SURABAYA | duta.co – Benar! Apa yang disampaikan Cawapres Sandiaga S Uno, bahwa, apapun yang keluar darinya, selalu salah. Ternyata, ada benarnya. Tak tanggung-tanggung, hari ini, Sandi diadu dengan Nabi Yusuf as.
Gegaranya, Sandi ingin mengadopsi ilmu Nabi Yusuf dengan berhemat, mengencangkan ikat pinggang, membatasi impor yang tidak signifikan, infrastruktur yang terprogram, mengedepankan dunia usaha melalui publik privat partnership (PPP). Ujungnya dimaknai ‘menyaingi’ Nabi Yusuf.
“Omongan kita pasti salah. Tapi siapa yang percaya. Pak Sandi mau mengadopsi ilmu Nabi Yusuf, tetapi diplintir menjadi ‘menyaingi’ Nabi Yusuf. Ini benar-benar gila. Tetapi, siapa yang percaya? Ini sudah di luar akal sehat,” jelas Hendro T Subiyantoro, Ketua Relawan Pemenangan Prabowo-Sandi di Jawa Timur, kepada duta.co, Kamis (6/12/2018).
Hendro merujuk berita di web pro petahana, gentanusa.com yang menurunkan berita dari sumber jitunews.com. Judulnya : Sandiaga: Nabi Yusuf Butuh Waktu 7 Tahun, Saya Cukup 3 Tahun Untuk Memulihkan Krisis Ekonomi.
“Padahal, konteksnya untuk memulihkan krisis ekonomi Indonesia. Kalau Nabi Yusuf butuh 7 tahun, untuk Indonesia cukup 3 tahun. Lucunya, diplintir dikesankan menyaingi Nabi Yusuf. Apa relevansinya? Mikirlah?” jelas Hendro.
Dari berita itu, kata Hendro, media sebelah sibuk menggorengnya. Rencana Sandi menggunakan ilmu Nabi Yusuf dicarikan komentar netizen. Diangkatlah artikel dengan judul “Hanya Butuh 3 Tahun Sandiaga Pulihkan Ekonomi Bangsa, Yakin?” di Babe (5/12).
Mehmet Alfatih, “Gila, kalau Nabi Yusuf butuh 7 tahun. Si Uno cuma butuh 3 tahun. Bisa mengalahkan nabi dia.” Slamet Soebiakto, “Hore 3 tahun selesai bisa jadi apa nih?”. Tjah Yono, “Mau ngibul apa lagi kau Uno? Nabi Yusuf kau samakan dengan dirimu, ngaca yang bener!”
Masih menurut Hendro, gaya politik seperti itu, hanya akan diketawai orang. Pak Sandi, tegasnya, menjelaskan bahwa untuk mengatasi krisis ekonomi Indonesia, pihaknya akan mengadopsi ilmu yang pernah diterapkan Nabi Yusuf.
Caranya dengan berhemat atau mengencangkan ikat pinggang, lalu membatasi import yang tidak signifikan, dan pembangunan infrastruktur yang lebih terprogram dengan mengedepankan pelibatan dunia usaha melalui public privat partnership (PPP).
“Kalau kita bisa terapkan itu, negara akan memiliki fiskal space yang bisa digunakan untuk pembangunan 3 tahun berikutnya dan dunia usaha juga memiliki investasi yang cukup. Kemudian bersinergi untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya,” demikian Hendro.
Ini, lanjutnya, yang tidak dilakukan Jokowi. Karenanya, Jokowi sekarang lebih memilih mengeluh, karena impor jauh lebih besar ketimbang ekspor.
“Tapi mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Karena yang dibutuhkan keberanian memecat menteri yang doyan impor. Tapi apa berani Pak Jokowi? Inilah risiko kalau presiden itu petugas partai,” jelasnya. (mky)
