Oleh Suhermanto Ja’far*

 MASUKNYA Rocky Gerung ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) segera menimbulkan reaksi. Bagi sebagian orang, keputusan itu dianggap sebagai kontradiksi: bagaimana mungkin seseorang yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai pengkritik kekuasaan justru menerima posisi di lingkungan kekuasaan? Pertanyaan itu sah. Bahkan, Rocky sendiri seharusnya memahami bahwa ketika seorang intelektual yang selama ini berdiri di luar pagar kekuasaan memilih masuk ke dalam, publik berhak mencurigai, menguji, bahkan menuntut konsistensinya. Tetapi saya kira kita juga perlu memberi Rocky waktu. Jangan terlalu cepat menjatuhkan vonis bahwa ia telah berubah hanya karena sekarang ia duduk di dalam Istana. Sebagaimana pernah dilakukan Gus Dur di awal Reformasi

Ada alasan historis mengapa hubungan Rocky Gerung dengan Gus Dur menarik untuk dibaca lebih serius. Rocky bukan sosok yang sama sekali asing dari lingkar intelektual Gus Dur. Dalam sejarah pendirian SETARA Institute pada 2005, nama Rocky Gerung tercatat bersama Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Azyumardi Azra, dan sejumlah tokoh lain sebagai bagian dari mereka yang memulai lembaga tersebut. SETARA sendiri lahir dengan agenda pluralisme, demokrasi, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Ketika Rocky sekarang berbicara tentang kemungkinan tetap kritis setelah berada di dalam pemerintahan, kita memang dapat membaca langkahnya dalam horizon intelektual yang pernah bersinggungan dengan Gus Dur.

Namun, kedekatan historis itu tidak boleh dipakai sebagai bukti bahwa Rocky otomatis sedang “menjalankan cara Gus Dur”. Justru di sinilah persoalan yang lebih menarik dimulai: bisakah Rocky Gerung melakukan sesuatu yang dahulu dilakukan Gus Dur—masuk ke dalam lingkar kekuasaan tanpa kehilangan kemampuan untuk mengatakan tidak kepada kekuasaan?

Gus Dur memberikan contoh yang sangat kompleks mengenai hubungan antara intelektual, masyarakat sipil, dan negara. Sebelum menjadi presiden, ia adalah salah satu figur penting masyarakat sipil Indonesia yang berhadapan dengan otoritarianisme Orde Baru. Ia membangun kritik melalui NU, tulisan-tulisan, Forum Demokrasi, dan berbagai jaringan masyarakat sipil. Ia tidak sekadar menyerang pemerintah, tetapi membangun basis sosial dan kultural yang memungkinkan masyarakat memiliki daya tawar terhadap negara. Dalam perspektif ini, demokrasi bagi Gus Dur bukan hanya persoalan pergantian elite melalui pemilu, melainkan juga kemampuan masyarakat untuk mengontrol kekuasaan dan mempertahankan kebebasan warga (Wahid 2006, 128–31).

Kketika Gus Dur akhirnya masuk ke pusat kekuasaan dan menjadi Presiden Republik Indonesia, langkah tersebut tidak dapat dibaca sebagai sekadar perpindahan tempat duduk. Ia membawa seluruh sejarah pergulatannya dengan negara ke dalam negara itu sendiri. Di sinilah pengalaman Gus Dur menjadi penting bagi Rocky. Gus Dur memperlihatkan bahwa berada di luar kekuasaan memang memungkinkan seseorang berbicara lebih bebas, tetapi berada di dalam kekuasaan membuka persoalan yang berbeda: bagaimana gagasan, kritik, dan nilai-nilai moral diterjemahkan menjadi keputusan konkret?

Gus Dur sendiri tidak selalu berhasil menjawab persoalan itu. Bahkan, pengalaman kepresidenannya menunjukkan betapa sulitnya mengubah kekuasaan dari dalam. Ia menghadapi parlemen yang terfragmentasi, militer yang masih memiliki pengaruh kuat, elite politik yang saling bersaing, serta institusi negara yang belum sepenuhnya terkonsolidasi setelah jatuhnya Orde Baru. Human Rights Watch mencatat bahwa sejak awal pemerintahan Gus Dur menghadapi tumpukan krisis dan lemahnya kapasitas institusional negara. Akhirnya, ketidakmampuannya membangun hubungan politik yang efektif dengan berbagai pusat kekuasaan ikut memperlemah pemerintahannya (Human Rights Watch 2001).

Tetapi justru di situlah pelajaran Gus Dur menjadi penting. Masuk ke dalam kekuasaan bukan berarti memenangkan kekuasaan. Masuk ke Istana bukan berarti Istana otomatis tunduk kepada gagasan kita. Sebaliknya, seseorang yang masuk ke dalam justru berhadapan dengan mekanisme kekuasaan yang jauh lebih rumit daripada yang terlihat dari luar.

Gus Dur adalah contoh yang sangat menarik. Ia pernah menjadi simbol oposisi terhadap otoritarianisme, kemudian menjadi presiden, tetapi tetap membawa sebagian besar energi kritisnya ke dalam pemerintahan. Ia bahkan menggunakan ruang kekuasaan untuk memperkuat agenda masyarakat sipil, pluralisme, dialog, dan perlindungan hak warga. Sejumlah kajian tentang Gus Dur menunjukkan bahwa civil society bagi dirinya bukan sekadar kelompok yang berdiri di luar negara, melainkan kekuatan sosial yang harus mampu menjaga keseimbangan antara masyarakat dan kekuasaan negara (Wahyudi 2016, 41–45).  hubungan Gus Dur dengan negara bukan hubungan tunduk atau berhadap-hadapan secara permanen, melainkan hubungan kritis yang terus dinegosiasikan.

Di sinilah keputusan Rocky Gerung menjadi menarik. Rocky sekarang mengatakan bahwa dirinya hanya “pindah dari luar ke dalam” dan bahwa sikap serta pandangannya tetap radical break. Ia juga menjelaskan bahwa Wantimpres memiliki “kedudukan etis, bukan teknis” dan bahwa tugasnya adalah melihat ekses kebijakan serta memberikan pertimbangan mengenai arah kebijakan kepada Presiden. Rocky bahkan membedakan antara “kritis” dan sekadar “kritik”.

Pernyataan tersebut justru harus dianggap sebagai kontrak moral Rocky dengan publik. Sebab, setelah ia mengucapkan bahwa sikap dan pandangannya tetap radical break, publik memiliki hak untuk menguji pernyataan itu. Apakah radical break masih berlaku ketika kebijakan yang harus dinilai berasal dari Presiden yang mengangkatnya? Apakah ia masih mampu menyampaikan pertimbangan yang tidak menyenangkan bagi kekuasaan? Apakah ia berani mengatakan bahwa sebuah kebijakan keliru ketika mayoritas anggota pemerintahan justru menganggapnya benar?

Pertanyaan itu penting karena menjadi pengkritik dari luar dan menjadi penasihat dari dalam adalah dua jenis keberanian yang berbeda. Dari luar, seseorang relatif bebas mengatakan, “Ini salah.” Dari dalam, persoalannya berubah menjadi: “Jika saya mengatakan ini salah, apa konsekuensinya terhadap hubungan saya dengan orang yang mengangkat saya?” Di titik inilah kritik berubah menjadi etika tanggung jawab.

Gus Dur pernah menunjukkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar ketika seorang pemimpin mencoba mempertahankan independensi politiknya. Ia tidak selalu berhasil, bahkan beberapa langkah politiknya justru mempercepat kejatuhannya. Tetapi kegagalannya tidak menghapus satu hal penting: pengalaman Gus Dur menunjukkan bahwa kekuasaan tidak boleh diterima sebagai tujuan akhir. Kekuasaan adalah ruang yang harus terus dipertanyakan dari dalam maupun dari luar.

Saya kira tidak tepat apabila Rocky langsung dicap sebagai “orang Istana” hanya karena kini menjadi Wantimpres. Tetapi sama tidak tepatnya jika kita langsung menganggap bahwa Rocky telah membawa oposisi moral ke dalam Istana dan pasti akan menjadi “alarm” kekuasaan. Keduanya sama-sama terlalu cepat. Yang lebih sehat adalah menguji Rocky melalui tindakan.

Selama berada di luar kekuasaan, Rocky telah membangun reputasi sebagai intelektual yang sangat produktif dalam memproduksi istilah, kritik, satire, dan argumentasi yang menantang pemerintah. Ia berbicara tentang akal sehat, kebodohan politik, demokrasi, oligarki, dan berbagai problem kekuasaan. Tetapi posisi Wantimpres menghadirkan ujian yang berbeda. Kritik tidak lagi berhenti pada panggung diskusi, kanal media, atau pernyataan publik. Kritik harus masuk menjadi pertimbangan kebijakan.

Di sinilah saya ingin menggunakan Gus Dur sebagai cermin, bukan sebagai legitimasi.

Gus Dur menunjukkan bahwa keberanian intelektual tidak selesai ketika seseorang berhasil memperoleh akses ke kekuasaan. Justru akses tersebut membuat keberanian menjadi lebih mahal. Sebab, kritik dari luar dapat memperoleh tepuk tangan; kritik dari dalam mungkin justru menghasilkan kesunyian. Kritik dari luar dapat membangun popularitas; kritik dari dalam dapat menghilangkan posisi. Rocky kini berada dalam situasi seperti itu.

Jika suatu saat ia melihat kebijakan Presiden tidak sesuai dengan konstitusi, keadilan sosial, kepentingan publik, atau bahkan visi yang sedang dibangun pemerintah sendiri, apakah ia akan menyampaikan keberatan itu dengan terus terang? Jika jawabannya iya, maka publik memiliki alasan untuk menghormati konsistensinya. Tetapi jika pada akhirnya seluruh kritiknya berhenti setelah pintu Istana terbuka, maka kritik publik terhadapnya juga menjadi sah.

Sebab, masalah sebenarnya bukan Rocky masuk Istana. Masalahnya adalah apa yang ia lakukan setelah berada di dalam Istana. Dalam konteks ini, ucapan Rocky bahwa ia hanya “pindah dari luar ke dalam” justru merupakan pernyataan yang sangat berat. Pindah lokasi tidak boleh berarti pindah prinsip. Jika sebelumnya ia menganggap tugas intelektual adalah mengganggu kenyamanan kekuasaan, maka tugas itu seharusnya tetap dibawa ketika ia menjadi bagian dari lingkungan penasihat Presiden. Jika sebelumnya ia menuntut agar kekuasaan berpikir secara rasional, maka tuntutan itu sekarang harus diarahkan kepada ruang yang paling dekat dengannya.

Di sinilah pertanyaan tentang “Gus Dur” menjadi relevan. Bisakah Rocky menjadi seperti Gus Dur? Jawabannya belum bisa diberikan sekarang. Sebab, Gus Dur bukan sekadar orang yang pernah masuk ke dalam kekuasaan. Gus Dur adalah seseorang yang membawa pengalaman panjang masyarakat sipil, pergulatan demokrasi, pluralisme, dan keberpihakan kepada kelompok yang rentan ke dalam kekuasaan.

Gus Dut pernah menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi tidak pernah sepenuhnya dapat dipahami hanya sebagai “orang kekuasaan”. Bahkan setelah meninggalkan kekuasaan formal, jejaknya tetap lebih kuat sebagai seorang intelektual dan pembela masyarakat sipil daripada sebagai mantan presiden semata. Kajian tentang Gus Dur memang menunjukkan kuatnya posisi beliau sebagai figur masyarakat sipil dan intelektual yang memandang demokrasi, pluralisme, serta kebebasan sebagai nilai yang harus melampaui kepentingan kekuasaan sesaat (Barton 2002, 280–90; Bush 2009, 119–27).

Rocky tidak perlu membuktikan bahwa dirinya adalah Gus Dur. Itu justru tidak mungkin. Setiap zaman memiliki problem dan konfigurasi kekuasaan sendiri. Yang perlu dibuktikan Rocky hanyalah satu hal: apakah ia masih Rocky Gerung setelah masuk ke dalam? Jika iya, maka ia harus mampu melakukan sesuatu yang sederhana tetapi sangat sulit: mengatakan benar ketika pemerintah benar dan mengatakan salah ketika pemerintah salah—termasuk ketika yang salah itu adalah kebijakan Presiden yang memberinya kursi.

Di situlah perbedaan antara penasihat dan stempel. Penasihat memberi pertimbangan. Stempel hanya mengesahkan. Penasihat menjaga jarak etis dengan kekuasaan. Stempel menghilangkan jarak itu. Penasihat mungkin tidak selalu disukai karena tugasnya mengingatkan. Stempel selalu nyaman karena tugasnya hanya mengiyakan.

Saya setuju dengan gagasan agar Rocky diberi waktu. Jangan menghakiminya pada hari pertama ia masuk Istana. Biarkan ia bekerja. Biarkan ia menyampaikan pertimbangan. Biarkan publik membaca sikapnya terhadap kebijakan-kebijakan konkret. Biarkan waktu menguji apakah radical break yang ia ucapkan di depan wartawan benar-benar menjadi prinsip atau sekadar retorika.

Gus Dur telah menunjukkan bahwa masuk ke dalam kekuasaan adalah eksperimen politik yang penuh risiko. Ia pernah masuk ke pusat kekuasaan, berusaha mengubahnya dari dalam, berhadapan dengan banyak kekuatan, mengalami konflik, kehilangan dukungan, dan akhirnya jatuh. Tetapi dari pengalaman itu kita belajar satu hal: kedekatan dengan kekuasaan tidak otomatis membuat seseorang mampu mengubah kekuasaan.

Rocky kini memiliki pekerjaan yang jauh lebih sulit daripada ketika ia berada di luar pagar. Dulu ia dapat menunjuk pagar sambil berkata bahwa pagar itu bermasalah. Sekarang ia berada di dalam gedung yang dijaga oleh pagar tersebut. Ia harus membuktikan apakah ia dapat membuka pintu bagi kritik, atau justru ikut menjaga agar pintu itu tetap tertutup.Maka, pertanyaan untuk Rocky bukan lagi, “Mengapa Anda masuk?” Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: “Apa yang akan Anda katakan ketika orang yang mengangkat Anda ternyata melakukan sesuatu yang menurut Anda salah?”

Jika pada saat itu Rocky masih berani mengatakan, “Ini salah, Pak Presiden,” maka mungkin kita sedang menyaksikan sebuah bentuk baru pengabdian intelektual: bukan melawan dari luar, tetapi menjaga agar kekuasaan tidak kehilangan cermin moralnya dari dalam. Namun jika ia memilih diam, maka publik juga berhak mengingat kembali semua kritiknya selama berada di luar.

Sebab pada akhirnya, masuk ke Istana bukanlah bukti seseorang telah berubah. Tetapi cara seseorang berbicara setelah berada di Istana akan menunjukkan apakah ia benar-benar berubah. Dan mungkin di situlah Rocky harus belajar dari Gus Dur: bukan bagaimana menjadi orang yang berkuasa, melainkan bagaimana tetap menjadi manusia yang mampu mengatakan tidak ketika kekuasaan mulai kehilangan arah.

*Suhermanto Ja’far afalah Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Referensi

Barton, Greg. 2002. Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President: A View from the Inside. Honolulu: University of Hawai‘i Press.

Bush, Robin. 2009. Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Human Rights Watch. 2001. “Indonesia: Abdurrahman Wahid’s Human Rights Legacy.” July 27, 2001.

Wahid, Abdurrahman. 2006. Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi. Jakarta: The Wahid Institute.

Wahid, Abdurrahman. 2003. “TNI dan Demokratisasi.” GusDur.net.

 

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry