DISKUSI : Rizal Ramli dan Sri Edi Swasono dalam diskusi konsep ekonomi Gus Dur, di hotel Atria, Kamis (31/01). (duta.co/dedik ahmad)

MALANG | duta.co -Menurut ekonom Rizal Ramli, Bangsa ini baru merdeka secara politik, namun belum merdeka secara ekonomi. Ia mengutip hal tersebut dari ucapan Gus Dur, dimana memang faktanya, Indonesia masih terjajah dalam sisi finansial. Ia pun memberi solusi, carut marutnya persoalan ekonomi dapat segera tuntas dengan beralih ke ekonomi konstitusi.

Hal tersebut disampaikan Dr Ir Rizal Ramli MA, pakar ekonomi dan politikus nasional saat menghadiri acara Halaqoh Ekonomi yang bertajuk ‘Membedah Konsep Ekonomi Gus Dur’, yang diselenggarakan oleh Forum Pecinta Gus Dur dan Kelompok studi ekonomi Islam, di Atria Hotel Malang, Kamis (31/01/2019).

“Contoh terjajahnya negara ini dalam sisi ekonomi ialah masih tergantung 19 sektor dengan barang import. APBN sebagian besar habis untuk membayar utang. Pemerintah saat ini gembar-gembor mengklaim berhasil membangun infrastruktur Indonesia, padahal itu semua dari pinjaman luar negeri semata,” ungkapnya.

Mantan Menteri Keuangan era Gus Dur, yang dijuluki Sang Rajawali, kemudian memberi solusi persoalan ekonomi bangsa ini dengan beralih ke ekonomi konstitusional yang pernah ia terapkan. Berbagai persoalan bangsa, dituntaskan dengan negosiasi utang dengan konversi penambahan luas hutan.

 “Keberpihakan ke bawah dengan menjalankan konstitusi, dapat menciptakan 11 Juta lapangan kerja. Sedangkan selama hampir 5 tahun pemerintahan Jokowi hanya dapat mengentaskan 430 orang,” ujarnya.

Lebih memprihatinkan lagi, penjajah ekonomi seperti IMF berupaya terus menekan Indonesia. Tekanan berupa penandatangan konsesi hutang luar negeri yang justru dalam draftnya berdampak menyengsarakan bangsa ini. Seperti salah satu syarat yang meminta negara ini membuka kemudahan izin mendirikan supermarket maupun Hyppermarket di pusat kota.

Padahal di negara-negara Eropa, Supermarket didirikan hanya boleh di luar kota. Hal tersebut untuk melindungi pedagang-pedagang tradisional di kota.

“Zaman saya dulu hal tersebut saya tolak, sayangnya kini justru dilegalkan oleh Kementrian terkait hingga minimarket, supermarket, Hypermarket merajelela dan pedagang kecil menjerit tersingkirkan.” urainya.

Acara diskusi ekonomi ini dihadiri pula oleh Prof Dr Sri Edi Swasono yang juga sebagai Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa yang banyak menyoroti pembangunan yang terjadi di Indonesia ini menggusur orang miskin dan bukan menggusur penyakit masyarakat berupa kemiskinan. (dah)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.