“Pertanyaannya bukan hanya mengapa rupiah melemah, melainkan mengapa Indonesia terus berada dalam posisi rentan terhadap tekanan dollar AS?”
Oleh Arief Poyuono, Komisaris Pelindo
NILAI tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat terus mengalami pelemahan dan menembus level yang mengkhawatirkan. Pada Selasa, rupiah tercatat melemah hingga Rp 16.977 per dollar AS.
Sehari setelahnya, pada Rabu, rupiah belum menunjukkan perbaikan signifikan dan bertahan di kisaran Rp 16.957 per dollar AS. Angka ini bukan sekadar statistik pasar, tetapi menjadi sinyal serius bagi perekonomian nasional.
Yang lebih mengkhawatirkan, jika dibandingkan dengan puncak krisis moneter 1998, nilai tukar rupiah saat ini bahkan lebih rendah. Situasi ini memicu kekhawatiran luas di kalangan ekonom dan pelaku usaha.
Dampaknya nyata, yaitu inflasi impor meningkat, harga kebutuhan pokok tertekan naik, biaya produksi melonjak, dan dunia usaha—terutama sektor manufaktur—menghadapi tekanan berat.
Namun pertanyaannya bukan hanya mengapa rupiah melemah, melainkan mengapa Indonesia terus berada dalam posisi rentan terhadap tekanan dollar AS.
Di sinilah persoalan nilai tukar harus dibaca bukan semata sebagai gejolak moneter jangka pendek, melainkan sebagai masalah struktural ekonomi politik yang telah lama mengakar.
Dilema Nilai Tukar Negara Berkembang
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, nilai tukar selalu berada dalam dilema klasik. Rupiah yang menguat memang membantu menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Sebaliknya, rupiah yang melemah sering dianggap menguntungkan ekspor karena meningkatkan daya saing harga. Dalam praktiknya, Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang terkendali, di mana otoritas moneter melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas dan menghindari gejolak ekstrem.
Namun dilema ini menjadi problematik ketika struktur ekonomi nasional tidak cukup kuat. Ekspor Indonesia masih didominasi komoditas berbasis sumber daya alam, sementara ekspor manufaktur—yang seharusnya menjadi tulang punggung industrialisasi—masih sangat tergantung pada bahan baku impor.
Data menunjukkan, sekitar 70% bahan baku industri tekstil, alas kaki, otomotif, hingga makanan olahan masih berasal dari luar negeri.
Akibatnya, pelemahan rupiah tidak otomatis meningkatkan daya saing industri. Justru sebaliknya, biaya produksi melonjak, margin tergerus, dan manfaat depresiasi nilai tukar menjadi terbatas.
Inilah paradoks ekonomi Indonesia, dimana rupiah melemah, tetapi ekspor bernilai tambah tidak tumbuh optimal.
Jebakan Dolar dan Tekanan Sistem Keuangan Global
Dalam konteks global, pelemahan rupiah juga tidak bisa dilepaskan dari dominasi dollar AS dalam sistem moneter internasional. Dollar bukan hanya alat tukar, tetapi juga instrumen kekuasaan ekonomi.
Kebijakan moneter Amerika Serikat—terutama kenaikan suku bunga—sering kali memicu arus modal keluar dari negara berkembang, menekan nilai tukar, dan menguras cadangan devisa.
Kondisi inilah yang dikenal sebagai “dollar trap” atau jebakan dolar. Negara berkembang terjebak dalam ketergantungan pada dollar untuk perdagangan internasional, pembiayaan eksternal, dan cadangan devisa. Selama struktur ekonomi domestik belum mandiri, volatilitas global akan terus menjadi ancaman laten.
Upaya untuk mengurangi ketergantungan pada dollar melalui peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral, termasuk melalui skema local currency settlement atau kerja sama dengan negara-negara BRICS, merupakan langkah penting. Namun, langkah ini tidak cukup jika tidak dibarengi dengan penguatan sektor riil dan basis produksi nasional.
Dari Ekonomi Konsumtif ke Ekonomi Produktif
Masalah utama Indonesia bukan semata nilai tukar, melainkan model pertumbuhan ekonomi. Selama bertahun-tahun, pertumbuhan lebih banyak ditopang oleh konsumsi domestik.
Memang benar.., Model ini relatif tahan dalam jangka pendek, tetapi rapuh dalam jangka panjang ketika dihadapkan pada tekanan eksternal.
Untuk keluar dari jebakan dolar dan memperkuat ketahanan ekonomi, Indonesia harus melakukan pergeseran mendasar menuju ekonomi produktif. Dalam kerangka itu, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan peningkatan ekspor bernilai tambah menjadi prasyarat utama.
Namun industrialisasi tidak akan berjalan tanpa infrastruktur, logistik, dan pembiayaan jangka panjang yang memadai. Di titik inilah peran negara kembali menjadi krusial. Bukan sebagai pengganti pasar, tetapi sebagai pengarah dan pengungkit pembangunan.
Danantara dan Investasi Strategis Nasional
Danantara sebagai badan investasi strategis nasional memiliki posisi penting dalam arsitektur ekonomi Indonesia. Dengan mengelola surplus perdagangan dan cadangan devisa secara lebih produktif, Danantara dapat mengalihkan sebagian kekuatan finansial nasional dari instrumen keuangan pasif menuju investasi riil yang berdampak langsung pada kapasitas produksi.
Dalam situasi tekanan global, Danantara juga dapat berperan sebagai anchor investor yang menjaga kesinambungan proyek-proyek strategis. Dengan demikian, Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada arus modal jangka pendek yang mudah keluar masuk mengikuti sentimen global.
Lebih jauh, Danantara dapat menjadi instrumen untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dalam denominasi dollar dengan memperkuat investasi domestik berbasis rupiah dan kerja sama regional.
Pelindo dan Logistik sebagai Kunci Daya Saing
Namun investasi strategis tidak akan efektif tanpa infrastruktur logistik yang efisien. Di sinilah peran Pelindo menjadi sangat strategis. Pelabuhan bukan sekadar tempat bongkar muat, melainkan gerbang utama perdagangan internasional dan simpul utama rantai pasok global.
Pengembangan pelabuhan modern yang terintegrasi dengan kawasan industri dan manufaktur berorientasi ekspor dapat menurunkan biaya logistik secara signifikan. Saat ini, biaya logistik nasional Indonesia masih berada di kisaran 14 persenan dari PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang berada di kisaran 12–13 persen.
Selisih ini bukan angka kecil. Biaya logistik yang tinggi membuat produk Indonesia kalah bersaing, memperlemah ekspor, dan pada akhirnya memperbesar ketergantungan pada impor serta dollar AS.
Dalam konteks itu, penurunan biaya logistik bukan hanya isu ekonomi makro, tetapi juga isu kesejahteraan. Ketika biaya logistik turun, margin industri meningkat. Ruang untuk peningkatan upah buruh terbuka. Harga barang menjadi lebih terjangkau, dan inflasi struktural dapat ditekan.
Dengan kata lain, investasi di pelabuhan dan logistik memiliki efek berlapis, mulai dari memperkuat daya saing nasional, menciptakan lapangan kerja, menarik investasi asing langsung, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jalan Keluar dari Tekanan Rupiah
Pelemahan rupiah hari ini harus dibaca sebagai peringatan. Indonesia tidak bisa terus mengandalkan kebijakan moneter jangka pendek untuk menghadapi tekanan global yang bersifat struktural. Jalan keluarnya terletak pada transformasi ekonomi yang lebih dalam.
Oleh karena itu, penguatan industri, investasi strategis melalui Danantara, serta modernisasi dan integrasi pelabuhan oleh Pelindo bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan strategi nasional untuk keluar dari jebakan dolar. Tanpa langkah-langkah struktural ini, rupiah akan terus berada di bawah bayang-bayang tekanan eksternal.
Pada akhirnya, stabilitas nilai tukar bukan hanya soal angka di layar perdagangan, tetapi cerminan dari seberapa kuat fondasi ekonomi sebuah bangsa.(*)
