JAKARTA | duta.co – Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno, mendukung Polri mengusut tuntas kasus penyebaran berita bohong atau hoax, yang mengatakan ada tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos kiriman dari China.
Namun, Sandi mengingatkan agar kasus itu diusut secara adil, transparan, dan profesional. Sandi juga mengingatkan, bahwa, akhir-akhir ini ada kecenderungan masyarakat mulai tidak percaya dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU)
“Saya mendukung aparat kepolisian untuk cepat memproses. Karena saya tidak ingin ada upaya mendeligitimasi proses daripada demokrasi kita,” kata Sandiaga Uno di Kota Serang, Banten, Minggu 6 Januari 2019.
Dikatakan oleh Sandi, selama kunjungannya ke beberapa daerah di Indonesia, dia mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat, yang mengkritisi kinerja KPU. Menurut Sandi, masyarakat mulai mempertanyakan kejujuran kinerja KPU saat ini dalam menjalankan pemilihan umum.
“Banyak sekali masyarakat menanyakan ke saya, ada satu ketidakpercayaan baru di antara masyarakat, apakah penyelenggara pemilu ini bisa jujur dan adil,” katanya.
Sandi menambahkan, KPU harus bersikap jujur dan adil dalam pesta demokrasi Pileg dan Pilpres 2019. Salah atau timbulnya hoax pemilu di tengah masyarakat, diakui Sandi, juga karena KPU dan Bawaslu tidak tegas dalam menegakkan peraturan.
“Mari kita gunakan kesempatan ini untuk membuktikan ke masyarakat bahwa semua bertindak dengan tegas, lugas dan cepat, untuk mengatasi masalah-masalah, yang timbul diakibatkan oleh penyebaran hoax oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Yang dimaksud Sandi ada kemungkinan hoax disebar untuk warning ke KPU atau lembaga lain yang seharusnya memberi layanan terbaik bagi masyarakat tapi tidak dilakukannya. Sebab, bisa jadi bukan untuk membuat resah masyarakat.
“Itu kalau kita berpikir positif, hoax memang negatif, tapi penyebarnya mungkin marah, jengkel, dengan kinerja suatu lembaga. Keresahan masyarakat ini bahaya sebab bila sudah membesar akan jadi bom waktu,” kata Sohibul, salah seorang pendukung Sandi di Serang, Banten, Senin 7 Januari 2019 pagi.
Soal Visi Misi Capres
Sandiaga Uno sendiri menyayangkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang batal memfasilitasi pasangan capres-cawapres untuk menyampaikan visi-misi pada 9 Januari 2019 mendatang. Menurutnya, penyampaian visi dan misi capres-cawapres sangat ditunggu masyarakat.
“Saya sebetulnya lebih mempersiapkan visi dan misi, karena rencananya disampaikan tanggal 9 (Januari), hari ini kita akan dapat briefing full dari BPN tentang putusan terakhir, tapi yang kita baca di media dan briefing dari Pak Sudirman Said tetap diadakan dan tidak difasilitasi oleh KPU, sangat saya sayangkan ya, bahwa ini banyak ditunggu oleh masyarakat,” ujar Sandiaga di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu, 6 Januari 2019.
Sedianya, KPU akan memfasilitasi capres-cawapres untuk sosialisasikan visi-misi mereka pada 9 Januari 2019. KPU juga sempat menyatakan nantinya dalam visi-misi sosialisasi dapat disampaikan oleh paslon capres-cawapres ataupun timses. Namun kubu Jokowi menolak bila capres menyampaikan visi misi secara langsung.
“Masyarakat ingin mendengar langsung visi-misi yang disampaikan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan sebagai penyelenggara pemilu KPU mestinya memfasilitasi,” katanya.
Menurut Sandi, jika KPU memfasilitasi penyampaian visi-misi, itu akan lebih efisien dibanding tiap tim pemenangan yang memfasilitasi. Sebab, jika difasilitasi KPU, jangkauannya akan luas. Meskipun kecewa, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini tetap menghormati keputusan KPU.

“Tapi itu sudah menjadi keputusan bersama kita hormati keputusannya, rencananya kami akan menyampaikan, tapi berbeda kalau KPU yang memfasilitasi itu jangkauannya jauh lebih ke seluruh masyarakat, kalau kita tidak mendapat jangkauan yang sejauh dan seefektif, seefisien, kalau misalnya difasilitasi oleh KPU,” kata Sandi.

Diketahui, KPU batal memfasilitasi sosialisasi penyampaian visi-misi capres-cawapres. Sosialisasi visi-misi itu justru diserahkan ke pasangan calon.
“Sosialisasi visi-misi tadi malam juga sudah diputuskan, silakan dilaksanakan sendiri-sendiri tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri. Jadi tidak lagi difasilitasi KPU,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Mandarin Oriental, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Januari kemarin.
Sebelumnya KPU dinilai juga terkesan mengakomodir permintaan kubu Jokowi, seperti soal moderator debat capres dan panelisnya. “Nanti akan terlihat lagi, apa yang dilakukan KPU saya rasa kok lebih condong ke kubu sebelah. Ini yang kita persoalkan integritas, independensi dan sikap jurdil KPU,” kata M. Sodiq, relawan Prabowo – Sandi di Kebayoran Baru Jakarta Senin 7 Januari 2019.
(vvn/hud)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.