DINASTI : Salah satu aksi nyata digelar himpunan LSM dan ormas tergabung dalam GR-MKLB (Muhamad Mahbub / duta.co)

KEDIRI | duta.co – Dalam forum diskusi bertempat di Kantor Notaris Habib .SH digelar pada Kamis (7/11), sejumlah permasalahan krusial yang menjadi bahan perbincangan. Hadir sejumlah tokoh aktifis pergerakan anti korupsi, M. Karim Amrulloh, Cecep M. Yasin, Roy Kurnia Irawan, sejumlah tokoh LSM dan tentunya tuan rumah, Habib .SH yang berniat akan maju dalam bursa Calon Bupati Kediri.

Berawal dari bagaimana pelayanan kesehatan khususnya kepada anak-anak, kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat, kesenjangan ekonomi, permasalahan lingkungan hidup, maraknya sampah plastik hingga keberadaan sumber daya alam, marak diperjualbelikan hasil galian C.

Inilah ‘Dinasti Politik’ demikian ucap Habib, sebelum menjadi notaris, telah puluhan tahun menjadi pengacara yang harus menanggani sejumlah kasus. “Bahwa telah terjadi kekuasaan turun-temurun yang dilakukan kelompok keluarga. Tujuannya? Dengan keterikatan hubungan darah untuk mempertahankan kekuasaan yang kemudian disebut dinasti,” ucap Habib.

Bahwa Dinasti Politik dalam pemerintahan, kemudian disebutnya di Kabupaten Kediri, mirip kerajaan. “Terjadi kekuasaan yang diwariskan dari pemilik dinasti kepada ahli waris agar kekuasaan tetap berada di lingkungan keluarga,” tegasnya.  Anggota keluarga yang dimaksud bisa diartikan lewat keturunan atau atas hasil pernikahan.

Kang Cecep : Kearifan Budaya Lokal

Giliran berikutnya, Cecep M. Yasin yang akrab disapa Kang Cecep, kiprahnya diketahui terakhir saat sebagai koordinator Gerakkan 212 saat beraksi di Jakarta. Lebih melihat pada permasalahan kearifan lokal, dimana telah terjadi budaya dalam suatu masyarakat. Kemudian tidak bisa dipisahkan dan ini telah menjadi pembicaraan dari mulut ke mulut di kalangan masyarakat.

“Bahwa yang terjadi di Kabupaten Kediri telah terjadi Local Wisdom, dimana ada budaya warisan diberikan turun-temurun dan ini telah menjadi bahan pembicaraan di masyarakat luas. Seperti halnya cerita rakyat, ada lagu daerah atau permainan rakyat, dimana rakyatnya tanpa sadar dibius untuk menikmati,” terang Kang Cecep.

Pernyataan tegas disampaikan Ketua DPD PEKAT IB Kediri Raya, Roy Kurnia Irawan akrab disapa Bang Roy. Bahwa istilah Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) hanyalah sebuah informasi atau berita umum, karena selama ini belum ada bukti nyata dilakukan pencegahan atau penindakan.

“Kenapa KKN bisa dibilang sebagai kejahatan? Karena praktek ini dapat merugikan banyak orang dan mempunyai dampak yang besar bagi kerugian negara maupun kepada rakyatnya. Harusnya, bila dicegah tidak bisa, maka pelaku KKN dimasukkan penjara seumur hidup,” ungkap Bang Roy.

Indikasi terjadinya korupsi seperti sifat tamak atau gaya hidup konsumtif sebenarnya bisa dilihat secara nyata pada sejumlah kepala daerah yang tertangkap tangan KPK. Namun, Bang Roy mengelak bahwa, hal yang disampaikan ini ditujukan kepada keluarga Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti yang saat ini menjabat.

“Ada keinginan untuk mencukupi kebutuhan dan mengikuti gaya hidup dengan selalu berusaha menjaga penampilan dihadapan publik. Namun saya tegaskan ini tidak saya tujukan kepada keluarga Bupati Kediri,” terangnya.

Bang Roy : Dampak Kolusi

Mungkin bisa disebabkan faktor ekonomi, organisasi atau partai politik yang diikutinya, hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. “Adanya penyuapan atau meminta imbalan seperti ijin usaha atau proses administrasi misalnya. Atau menggelapkan aset atau laporan yang harusnya diketahui publik. Melakukan kecurangan semisal mempersulit pelayanan kepada masyarakat atau sengaja melakukan pemerasan misalnya kepada pengusaha,” ucap Ketua DPD Pekat IB Kediri Raya.

Kemudian yang sebenarnya juga mengancam, adanya indikasi maraknya kolusi di tubuh pemerintah kabupaten. “Bahwa siapa yang dekat dengan kekuasaan, akan mendapatkan kedudukan yang melebihi atas pangkat, golongan atau jabatannya. “Ini kan tindakan persekongkolan sebenarnya dirahasiakan namun kemudian diketahui publik dan disebut kolusi,” ucap Bang Roy.

Sebagai penutup, dalam forum diskusi ini adalah terjadinya perubahan yang mampu menyelesaikan permasalahan kruisal, yang semuanya demi kepentingan dan kebutuhan seluruh masyarakat terutama di pelosok. “Akses keterbukaan informasi harus dibuka lebar-lebar, diberi semua fasilitas umum yang diminta warga sebagai sarana pendukung. Jangan sampai warga menjadi penonton di desanya sendiri,” ucap Kang Cecep. (nng)

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry