SURABAYA | duta.co – Saat krisis moneter melanda Indonesia pada 1998 lalu, perekonomian semrawut.
Waktu itu pertama kali KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mendapat mandat menjadi presiden RI menggantikan BJ Habibie.
Saat Gus Dur menjabat pertumbuhan ekonomi di Indonesia berada di angka yang sangat memprihatinkan yakni -3% (minus tiga persen).
Tentu saja ini beban berat bagi Gus Dur untuk bisa kembali menaikkannya.
Waktu itu, Gus Dur menunjuk Rizal Ramli seorang pakar ekonomi untuk duduk di beberapa posisi penting di masa pemerintahannya, mulai Kepala Bulog, Menteri Keuangan hingga Menteri Koordinator Bidang Ekonomi.
Rizal diminta untuk membenahi perekonomian yang saat itu kocar kacir.
Rizal Ramli yang ditemui di acara diskusi Membedah Konsep Ekonomi Gus Dur di Namira Hotel, Rabu (16/1), mengakui saat dia masuk jajaran kabinet hingga 21 bulan pemerintahan Gus Dur, perekonomian bisa meningkat kurang lebih delapan persen.
“Dari minus tiga persen menjadi plus lima persen. Ini luar biasa. Kenaikannya cukup menggembirakan,” ujar Rizal di sela acara seminar yang digelar oleh Forum Pecinta Gus Dur ini.
Apa yang dilakukan pemerintahan Gus Dur hingga pertumbuhan ekonomi bisa naik begitu cepat hanya dalam waktu 21 bulan, Rizal membeberkannya.
Dikatakanya esensi dari kebijakan ekonomi Gus Dur ini adalah keberpihakan.
Ekonomi waktu itu, kata Rizal, bukan hanya masalah hitung menghitung tapi yang terpenting adalah berpihak pada siapa baru dihitung. “Bukan juga tidak dihitung karena itu namanya ugal-ugalan,” tukasnya.
Langkah pertama yang dilakukan pemerintahan Gus Dur adalah dengan menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS).
Diakui Rizal, saat itu gaji PNS sangatlah rendah. Dengan rendahnya gaji PNS, maka daya beli masyarakat menjadi rendah, konsumsi dalam negeri sangat rendah.
“Dengan menaikkan gaji PNS otomatis daya beli menjadi meningkat, karena 95 persen dari pendapatan PNS itu akan dibelanjakan. Makanya selama 21 bulan pemerintahan Gus Dur, kita sudah naikkan gaji PNS sebanyak dua kali hingga 125 persen. Dengan langkah ini perekonomian bisa naik lebih cepat,” jelasnya.
Langkah kedua diakui Rizal dengan melakukan right off atau penghapusan kredit macet pada usaha kecil menengah (UKM) khususnya para petani. Waktu itu, petani banyak yang tidak bisa menyicil kreditnya karena usahanya yang terhenti.
“Petani tidak bisa menanam karena tidak punya modal, petani tidak bisa menyicil kreditnya karena usaha bangkrut. Akhirnya kita hapuskan kredit macet itu sehingga petani bisa menanam kembali khususnya petani kecil,” tuturnya.
Langkah ketiga yakni dengan memangkas suku bunga, bahkan bagi para pengusaha hanya diwajibkan membayar pokoknya, tidak lagi membayar bunganya.
Karena diakui Rizal Ramli, saat krismon itu, bunga kredit yang sebelumnya 16 persen melonjak menjadi 80 persen.
“Semua tak mampu membayar. Memang kebijakan waktu itu atas desakan IMF agar para pengusaha itu tidak lari ke luar negeri. Tapi, walau begitu mereka tetap saja lari karena takut kasus Mei 1998,” tukasnya.
Sementara untuk bisnis real estate, Rizal mengatakan pemerintahan Gus Dur melakukan restrukturisasi. Apalagi waktu itu semua kasus real estate ditangani Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
“Restrukturisasi real estate itu penting karena real estate itu naganya perekonomian. Kalau real estate maju maka perekonomian juga maju begitu sebaliknya,” tandasnya.
Selain itu, waktu itu, semua utang pemerintah dilakukan barter. Utang ke pemerintah Jerman dibarter dengan ratusan ribu hektar lahan untuk konservasi di Kalimantan. Juga utang ke Kuwait dengan memotong bunga mahal dengan bunga murah.
“Utang Indonesia waktu itu menurun 4,5 miliar dollar. Harusnya logikanya ekonomi naik,utang menjadi naik. Ini tidak, ekonomi naik utang justru turun,” katanya.
Harusnya pemerintahan saat ini, menyontoh ekonomi Trisaksi yang diterapkan Gus Dur.
Dikatakan Rizal, awalnya Presiden Jokowi sudah bagus menerapkan ekonomi Trisaksi yakni kemandirian pangan, enegeri dan keuangan, tapi karena salah memilih pembantu-pembantunya, justru perekonomian Trisakti menjadi tidak nampak. end
