Wara Sundari Reny Pramana Ketua Komisi E DPRD Jatim. (FT/SUUD)

SURABAYA | duta.co – Komisi E DPRD Jatim berharap agar BPJS melakukan evaluasi total terhadap kinerjanya, setelah pemerintah memutuskan menaikkan iuran BPJS hingga dua kali lipat dari sebelumnya.

“Harus ada evaluasi secara menyeluruh mulai dari pusat sampai daerah, khususnya perbaikan manajemen penganggaran dan regulasi yang tak berbelit-belit,” pinta Wara Sundari Reny Pramana Ketua Komisi E DPRD Jatim saat dikonfirmasi Kamis (7/11/2019).

Politisi asal Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu juga menyoroti soal besarnya gaji petinggi BPJS. ”Saya kira perlu juga dievaluasi karena gaji besar tapi belum bisa mensejahterakan masyarakat,” dalih Reny sapaan akrabnya.

Ia mengakui kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS sudah menguntungkan pemerintah. Mulai dari kenaikan iuran kepesertaan BPJS hingga adanya surat Kemendagri No. 900/11445/BJ yang mengijinkan anggaran APBD untuk menyelesaikan permasalahan keterlambatan klaim pembayaran BPJS pada rumah sakit daerah. “Hal ini harus dimaksimalkan pihak BPJS,” tambah Reny.

Pemerasan Rakyat

Sementara, DPR RI tak kalah garang. Kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan mencapai 100 persen yang telah disetujui Presiden Jokowi, membuat masyarakat menjerit. Anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning menyebut kebijakan BPJS Kesehatan tersebut merupakan bentuk pemerasan kepada rakyat.

“Elu karena enggak masuk PBI karena yang sehat membantu yang sakit, tapi dipaksakan satu keluarga (membayar), Itu namanya pemerasan, bukan gotong royong, apalagi naik 100 persen,” Ribka di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Senayan seperti viral di media sosial.

Selain itu, alasan kenaikan iuran demi menutupi defisit negara yang mencapai triliunan rupiah juga dinilai bukan alasan tepat. “Udeh jangan ngomongin defisit, ini sudah salah pengelolaan,” tambah Wasekjen PDIP ini.

Bukan tanpa alasan ia menyalahkan buruknya pengelolaan. Menurutnya, di zaman Menkes Siti Fadhilah Supari terdapat Jamkesmas dengan premi lima ribu rupiah, namun berjalan lancar tanpa adanya keluhan dari masyarakat.

Ribka  juga menyorot hak kesehatan rakyat yang terabaikan. Bahkan menjadi komoditi rumah sakit. Kadang dokter sendiri berbinis, tidak ada apa-apa suruh lab ini itu. Dokternya dapat 15%. Ini menyimpang dari amanat UUD 1945.  “Ini kapitalis, memeras rakyat. Sekarang BPJS naik mereka enggak ada yang ribut. Dokter enggak ribut, rumah sakit enggak ribut (dibayar) lima ribu,” katanya serius. (rmol/ud)

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry