SURABAYA | duta.co – Desakan Forum Komunikasi Kiai Kampung Jawa Timur (FK3JT) kepada Presiden Jokowi agar mereshuffle Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa, karena takut puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2017 (20 Desember) di Jawa Timur dipolitisasi untuk kepentingan Pilgub, mendapat jawaban komunitas Sahabat Khofifah
Gus Ali Azhar, Sahabat Khofifah, mengaku prihatin dan kasihan melihat gerakan politik atas nama kiai kampung ini. “Karena kiai kampung itu sosok kiai yang ikhlas, panutan orang kampung, istiqomah dan berada di tengah-tengah umat. Tidak malah kluyuran, keluar masuk restoran. Apalagi sampai ngurusi jabatan menteri, kata orang Jawa ‘gak dunung’, bukan maqomnya,” katanya kepada duta.co, Selasa (05/12/2017).
Menurut Gus Ali, yang sehari-hari dikenal sebagai pengusaha property ini, kiai kampung itu identik dengan mengaji, mendampingi masyarakat di kampung. Tidak sibuk berpolitik, apalagi keluar masuk hotel. Bahkan terlalu jauh kalau mereka bicara soal jabatan menteri. “Sangat tidak masuk akal, bahasa anak sekarang impossible, kelihatan sandiwaranya. Saya justru khawatir, ini kiai kampung abal-abal. Kalau begini bisa merusak nama baik kiai kampung. Kasihan nama mereka dipakai alat politik,” jelasnya.
Politik itu, lanjutnya, harus berjalan seiring dengan moral, tuntunan agama. Politik tidak boleh berjalan liar, apalagi menghalalkan segala cara. “Saya khawatir forum kiai kampung ini semata untuk kepentingan politik, lalu ada yang menyetir, mereka tak peduli dampaknya. Kalau ini yang terjadi, saya berharap semoga cepat paham bagaimana politik yang benar,” tambahnya.
Ditanya soal tuntutan agar Khofifah mundur dari jabatan Menteri Sosial, Gus Ali, minta semua pihak sabar dan sadar, bahwa, itu hak prerogatif presiden. Apalagi sampai mengusulkan reshuffle segala. “Lha ini aneh, ada kiai kampung tapi merasa menjadi Watimpres (Dewan Pertimbanagn Presiden), ya ditertawai orang,” jelasnya.
Gus Ali kemudian minta mereka yang mengatasnamakan kiai kampung, atau siapa yang berada di balik kiai kampung, hendaknya membaca aturan yang ada. “Semua paham, bahwa, seorang menteri yang menyalonkan menjadi gubernur, itu tidak harus mundur. Apalagi dalam kondisi sekarang, di mana presiden sangat membutuhkan kinerja Bu Khofifah, maka, serahkan kepada presiden, tidak perlu merasa menjadi penasehat,” pungkasnya.(sof)
