SURABAYA- Keseriusan Presiden Joko Widodo memberantas adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam layanan masyarakat mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Surabaya. Para pejabat eselon II, III, dan IV (camat-lurah) diingatkan agar tidak melakukan praktik gratifikasi.
Peringatan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di hadapan camat-lurah di Graha Sawunggaling Pemkot Surabaya, Kamis (4/5). Dia mengimbau para pejabat bekerja dengan tulus dan tidak tergoda oleh hal-hal yang bisa menyeret ke masalah hukum.
Risma mengatakan, Pemkot Surabaya telah memberikan apresiasi yang lebih tinggi kepada pegawai, dibandingkan beberapa daerah lainnya. “Saya tidak mau ada satupun (pegawai di Pemkot) yang terkena masalah. Saya tidak akan ragu untuk menindak (bila ada yang melakukan kesalahan). Kalau sudah diberhentikan bagaimana,” katanya.
Dalam acara yang dihadiri oleh beberapa petinggi Pemkot Surabaya dan Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Girih Suprapdiono ini, Risma berharap, adanya acara ini, pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya bisa mendapatkan pencerahan dari Direktur Gratifikasi KPK perihal gratifikasi itu seperti apa sehingga pegawai Pemkot bisa tahu harus seperti apa untuk menyikapinya.
Risma menegaskan, sejak 2010 silam, Pemkot Surabaya telah menerapkan e-government. Salah satunya adanya e-performance untuk pegawai Pemkot yang besarannya bahkan lebih besar dibanding pegawai di kota-kota lain. “Pemkot telah memberikan lebih. Tolong beri timbal balik dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelasnya.
Wali kota perempuan pertama di Pemkot Surabaya ini mengatakan, sebagai ‘pelayan masyarakat’, sudah seharusnya untuk bekerja sungguh-sungguh dan tulus, bukan bekerja karena mengharap jabatan dan imbalan. Terlebih bila melanggar aturan. Bila menjadi pegawai negeri sipil tetapi ingin mendapatkan penghasilan lebih dalam waktu cepat, dipersilahkan untuk keluar.
“Tolong jangan tergoda. Kalau mau pengen lebih ya keluar dari PNS. Saya percaya kita semua bisa melakukan yang terbaik untuk Surabaya,” kata mantan Kepala DKP Kota Surabaya ini.
Direktur Gratifikasi KPK, Girih Suprapdiono menyampaikan, gratifikasi bukan bergantung pada besar kecil nilai pemberian. “Berapapun nilainya, kalau orangnya yang memberi itu mitra kerja yang dilayani, itu gratifikasi,” ujar Girih.
Karenanya, untuk pencegahan gratifikasi ini, jelas Girih, langkah paling awal adalah dengan bertanya kepada diri sendiri, semisal andai bukan pejabat, apakah juga akan mendapatkan pemberian yang diberikan tersebut. Selain itu, hal terpenting dalam upaya pencegahan gratifikasi dan juga tindakan yang mengarah pada KKN, adalah adanya keteladanan dari pemimpinnya.
Menurutnya, ada banyak skill yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin. Namun, yang tidak boleh hilang adalah keteladanan. Ironisnya, tidak sedikit pemimpin yang gagal menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. “Banyak skill untuk jadi pemimpin, tapi yang nggak boleh hilang adalah memberikan contoh. Ketika pemimpin telah memberi contoh keteladanan, maka kata-katanya akan didengarkan orang lain. Bu Risma ini termasuk pemimpin yang mampu memberikan contoh,” ujarnya.
Girih memandang, Surabaya merupakan kota yang punya komitmen untuk mewujudkan pemerintahan bersih dengan sistem e-government yang telah diterapkan sejak 2010 lalu. Namun, selain sistem bagus, yang terpenting adalah ‘penjaga’ nya memiliki integritas. azi
