LAMONGAN | duta.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sidokumpul, Kabupaten Lamongan, resmi berhenti total hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap para penerima manfaat, terutama siswa dan santri yang selama ini mengandalkan program tersebut untuk memenuhi kebutuhan makan siang.
Penghentian operasional Dapur Percontohan SPPG Sidokumpul itu membuat siswa SMP Aplikatif, SMP Negeri 2, SDN Jetis 3, serta TK Kartika IV-46 kembali harus mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan makan mereka.
Persoalan tersebut diduga bermula dari kesalahan input data Virtual Account (VA) BRI oleh sysadmin Badan Gizi Nasional (BGN) pusat.
Ketidaksinkronan data nomor telepon seluler, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan email menyebabkan kegagalan sistem One Time Password (OTP).
Akibatnya, proses administrasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana Harian (LPDH) mengalami kendala. Dana operasional pun tertahan hingga tujuh minggu.
Setelah dana periode sebelumnya dicairkan, manajemen SPPG langsung menggunakannya untuk memenuhi kewajiban pembayaran logistik yang tertunda. Namun, dana operasional periode berikutnya belum juga cair. Kondisi tersebut membuat pengelola kembali mengajukan laporan penghentian operasional untuk kedua kalinya.
Koordinator PIC MBG SMP Aplikatif, Faqih, menyayangkan belum adanya kepastian penyelesaian persoalan yang berimbas pada sekolah. Menurutnya, pihak sekolah kini harus menghadapi berbagai pertanyaan dan keluhan dari guru, siswa, hingga wali murid.
“Banyak pertanyaan guru, murid, dan wali murid kapan MBG kembali jalan? Bahkan ada satu-dua wali murid menyalahkan sekolah, seakan sekolah tidak berusaha cari solusi,” ujar Faqih, Senin (9/11/2026).
Ia mengungkapkan, dampak penghentian MBG sangat terasa bagi SMP Aplikatif yang menerapkan sistem pendidikan berbasis asrama. Sebelum program MBG berjalan, kebutuhan makan santri ditanggung orang tua sebanyak tiga kali sehari. Setelah adanya program tersebut, orang tua hanya perlu menanggung dua kali makan.
Kini, akibat penghentian program, sekolah terpaksa kembali menarik iuran tambahan dari orang tua untuk menyediakan makan siang bagi santri.
“Yang paling fatal, sekolah kami berbasis asrama, 24 jam kami yang mengurus. Kalau tidak ada MBG, kami tarik ke orang tua, kami belikan katering untuk makan siang. Kami ingin solusi, mungkin pindah SPPG sementara, jawabannya hanya maaf, maaf, maaf dan mohon bersabar. Sudah sering saya sampaikan, bahkan setiap hari selama MBG berhenti,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala SPPG Sidokumpul sekaligus Koordinator Kecamatan (Korcam) SPPI Batch 1, Agustina Nurul Herdian, membantah adanya persoalan tata kelola keuangan yang melanggar ketentuan. Ia menegaskan, kesalahan administrasi terjadi pada proses pemutakhiran data di tingkat pusat.
“Penginputan nomor HP dan NIK yang bisa input adalah sysadmin BGN pusat, bukan kami SPPI. Kami hanya menyetorkan data. Mereka baru update Q token, rata-rata salah input semua, data tidak sinkron, OTP tidak masuk karena salah nomor HP,” jelas Agustina.
Ia juga memastikan pengelolaan dana dilakukan secara hati-hati dan transparan. Dana yang sempat mengendap selama tujuh minggu, setelah dicairkan langsung digunakan untuk membayar kewajiban logistik periode sebelumnya.
Agustina menjelaskan, mekanisme transaksi keuangan dilakukan secara berlapis. Pihak yayasan atau mitra bertindak sebagai maker, sedangkan persetujuan transaksi dilakukan oleh Kepala SPPG.
“Karena periode sekarang belum ada pencairan, saya tidak berani operasional meskipun ditekan kanan kiri. Ini laporan berhenti kedua karena belum ada pencairan dana,” ungkapnya.
Di tengah persoalan tersebut, Agustina mengaku harus menggunakan dana pribadi untuk membayar insentif PIC sekolah. Sementara pembayaran gaji relawan sementara ditopang melalui pinjaman dari pihak mitra dan orang tuanya.
Akibat belum adanya kepastian operasional, sekolah akhirnya mengimbau siswa reguler membawa bekal sendiri dari rumah. Sedangkan bagi santri yang tinggal di asrama, pihak sekolah menerapkan sistem katering darurat dengan menarik iuran tambahan dari orang tua.
Terhentinya layanan MBG ini menjadi persoalan serius bagi penerima manfaat. Program yang seharusnya membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah justru tidak dapat berjalan akibat persoalan administrasi dan pencairan dana. (ard)
