JAKARTA | duta.co — Benar! Bahwa dunia politik tidak mengenal kiai dan santri, tidak mengenal kawan dan lawan. Bukan soal benar dan kalah, tetapi menang dan kalah. Dalam kontes perebutan kekuasaan yang ada hanya kepentingan. Inilah dunia yang sedang dihadapi KH Ma’ruf Amin, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Setelah didesak mundur dari jabatan Raus Aam PBNU, Senin (13/8) siang, sebanyak 8 orang mengatasnamakan Koalisi Santri Pemuda (KSP) Indonesia, mendatangi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Menteng, Jakarta Pusat dengan agenda yang mirip, minta mundur dari Ketua Umum MUI.
Kehadiran mereka bertujuan untuk menggelar aksi menuntut calon wakil presiden yang diusung Koalisi Indonesia Kerja, Ma’ruf Amin segera mundur dari jabatannya sebagai Ketua MUI.
Dari pantauan di lapangan, jumlah massa hanya sekitar delapan orang. Mereka lengkap menggunakan baju muslim putih, peci dan dilengkapi dengan sarung.
Mereka lengkap membawa bendera kebangsaan Merah Putih dan sejumlah spanduk dari kertas karton berisi tulisan soal tuntutan mundur terhadap Maruf Amin dari MUI.
Spanduk-spanduk itu berisikan kalimat ‘Buang Politisi Maruf Amin dari MUI’ dan “Jadi Politisi Jangan di MUI’.
“Kita tak ingin MUI jadi lembaga politis kawan-kawan. Dipastikan bahwa kebijakannya tak berdasarkan keinginan masyarakat muslim, paham?” ujar orator saat melakukan aksi.
“Paham,” disusul oleh peserta aksi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendeklarasikan berpasangan dengan Ma’ruf Amin, sebagai pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden 2019-2024.
Dianggap Tidak Etis
Ma’ruf saat ini menjabat Ketua Umum MUI dan juga Rais Aam PBNU. Pria kelahiran Tangerang, 11 Maret 1943 ini pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang.
Ketua KSP Indonesia Ananda Imam mendesak pada pengurus MUI untuk mengambil keputusan agar Maruf Amin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum MUI.
“Sangat tidak etis kalau MUI memilih jalur politik praktis demi tujuan tertentu, sebab dengan demikian tentu umat akan merugi karena bisa dipastikan tiap keputusan yang diambilnya bertendensi dari kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya. (sumber CNN Indonesia)
