JAKARTA | duta.co – Media sosial, khususnya Twitter, masih ramai cuitan soal kebijakan KPU yang sangat aneh. KPU tak memfasilitasi pemaparan visi misi dan membocorkan peryanyaan untuk debat capres 17 Januari 2019 mendatang kepada capres. Kebijakan ini dinilai lebih menguntungkan kubu Jokowi.
Karena itu mantan Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang baru saja diberhentikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno menyindir KPU. Lewat twit-nya, Said Didu menyindir, bila mau gila jangan tanggung-tanggung.
“Karena pertanyaan dari @KPU_ID akan dibocorkan ke para calon, agar lebih joss lagi, minta saja capres/cawapres sekalian buat pertanyaan buat dirinya sendiri dan yang jawab adalah timsesnya. Kalau mau gila – jangan tanggung,” kata@saiddidu seperti dikutip Senin 7 Januari 2019 siang ini.
“Kalau debat Capres 2019 tdk lagi paparkan visi/misi dan pertanyaan dibocorkan dulu mungkin sebaiknya bikin acara nobar dan siaran ulangan debat Capres 2014 yg lalu agar rakyat makin tercerahkan,” katanya.
Mantan Menteri Perekonomian Dr Rizal Ramli melalui @RamliRizal, membandingkan Pemilu sekarang dengan dulu. “Pemilu paling jujur, adil, effisien dari segi biaya adalah Pemilu 1955 dan 1999. Tahun 1999, karena Habibie menghayati betul arti pemilu yg demokratis, angkat Rudini dan Bang Buyung Nasution jadi Ketua & Wakil Ketua KPU. Integritas & leadership mereka hasilkan Pemilu terbaik,” katanya.
Lalu bagaimana dengan KPU di Pilpres 2019?
Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno, selama kunjungannya ke beberapa daerah di Indonesia, mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat, yang mengkritisi kinerja KPU. Menurut Sandi, masyarakat mulai mempertanyakan kejujuran kinerja KPU saat ini.
“Banyak sekali masyarakat menanyakan ke saya, ada satu ketidakpercayaan baru di antara masyarakat, apakah penyelenggara pemilu ini bisa jujur dan adil,” katanya. Hal itu dirasakan masyarakat setelah melihat banyak kebijakan KPU yang aneh-aneh dan terkesan menguntungkan Jokowi.
(hud)
