SURABAYA | duta.co – Pemerintah menyiapkan dana Rp 1 triliun untuk pemilihan kepala daerah di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur 2020 mendatang.
Jumlah anggaran tersebut dari hasil itung-itungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur untuk total biaya yang dibutuhkan.
Tapi dikatakan Ketua KPU Jatim, Choirul Anam, kemungkinan besar jumlah itu bisa bertambah.
“Anggaran untuk kabupaten kota ini kami harap bulan depan sudah klir. Kalau memang ada tambahan biaya jelas itu akan berubah,” ujar Choirul Anam saat menjadi pembicara dalam Diskusi Pakar Tantangan dan Tuntutan Calon Kepala Daerah di Era Disrupsi di Unair, Rabu (4/9).
Pada 2020 mendatang ada 270 provinsi, kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada. Dan di Jatim ada 19 kabupaten/kota.
Uniknya, sebagian besar kabupaten/kota di Jatim yang akan menggelar pilkada ini adalah daerah yang memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), jumlah pemilih besar dan geografis yang juga besar pula.
“Dan sebagian besar adalah calon-calon baru. Karena rata-rata pemimpinnya sudah dua periode menjabat. Ini yang akan menjadi ramai. Persaingan akan cukup sengit dan ramai,” tandas Choirul Anam.
Proses menuju pilkada serentak ini masih cukup panjang. Diakui Choirul Anam, KPU akan membuka pendaftaran mulai 16 hingga 19 Juni 2020 mendatang. Namun untuk calon independen akan dimulai pada 9 Desember 2019 hingga 3 Maret 2020.
“Karena harus mengumpulkan KTP dukungan masyarakat. Untuk di Surabaya itu 6,5 persen dari total jumlah penduduk,” tukas Choirul.
Proses pemungutan suara dalam pilkada yang akan digelar pada 23 September 2020 mendatang itu diakui Choirul akan 46 persen akan diikuti oleh kaum milenial usia 17 hingga 40 tahun. Ini yang harus diantisipasi para calon.
“Kalau mau minta data ke KPU kami siap melayani. Surat datang hari ini, besok jawabannya sudah sampai ke meja yang meminta,” tandasnya.
KPU sebagai penyelenggara memang tidak menutup mata dengan kondisi saat ini, di mana semua serba menggunakan teknologi. KPU sudah memberikan wadah untuk melakukan digitalisasi.
Salah satunya adalah e-rekap bukan e-voting. Untuk e-voting memang belum bisa dilakukan karena masih membutuhkan persiapan yang sangat matang. Walau KPU sendiri diberi peluang untuk melakukan hal itu.
“Tapi sejak 2014 kita sudah punya situng, sistem penghitungan. Di mana rekap hasil tidak perlu di kecamatan hingga kabupaten, cukup di TPS sudah bisa direkap. Tidak sampai 12 jam hasil sudah bisa diketahui. Ini terbuka, semua orang bisa mengetahui sampai hal-hal terkecil,” tukasnya.
Dosen FISIP Unair, Dwi Windyastuti tantangan pemimpin daerah di masa mendatang adalah harus bisa ‘ngemong’ dua pihak yakni partai politik yang mengusung dan juga konstituen.
“Karena sejatinya pemimpin daerah itu adalah kepemimpinan politik karena diusung parpol kecuali yang independen. Tapi nampaknya calon independen itu sulit untuk bisa bersaing karena butuh modal yang besar,” ungkapnya.
Rektor Unair, Prof Mohammad Nasih yang hadir sebagai tuan rumah mengaku tantangan pemimpin daerah di masa depan sangat berat. Kalau dilihat, pemimpin memang tidak ada enaknya. Kebebasannya harus ‘diwakafkan’ untuk kemajuan negaranya .
“Tapi anehnya kok masih banyak yang berebut untuk menjadi pemimpin itu. Jangan-jangan menjadi pemimpin bagaikan judul sinetron, sengsara membawa nikmat,” ungkap Prof Nasih.
Di era disrupsi, menjadi kapten itu harus mengapteni kapal yang dihantam ombak dan angin kencang.
Di mana mengatasi masalah tersebut sangatlah komplek. Semua itu, kata Prof Nasih terjadi di semua bidang.
Bidang ekonomi, pemimpin daerah harus bisa mengoreksi pertumbuhan ekonomi yang harus berada di angka 5 persen koma sekian. Di bidang kesehatan juga seperti itu. Penyakit-penyakit yang semula diprediksi sudah bisa diatasi, kini muncul kembali.
“Bidang sosial politik juga seperti itu, harus dituntut melakukan antisipasi ekstra ketat. Pemimpin masa depan harus memiliki great conceptual. Selain memiliki kerendahan hati melihat fenomena saat ini sebaik-baiknya,” jelasnya.
Yang lebih penting lagi ada tiga hal yang harus dijaga oleh para pemimpin daerah yakni iman, imun dan imron. Iman dijaga agar tidak menyimpang dari hal-hal yang negatif.
Imun adalah ketahanan tubuh untuk bisa memimpin rakyat selama lima tahun. Dan imron adalah menjaga moral dan hawa nafsu agar jangan sampai melakukan hal-hal negatif. end
