Akibatnya, masih ada jamaah yang sebenarnya tidak layak secara kesehatan, tetapi tetap lolos berangkat,” jelasnya.
Salah satu alasan utama pengetatan ini adalah adanya kebijakan baru dari Kerajaan Arab Saudi. Pihak Saudi berencana melakukan pemeriksaan kesehatan secara acak (random check) terhadap jamaah yang baru tiba di bandara. Jika ditemukan jamaah yang tidak memenuhi syarat kesehatan, mereka akan langsung dipulangkan ke tanah air saat itu juga.
Untuk menghindari trauma dan kerugian bagi jamaah, Pemerintah Indonesia memilih untuk bertindak preventif sejak di dalam negeri. “Saya tidak ingin hal itu terjadi. Daripada jamaah dipulangkan dari Arab Saudi, lebih baik tidak diberangkatkan sejak awal. Itulah alasan utama mengapa tahun ini istitha’ah kesehatan diperketat,” tegas Menteri Irfan.
Hingga saat ini, proses pengetatan kesehatan tersebut dilaporkan berjalan lancar. Berdasarkan laporan dari Direktorat Kesehatan Haji, tidak ditemukan lagi upaya intervensi atau tekanan dari pihak luar untuk meloloskan jamaah yang tidak memenuhi kriteria medis, sebuah masalah yang sempat muncul pada tahun-tahun sebelumnya.
Sarana Sudah Siap
Gus Irfan juga memastikan seluruh persiapan tenda jamaah haji Indonesia di Mina telah rampung. Bahkan, pada penyelenggaraan Haji 2026, layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) dipastikan lebih murah dengan kualitas yang justru meningkat. “Tenda, insya Allah sudah selesai semuanya. Dan tahun ini layanan Armuzna kita ini lebih murah dari tahun lalu,” ujar Gus Irfan diunggah republika.co.id.
Gus Irfan menjelaskan, pada musim haji sebelumnya biaya layanan Armuzna mencapai 2.300 riyal per jamaah. Tahun ini, pemerintah berhasil menekan biaya menjadi 2.100 riyal per jamaah, atau turun 200 riyal. Tak hanya soal harga, kualitas layanan juga mengalami peningkatan. Jika pada tahun lalu setiap jamaah hanya mendapatkan luas kasur sekitar 0,8 meter persegi, pada Haji 2026 luas kasur meningkat menjadi satu meter persegi per jamaah. “Jadi, lebih murah tapi kualitasnya lebih baik,” ucap Gus Irfan.
Penurunan harga tersebut, jelasnya, bisa dicapai karena pemerintah Indonesia melakukan negosiasi secara tegas dan transparan dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Dalam proses perundingan, pemerintah menegaskan tidak meminta cashback, fee, maupun bentuk imbalan lainnya. “Kenapa kita bisa lebih murah? Karena kita mulai berunding harga itu dengan kalimat bahwa kita minta harga ini harga bersih dari Anda. Kita tidak minta cashback, kita tidak minta fee, kita tidak minta apapun yang terkait itu. Dan Alhamdulillah bisa turun langsung 200 riyal,” ujar Gus Irfan yang notabene cucu pendiri NU Mbah Hasyim Asy’ari ini.
Jadi, progres akomodasi pelaksanaan haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, di Madinah, Arab Saudi, sudah mencapai 93 persen. “Kami sudah memastikan sebagian besar akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Saudi, walaupun belum 100 persen. Transportasi sudah 100 persen, konsumsi 100 persen, akomodasi Madinah sudah 93 persen,” jelasnya.
Imam Nahrawi Sarankan Tidur di Tanah Suci
Kementerian Haji dan Umrah sekarang memang harus inovatif, tidak alergi dengan kritik. Setidaknya ini bisa dilihat dengan terbitnya buku yang ditulis Dr H Yusuf Amrozi dkk, seputar managemen haji. Judulnya ‘BERHAJI DI ERA MULTI SYARIKAH’. Tidak tebal. Hanya 114 halaman. Tetapi, isinya cocok untuk menjadi catatan bagi pemerintah, dalam hal ini, guna perbaikan ke dalam.
“Yang unik, buku ini kata sambutannya dari Dirjen Bina Penyelenggaran Haji dan Umrah (Dr Puji Raharjo). Artinya, Kementerian Haji dan Umrah RI, saat ini sudah tidak (lagi) sensitif dalam menerima kritik atau saran,” demikian disampaikan Mokhammad Kaiyis, Pemred HU Duta Masyarakat dalam membedah buku tersebut, Jumat (26/12/25).
Sebagai moderator diskusi: H Edy M Ya’kub, wartawan LKBN Antara. Dalam buku tersebut, ia juga menulis epilog bertajuk ‘Ibadah Haji di Era Syarikah, Sebuah Catatan Evakuasi’. “Tahun depan, disarankan untuk menggunakan sistem “Syarikah Terkendali’ agar jamaah haji tidak mengalami keterpisahan (dengan saudara) di tanah suci,” tulisnya.
Selain penulis buku Dr H Yusuf Amrozi, hadir dalam bedah buku secara zoom adalah Dr H Puji Raharjo Soekarno MHum, Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah (KHU), Prof Dr KH Imam Ghozali Said, Guru Besar Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel (SA) Surabaya sekaligus pengasuh KBIH Takhobbar Surabaya, Prof Dr H Aswadi MAg, Dr HM Wafiyul Ahdi, MPdI serta mantan Menpora RI, Imam Nahrawi dan sejumlah petugas haji tahun lalu.
Menurut Kaiyis, problem haji itu bukan hanya soal Multi Syarikah saja. Perlu ada pembenahan secara menyeluruh, bagi kementerian pengawal regulator, maupun jamaahnya. Ia setuju dengan catatan Prof Dr KH Imam Ghozali Said, bahwa, budaya kita selalu kelabakan menghadapi perubahan (regulasi) di tanah suci. Termasuk pemberlakuan multi syarikah ini.
“Penggunaan sistem multi (8) syarikah (2025) mestinya terantisipasi dengan baik. Lagi-lagi soal ketidaksiapan menghadapi perubahan managemen. Akhirnya kelabakan. Sudah begitu berpisah dengan pasangan sebulan saja, sudah menjadi problem besar. Ditambah kondisi haji kita banyak yang (kesehatannya) berisiko tinggi (risti), atau bahkan lansia,” tegas Kaiyis.
Mantan Menpora RI, Imam Nahrawi menyarankan agar Kemenhaj dan Umrah benar-benar siaga dalam musim haji tahun depan. Di samping ini pengalaman pertama kali Kementerian Haji dan Umrah, Arab Saudi sendiri tidak mudah diajak rembukan kalau tidak selevel. “Kalau perlu Menteri dan Wamen KHU, tidur di tanah suci selama musim haji,” tegasnya. (mky,net)
