Oleh: Bustanus Salatin
Direktur Polygon Konsultan Manajemen
Perubahan iklim bukan lagi cerita tentang masa depan. Di Kabupaten Jombang, kekeringan, hujan ekstrem, terancam banjir saat musim hujan, dan perubahan kalender tanam menjadi risiko yang semakin nyata. Bagi daerah yang memiliki basis ekonomi pertanian kuat, perubahan iklim bukan sekadar persoalan lingkungan. Ia telah menjadi risiko ekonomi, sosial, pangan, bahkan fiskal daerah.
Ketika kemarau memanjang, petani berhadapan dengan keterbatasan air dan meningkatnya biaya produksi. Sebaliknya, ketika hujan ekstrem datang, ancamannya berubah menjadi banjir, genangan, gagal panen dan kerusakan infrastruktur.
Satu gangguan pada sektor pertanian dapat merambat menjadi gangguan ekonomi daerah.
Jangan Hanya Menghitung Kerugian Setelah Bencana
Karena itu, pemerintah daerah perlu mulai melihat perubahan iklim dengan pendekatan cost-benefit analysis (CBA).
Sederhananya, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mencegah bencana dibandingkan dengan kerugian yang dapat dihindari?
Kerugian akibat bencana setidaknya memiliki tiga lapisan. Pertama, kerugian langsung, berupa kehilangan produksi, biaya input, kerusakan lahan, irigasi dan infrastruktur. Kedua, kerugian tidak langsung, berupa turunnya pendapatan petani, konsumsi masyarakat, perdagangan dan kesempatan kerja.
Ketiga, kerugian fiskal, berupa tambahan belanja pemerintah untuk bantuan, tanggap darurat, rehabilitasi dan pemulihan.
Dengan demikian, cost of inaction biaya akibat tidak melakukan pencegahan tidak boleh dianggap nol. Justru sebaliknya. Diam terhadap risiko juga memiliki harga.
APBD Bukan Sekadar Soal Boleh atau Tidak Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika ruang fiskal pemerintah daerah terbatas.
Setiap rupiah APBD memiliki opportunity cost. Ketika uang digunakan untuk satu kebutuhan, manfaat dari pilihan lain yang tidak jadi dibiayai juga harus diperhitungkan. Dalam konteks ini, ketika muncul rencana pengadaan kendaraan dinas dengan nilai miliaran rupiah, pertanyaan publik sesungguhnya bukan semata-mata apakah pengadaan tersebut diperbolehkan secara aturan.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:
Apakah manfaat tambahan dari belanja tersebut lebih besar dibandingkan manfaat yang bisa diperoleh jika anggaran yang sama digunakan untuk embung, irigasi, drainase, pompa, perlindungan petani atau sistem peringatan dini?
Pertanyaan itu bukan tuduhan. Itulah bagian dari kontrol publik terhadap APBD.
Sebab anggaran publik tidak cukup hanya dinilai dari aspek administratif. Ia juga harus diuji berdasarkan urgensi, manfaat, efektivitas dan prioritas pembangunan.
Jangan Sampai APBD Terjebak Lingkaran Setan
Perubahan iklim dapat menciptakan siklus yang berbahaya. Banjir dan kekeringan mengganggu produksi. Pendapatan petani menurun. Aktivitas ekonomi ikut melemah. Pada saat yang sama, kebutuhan bantuan dan rehabilitasi meningkat.
Ruang fiskal pemerintah pun semakin sempit. Jika investasi pencegahan kembali dikurangi, kemampuan menghadapi bencana semakin lemah. Ketika bencana berikutnya datang, kerugiannya bisa semakin besar. Siklus itu terus berulang. Inilah yang dapat disebut sebagai climate-fiscal vicious cycle: perubahan iklim memperbesar tekanan fiskal, sementara minimnya investasi adaptasi membuat risiko berikutnya semakin mahal.
Jombang tidak boleh terjebak dalam siklus tersebut. Lebih Baik Mencegah daripada Membayar Berkali-kali Embung, long storage, irigasi, drainase, pompa, penguatan tanggul dan sistem peringatan dini mungkin tidak selalu menghasilkan proyek yang spektakuler. Namun, manfaat ekonominya bisa jauh lebih besar.
Satu embung dapat menjaga ketersediaan air. Saluran yang berfungsi baik dapat mengurangi genangan. Sistem peringatan dini dapat memberi petani waktu untuk mengambil keputusan.
Demikian pula asuransi pertanian. Bagi petani kecil, perlindungan terhadap risiko gagal panen dapat membantu menjaga modal agar mereka tidak jatuh semakin dalam ketika bencana terjadi. Karena itu, adaptasi perubahan iklim tidak semestinya dipandang sebagai beban tambahan APBD. Ia adalah investasi untuk mengurangi biaya masa depan.
Jombang Membutuhkan Peta Risiko
Kebijakan tidak boleh seragam ketika risiko setiap wilayah berbeda. Daerah rawan kekeringan membutuhkan strategi penyediaan air. Daerah rawan banjir membutuhkan penguatan drainase, irigasi dan pengendalian genangan.
Data curah hujan, kondisi jaringan irigasi, jenis tanah, pola tanam, luas lahan, dan riwayat bencana harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas anggaran.
Setiap investasi adaptasi idealnya menjawab pertanyaan sederhana:
Berapa biayanya? Berapa luas wilayah yang terlindungi? Berapa petani yang menerima manfaat? Berapa potensi kerugian yang dapat dicegah? Dan berapa biaya pemeliharaannya?
Itulah logika CBA yang seharusnya semakin kuat dalam perencanaan pembangunan daerah.
Lima Agenda yang Mendesak
Pertama, membangun embung mini dan long storage di wilayah yang memiliki potensi kelebihan air saat musim hujan dan kekurangan air saat kemarau.
Kedua, membangun sistem peringatan dini pertanian yang sederhana dan mudah diterima petani, termasuk melalui kelompok tani dan kanal komunikasi digital.
Ketiga, memperkuat perlindungan petani melalui AUTP, terutama bagi petani kecil dan wilayah dengan tingkat risiko tinggi.
Keempat, menyesuaikan pola tanam dengan ketersediaan air. Tidak semua lahan harus dipaksa mengikuti pola tanam yang sama jika kondisi iklim dan sumber air berbeda.
Kelima, memperbaiki irigasi dan drainase secara preventif, bukan menunggu rusak atau banjir terlebih dahulu. Lima agenda tersebut bukan sekadar proyek fisik. Semuanya merupakan investasi untuk menjaga produksi pangan sekaligus melindungi ekonomi masyarakat.
Ukuran Keberhasilan Bukan Sekadar Serapan Anggaran
Sudah waktunya ukuran keberhasilan pembangunan tidak berhenti pada berapa banyak proyek yang dibangun atau berapa besar anggaran yang terserap. Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak risiko yang berhasil dikurangi. Sawah yang tidak puso karena air tersedia adalah keberhasilan.
Banjir yang tidak meluas karena drainase berfungsi adalah keberhasilan. Petani yang tetap memiliki modal setelah gagal panen karena terlindungi asuransi juga merupakan keberhasilan.
Memang, keberhasilan semacam itu sering tidak menghasilkan seremoni.
Tetapi justru di situlah esensi kebijakan publik: mencegah masalah sebelum berubah menjadi krisis.
Jangan Menunggu Bencana Menjadi Tagihan.
Jombang masih memiliki pilihan.
Pemerintah dapat terus mengeluarkan anggaran setelah bencana terjadi. Atau mulai memperbesar investasi untuk mengurangi kemungkinan dan besarnya kerugian. Kendaraan dinas bisa saja dibutuhkan. Infrastruktur pemerintahan juga penting. Namun, setiap kebutuhan tetap harus ditempatkan dalam urutan prioritas.
Sebab APBD bukan uang tanpa batas.
Ketika satu rupiah digunakan untuk satu kebutuhan, ada manfaat lain yang mungkin tidak dapat dibiayai. Maka, perdebatan tentang APBD seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan “boleh atau tidak?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah
“Apakah ini yang paling dibutuhkan masyarakat Jombang saat ini?”
Di tengah ancaman perubahan iklim, pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan.
Jombang tidak cukup hanya menjadi daerah yang sigap memberikan bantuan setelah bencana. Jombang harus menjadi daerah yang mampu mengurangi risiko sebelum bencana datang. Sebab pada akhirnya, pemerintah daerah akan tetap membayar.
Persoalannya hanya satu. Mau membayar lebih murah untuk pencegahan hari ini, atau membayar jauh lebih mahal untuk kerusakan di kemudian hari? Itulah pilihan kebijakan yang sesungguhnya.
