SURABAYA | duta.co – Pemerintah pusat resmi membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai superholding investasi yang akan menaungi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan arsitektur ekonomi modern yang mampu menjawab tantangan global dan memperkuat daya saing nasional.
Untuk mengulas arah kebijakan tersebut, Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored menggelar Round Table Discussion (RTD) bertajuk “Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa?” di Rama Ballroom, Hotel Wyndham Surabaya, Selasa (2/12/2025).
Diskusi tersebut, menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak, Ketua Komisi XI DPR RI dr. Mukhamad Misbakhun, pakar ekonomi Ferry Latuhihin, serta akademisi FEB Unair Prof. Dr. Imron Mawardi.
Dalam hal ini, Peneliti Nagara Institute, Dr. R. Edi Sewandono, menilai pendirian BPI Danantara dan Badan Pengaturan BUMN belum memperlihatkan roadmap yang jelas, terutama terkait hubungan dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
“Banyak aset BUMN yang belum terutilisasi dengan baik, apalagi BUMN yang kondisi keuangannya tidak sehat. Harusnya ada sinergi dengan pemerintah daerah agar aset tersebut dapat dimanfaatkan atau dikerjasamakan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak memaparkan bahwa Jawa Timur menyumbang 14,54% perekonomian nasional, atau hampir satu per enam dari total kontribusi seluruh provinsi.
Menurut Emil, posisi Jatim masih kalah dari DKI Jakarta karena sebagian besar kantor pusat perusahaan berada di ibu kota, sehingga aktivitas akuntansi dan pelaporan keuangan juga terpusat di sana.
“Kalau major operation perusahaan berada di Jawa Timur, seharusnya akuntansinya juga tidak semuanya di Jakarta. Ini yang kita harapkan bisa direvisi,” tegasnya.
Emil menjelaskan, bahwa kekuatan ekonomi Jawa Timur terutama ditopang sektor industri manufaktur yang berkontribusi 31,16%, disusul sektor perdagangan sebesar 18,31%, dan pertanian sekitar 11,98%. Namun dari sisi penyerapan tenaga kerja, pertanian justru mendominasi hingga 32%, jauh di atas perdagangan maupun industri.
Dengan luas wilayah 48.000 km² yang terbatas, Emil menegaskan bahwa Jawa Timur memerlukan strategi ekonomi yang adaptif agar mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, produktivitas industri, dan kelestarian lahan pangan.
Di sisi lain Ketua Komisi XI DPR RI dr. Mukhamad Misbakhun menilai bahwa BPI Danantara telah menjalankan peran sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Namun ia mengingatkan bahwa kehadiran superholding tersebut jangan sampai dipersepsikan sebagai pesaing sektor swasta.
“Jangan sampai Danantara dianggap kompetitor bagi swasta. Seharusnya Danantara dapat bekerja sama dalam skema public private partnership,” ujarnya.
Misbakhun menegaskan, penugasan-penugasan negara kepada Danantara justru dapat menjadi stimulus bagi keterlibatan swasta dalam berbagai proyek strategis.
“Dengan begitu Danantara tumbuh, swasta ikut tumbuh, dan negara mendapatkan manfaat dari penerimaan pajaknya,” pungkasnya. (rud)
