TOLAK IMPOR BERAS: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi  PMII melakukan aksi di depan kantor Pemkab Tuban  tolak impor beras. (duta.co/syaiful adam)

TUBAN| duta.co -Puluhan  mahasiswa tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban demo didepan Kantor Pemkab Tuban, jumat (26/1/2018)  berharap pemerintah Huda-Noor tolak kebijakan pemerintah pusat yang tidak pro rakyat kecil. Salah satunya rencana pemerintah untuk merealisasikan import beras di tahun ini.
Ketua PMII Cabang Tuban Habib Musthofa saat ditemui disela-sela aksi menyampaikan jika pemerintah pusat jadi melakukan impor beras, maka secara tidak langsung akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi terutama para petani.
“Jika kebijakan ini tetap dilaksanakan maka lagi-lagi yang dijadikan korban tidak lain adalah para rakyak kecil,” ungkapnya
Lebih lanjut Habib mengatakan penolakan impor beras ini bukan tanpa alasan, menurutnya kebijakan tersebut tidak tidak tepat terutama di Tuban. Jika melihat kondisi pertanian di Tuban maka sebentar lagi akan memasuki musim panen raya selain itu Bumi Wali (Sebutan lain Tuban) merupakan salah satu lumbung ketahanan pangan nasional.
“Jiika pemerintah pusat hanya impor beras hanya sebanyak 500 ribu ton saja, kami kira kalau Cuma segitu hasil padi di Tuban sudah bisa menyelesaikan, tidak harus mendatangkan beras dari Negara Thailand dan Vietnam,” jelasnya.
Mahasiswa STITMA Tuban ini juga menyampaikan dari data yang diterima dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang di laporkan di Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban, hasil dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.
Seperti pada tahun 2015 luas tanam mencapai 90.036, untuk luas panen sampai 87.984, surplusnya sebanyak 187.356  ton atau 54,49 persen, pada tahun 2016 luas tanam yang dimiliki 98.182, luas panennya 98.194 dan kembali suplus beras capai 211.241 ton atau 57,44 persen.
“Ini jelas pemerintah pusat tidak pro dengan para petani,”
Selain itu, PMII juga meminta pada pemerintah daerah atas rencana yang dilakukan pemerintah pusat untuk tetap mementingkan rakyat khususnya petani, dengan tidak boleh diam soal impor beras serta memberikan perhatian pada petani dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk petani dan mampu mengatasi persoalan pupuk di tahun 2018.
“Kita menekan ke Pemkab, harus ada pengalokasian untuk petani harus dibesarkan, hal itu merupakan langkah untuk meningkatkan Indeks pembangunan Manusia (IPM) Tuban,” tuntunya.
Pihaknya mengancam, kalau aspirasi tersebut tidak ditanggapi dengan rekomendasi yang diberikan selama satu minggu kedepan, pihak akan membawa masa yang lebih banyak.
Dalam aksi tersebut ditemui oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban Murtadji, yang mengatakan bukan kewenangannya dalam hal ini, namun pihaknya akan melaporkan aspirasi dari PMII ke Kementerian Pertanian RI melalui pemerintah daerah. (Sad)

 
 
 

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry