SURABAYA | duta.co – Khofifah Indar Parawansa, calon Gubernur Jawa Timur nomor 2, memberikan sambutan positif terhadap kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menghapuskan utang macet UMKM melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta UMKM lainnya.
Khofifah menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan kabar baik bagi para pelaku usaha UMKM, petani, dan nelayan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Ia pun gerak cepat lakukan langkah konkret dengan berkomunikasi bersama instansi terkait untuk mengidentifikasi jumlah UMKM di Jawa Timur yang dapat memanfaatkan kebijakan tersebut.
“Saya rasa kami semua yang ada di Jatim menyampaikan terima kasih dan menyambut baik kebijakan ini. Kami di Jawa Timur mendukung penuh karena dampaknya sangat besar bagi UMKM,” kata Khofifah dalam wawancara di Pasar Pahing, Rungkut, Surabaya pada Jumat (8/11/2024).
Khofifah menjelaskan, dengan adanya kebijakan ini, para pelaku UMKM yang sebelumnya terkendala mendapatkan pembiayaan akibat terdaftar dalam daftar kredit bermasalah (blacklist), namun masih memiliki potensi untuk berkembang, kini memiliki kesempatan kembali untuk mendapatkan akses modal.
Lebih lanjut, Khofifah juga menyatakan bahwa kebijakan ini dapat memberikan dampak besar pada perekonomian Jawa Timur, yang selama ini sangat bergantung pada sektor UMKM. Bahkan, kontribusi sektor ini terhadap PDRB Jawa Timur terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
“Pada awal 2019, kontribusi UMKM terhadap PDRB Jawa Timur sebesar 56,94%. Namun, pada akhir masa jabatan saya di 2024, kontribusinya meningkat menjadi 59,18%,” ungkap Khofifah.
Khofifah juga menyampaikan bahwa ia telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pendataan dan identifikasi terkait penerima manfaat kebijakan ini. Hal ini penting, mengingat ada beberapa persyaratan dalam PP tersebut, seperti pelaku usaha UMKM yang terdampak bencana alam atau pandemi Covid-19, serta mereka yang telah melalui penilaian oleh bank-bank Himbara.
“Saya sudah tanya ke tim Khofifah- Emil , yang memenuhi syarat itu ada berapa di Jatim, berapa banyak jumlahnya dan dimana saja. Saya minta untuk segera diidentifikasi supaya Jawa Timur bisa merespon paling cepat,” ujar Khofifah.
Berdasarkan data terbaru dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, total kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) pada dua bank penyalur pembiayaan UMKM di Jawa Timur per Oktober 2024 mencapai Rp 166,9 miliar, dengan total debitur sebanyak 1.164 pelaku UMKM. Kredit macet tersebut berasal dari program dana bergulir (Dagulir), sementara data terkait KUR (Kredit Usaha Rakyat) masih dalam koordinasi dengan Bank Himbara.
“UMKM ini pada dasarnya adalah pejuang ekomomi yang tangguh. Kalau mereka tidak mampu bayar pasti karena memang benar-benar ada kejadian luar biasa. Pengalaman saya waktu meluncurkan kredit Prokesra bagi usaha ultra mikro dan mikro dengan bunga pinjaman 3% setahun, sudah berjalan 3 tahun ternyata NPL nya hampir nol prosen, yaitu sebesar 0,02 %,,” kata Khofifah.
Program Prokesra yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga 2025, tercatat telah menyalurkan kredit sebesar Rp 464,9 miliar. Nilai NPL pada tahun 2023 hanya 0,01%, dan pada 2024 sebesar 0,02%.
Sementara itu, program pembiayaan Dagulir yang dikelola dengan dana APBD Provinsi Jawa Timur tercatat telah menyalurkan kredit sebesar Rp 1,07 triliun, dengan NPL mencapai Rp 166,9 miliar yang melibatkan 1.164 UMKM.
“Data ini perlu terus diperbarui dan diinventarisasi, sembari menunggu petunjuk teknis yang lebih lanjut, agar Jawa Timur bisa menjadi provinsi yang paling cepat merespons kebijakan ini,” tegas Khofifah.
“Yang jelas, kebijakan ini sangat menguntungkan bagi UMKM, sekaligus menunjukkan dukungan nyata pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan,” pungkas Khofifah. (***)
