Fahmi Arif El Muniry, Khodim Pesantren Laku Luhur Al Mahabbah Demak
ADA persahabatan yang diuji bukan ketika dua orang berada dalam kesulitan, melainkan ketika salah satunya memperoleh kekuasaan. Sebelum jabatan datang, percakapan terasa bebas; sesudahnya, bahasa berubah menjadi penuh perhitungan. Orang yang dahulu berani mengoreksi tiba-tiba memilih diam. Di situlah kekuasaan mulai mengubah kualitas hubungan manusia secara perlahan dan sangat manusiawi.
Raja’ bin Haywah (w. 69/70 H) menghadirkan pelajaran berbeda dalam sejarah politik Islam. Ia hidup dekat dengan pusat kekuasaan Umayyah, menjadi penasihat dan sekretaris beberapa khalifah, tetapi kedekatan itu tidak semestinya dibaca sebagai kesempatan mencari kemewahan. Ia memperlihatkan bahwa seseorang dapat berada di dalam lingkaran kekuasaan tanpa kehilangan kebebasan moral untuk menasihati penguasa.
Ketika Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik menghadapi persoalan suksesi, Raja’ memiliki peran penting dalam mendorong pilihan Umar bin Abdul Aziz. Riwayat klasik menggambarkan keputusan tersebut sebagai pilihan terhadap orang yang dinilai lebih mampu memikul amanah. Di sini nasihat bukan sekadar pendapat pribadi, melainkan intervensi moral terhadap masa depan pemerintahan publik.
Dalam Tarikh al-Rusul wa al-Muluk, Muhammad ibn Jarir al-Tabari, Dar al-Turath, 1967, rangkaian peristiwa suksesi Sulaiman memperlihatkan bagaimana keputusan mengenai penerus khalifah berlangsung dalam ruang politik, keluarga, dan pertimbangan agama. Kisah Raja’ menunjukkan bahwa penasihat dapat memengaruhi kekuasaan bukan melalui ambisi pribadi, tetapi melalui pertimbangan tentang siapa yang layak.
Namun, kita tidak perlu mengidealkan Raja’ secara berlebihan. Ia bukan tokoh yang berdiri di luar politik. Ia justru berada sangat dekat dengan pemerintahan Umayyah dan menjalankan fungsi administratif. Nilai teladannya terletak pada pertanyaan lebih sulit, bagaimana seseorang tetap menjaga orientasi moral ketika pekerjaannya menuntut kedekatan dengan pusat kekuasaan setiap hari?
Loyalitas yang Tidak Membutakan
Jawabannya adalah membedakan loyalitas dari kepatuhan. Loyalitas berarti menjaga amanah dan tujuan bersama, termasuk dengan mengoreksi orang yang memegang kewenangan. Kepatuhan buta hanya mengejar keamanan hubungan. Dalam politik, keduanya sering disamakan, padahal akibatnya berlawanan. Loyalitas menyelamatkan institusi dari kesalahan; kepatuhan buta dapat menyelamatkan jabatan seseorang saja.
Umar bin Abdul Aziz sendiri memberi konteks penting bagi hubungan tersebut. Ketika menerima kekhalifahan, ia tidak memperlakukan jabatan sebagai kemenangan pribadi. Kekuasaan dipahami sebagai beban pertanggungjawaban. Karena itu, penasihat yang baik bukan orang yang memperbesar rasa percaya diri penguasa, melainkan orang yang membantu menjaga kesadaran tentang batas kewenangan dan akibatnya.
Raja’ menunjukkan bahwa kedekatan politik seharusnya menghasilkan keberanian moral, bukan ketergantungan. Orang yang paling dekat dengan pemimpin sering memiliki akses informasi paling luas. Karena itu, ia juga memikul tanggung jawab paling besar untuk mencegah keputusan buruk. Kedekatan menjadi bermakna apabila akses tersebut dipakai menjaga amanah, bukan mengumpulkan privilese pribadi semata.
Persoalan ini masih sangat aktual. Di birokrasi, organisasi keagamaan, perusahaan, dan pesantren, pemimpin sering kehilangan informasi bukan karena bawahan tidak mengetahui masalah, melainkan karena bawahan merasa tidak aman menyampaikannya. Akhirnya, laporan menjadi terlalu indah, rapat menjadi terlalu tenang, dan keputusan terlihat bulat padahal kegelisahan sebenarnya hanya berpindah ke ruang informal.
Patricia Crone, God’s Rule: Government and Islam, Columbia University Press, 2004, menunjukkan bagaimana gagasan pemerintahan dalam tradisi Islam berkaitan erat dengan legitimasi dan tanggung jawab terhadap tatanan masyarakat. Dalam kerangka itu, penasihat bukan sekadar teknisi kekuasaan. Ia bagian dari ekosistem moral yang memastikan kewenangan tidak berjalan tanpa pertimbangan tentang keadilan.
Membuat Kekuasaan Tetap Memiliki Cermin
Karena itu, pemimpin modern perlu membangun ruang kritik yang sengaja dirancang, bukan menunggu keberanian muncul secara spontan. Setiap keputusan strategis sebaiknya memiliki penguji argumen yang berbeda posisi. Ia diberi mandat mencari kelemahan, risiko, dan dampak yang tidak terlihat. Dengan begitu, perbedaan pendapat menjadi mekanisme mutu utama, bukan ancaman terhadap loyalitas.
Langkah kedua ialah melindungi penyampai kritik dari hukuman sosial maupun administratif. Pemimpin harus membedakan kritik terhadap kebijakan dari serangan terhadap pribadi. Jika setiap perbedaan dianggap pembangkangan, organisasi akan memproduksi keseragaman palsu. Sebaliknya, jika kritik diperlakukan sebagai masukan, orang akan belajar menyampaikan keberatan secara argumentatif, sopan, bertanggung jawab, dan aman.
Langkah ketiga ialah melakukan evaluasi setelah keputusan. Pemimpin perlu bertanya bukan hanya apakah target tercapai, tetapi juga suara siapa yang tidak terdengar ketika keputusan dibuat. Pertanyaan tersebut mengungkap kelemahan sistem informasi. Evaluasi semacam ini membuat organisasi belajar dari kesalahan tanpa harus mencari kambing hitam dan mengorbankan orang tertentu secara terbuka.
Dalam al-Tabaqat al-Kubra, Muhammad ibn Sa’d, Dar Sadir, 1968, tradisi biografis generasi awal menunjukkan pentingnya hubungan ulama, pejabat, dan penguasa dalam pembentukan keputusan politik. Raja’ dapat dibaca melalui konteks itu. Seorang alim yang memasuki ruang pemerintahan tanpa kehilangan identitas keilmuannya. Kedekatan tidak harus berarti penyerahan seluruh kebebasan penilaian pribadi.
Sejarah juga mengingatkan bahwa penasihat yang terlalu dekat memiliki bahaya lain. Ia bisa berubah menjadi bagian dari lingkaran kepentingan. Karena itu, integritas pribadi saja tidak cukup. Diperlukan sistem yang membuat nasihat dapat diuji, dibandingkan, dan dicatat. Pemimpin membutuhkan sahabat yang jujur, tetapi institusi tetap membutuhkan mekanisme yang objektif dan transparan.
Hugh Kennedy, The Prophet and the Age of the Caliphates, Routledge, 2004, memperlihatkan bagaimana sejarah kekhalifahan dibentuk oleh interaksi antara legitimasi, keluarga, militer, administrasi, dan kepentingan politik. Pelajaran pentingnya ialah kekuasaan tidak pernah bekerja sendirian. Ia selalu bergerak melalui jaringan manusia. Karena itu, kualitas jaringan tersebut menentukan kualitas keputusan politik.
Maka, persahabatan politik yang sehat bukanlah hubungan yang membuat seorang pemimpin selalu nyaman. Ia adalah hubungan yang menjaga pemimpin tetap waras ketika kekuasaan membuat semua orang berhati-hati berbicara. Raja’ mengingatkan bahwa orang dekat seharusnya menjadi cermin, bukan pengeras suara. Ia memantulkan kenyataan, bukan sekadar memperbesar suara penguasa setiap hari.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan jumlah orang yang mengatakan setuju, melainkan kemampuan menciptakan ruang bagi orang yang berbeda pendapat tanpa kehilangan martabat. Pemimpin yang matang tidak mencari lingkungan tanpa kritik. Ia membangun lingkungan yang memungkinkan kritik menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pertimbangan, dan pertimbangan menjadi keputusan yang bertanggung jawab.
Barangkali, di tengah budaya jabatan yang sering melahirkan lingkaran eksklusif, kita perlu menghidupkan kembali etika Raja’. Bukan untuk mencari orang yang selalu menentang pemimpin, melainkan orang yang cukup dekat untuk memahami persoalan dan cukup merdeka untuk mengatakan kebenaran. Sebab pemimpin paling beruntung bukan yang memiliki banyak pengikut, melainkan yang masih memiliki sahabat yang berani berkata tidak.(*)
