JOMBANG | duta.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menggelontorkan anggaran sebesar Rp48,5 miliar untuk membiayai 12 proyek prioritas pada Tahun Anggaran 2026. Tiga sektor diklaim menjadi fokus utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun di tengah persoalan layanan publik, ekonomi desa, serta kualitas sumber daya manusia yang belum merata, publik mulai mempertanyakan sejauh mana proyek-proyek ini benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga Kota Santri”
Berdasarkan penelusuran duta.co, anggaran proyek prioritas tersebut tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari sektor pendidikan, infrastruktur, hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang membidangi layanan kesehatan.
Sektor kesehatan menjadi penerima alokasi anggaran terbesar. Melalui Dinas Kesehatan, RSUD Jombang, dan RSUD Ploso, Pemkab Jombang mengucurkan dana mencapai Rp21,6 miliar yang seluruhnya bersumber dari APBD 2026.
Besarnya anggaran ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Namun, hingga kini persoalan klasik seperti keterbatasan layanan, antrean panjang, serta keluhan warga miskin terhadap akses pelayanan kesehatan masih kerap terdengar. Tanpa pembenahan tata kelola dan orientasi pelayanan, anggaran besar berpotensi hanya menjadi rutinitas belanja tahunan tanpa dampak signifikan bagi masyarakat.
Di sektor pendidikan, arah kebijakan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dinilai belum menunjukkan terobosan berarti. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih memfokuskan anggaran pada program subsidi seragam gratis bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan nilai mencapai Rp8,8 miliar.
Program ini memang membantu meringankan beban ekonomi keluarga, namun kembali menegaskan bahwa pembangunan pendidikan di Kota Santri masih berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar. Penguatan karakter, peningkatan kualitas guru, pengembangan literasi, serta penyiapan generasi muda menghadapi tantangan sosial dan ekonomi ke depan belum tampak menjadi prioritas utama.
Sementara itu, sektor infrastruktur diarahkan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi rakyat, khususnya di wilayah pedesaan. Pemkab Jombang mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,3 miliar untuk peningkatan sejumlah ruas jalan, di antaranya Mojolegi Panglungan serta Jalan Mojoagung umum.
Pembangunan jalan memang penting untuk memperlancar mobilitas dan distribusi ekonomi. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada perencanaan yang matang, kualitas pekerjaan, serta keterkaitannya dengan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Selain jalan, pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) juga masuk dalam proyek prioritas melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dengan nilai anggaran Rp2 miliar. PJU kerap diklaim sebagai penunjang keamanan dan aktivitas ekonomi malam hari, meski dalam praktiknya sering menuai sorotan terkait pemerataan dan transparansi penentuan titik pemasangan.
Dari total 12 proyek prioritas tersebut, Pemkab Jombang juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di Kecamatan Ngoro yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Di tengah tekanan industrialisasi dan alih fungsi lahan, RTH menjadi kebutuhan ekologis sekaligus ruang sosial warga.
Namun tanpa konsep yang partisipatif dan pengawasan ketat, proyek RTH berisiko hanya menjadi proyek fisik semata tanpa fungsi sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.
Dengan komposisi anggaran seperti ini, publik layak menagih komitmen Bupati Jombang Warsubi dan Wakil Bupati Gus Salman. Apakah proyek prioritas benar-benar dirancang untuk menjawab persoalan struktural masyarakat, atau sekadar memenuhi daftar program tahunan. Transparansi, evaluasi dampak, serta keberpihakan pada kebutuhan riil warga menjadi kunci agar Rp48,5 miliar APBD 2026 tidak berakhir sebagai angka besar tanpa perubahan berarti. (din)
