JOMBANG | duta.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menyiapkan anggaran sebesar Rp48,5 miliar untuk membiayai 12 proyek prioritas pada Tahun Anggaran 2026. Proyek-proyek strategis tersebut difokuskan pada tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur perbaikan jalan.
Penetapan proyek prioritas tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/422/415.10.1.3/2025 tentang Daftar Proyek Strategis Daerah Tahun 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari arah pembangunan daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat Kota Santri.
Sektor pendidikan dan kesehatan diposisikan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Sementara itu, sektor infrastruktur diarahkan sebagai penguat konektivitas wilayah sekaligus pendorong pergerakan ekonomi rakyat.
Berdasarkan data yang dihimpun duta.co, peraturan bupati yang ditandatangani Bupati Jombang pada 2 Desember 2025 tersebut mengarahkan peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Adapun sektor kesehatan difokuskan pada pemerataan akses layanan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang masih memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan.
Sementara itu, sektor infrastruktur diprioritaskan pada perbaikan jalan penghubung antarwilayah yang dinilai memiliki peran strategis dalam menunjang mobilitas warga dan aktivitas ekonomi.
Melalui pelaksanaan 12 proyek prioritas tersebut, Pemkab Jombang berharap dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan konektivitas antarwilayah.
Sementara secara terpisah pihak Pemkab Jombang belum bisa di konfirmasi terkait 12 proyek prioritas tersebut. Seketaris Daerah (Sekda) Jombang Agus Purnomo belum bisa dikonfirmasi pasalnya posisi sedang berada di Jakarta.
“Masih di Jakarta,” balasnya saat dikonfirmas via WA, Rabu (14/1).
Di sisi lain, masyarakat menaruh harapan agar program-program prioritas yang telah ditetapkan tidak berhenti pada tataran perencanaan dan seremonial semata, melainkan benar-benar terealisasi secara optimal hingga menjangkau wilayah desa dan kawasan pinggiran yang selama ini masih menghadapi keterbatasan layanan dasar. (din)
