Jakarta|duta.co-. Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mengadakan acara The 10th Indonesia Ebtke Conex 2021yang dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Negara (22/11). Tema utama pada tahun ini adalah Energy Transition Scenario Towards Net Zero Emission.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kekuatan dan potensi yang besar dalam sektor energi terbarukan. Presiden Jokowi menuturkan bahwa Indonesia memiliki 4.400 sungai yang besar maupun sedang yang dapat digunakan sebagai hydro power.
Namun, potensi tersebut juga harus diikuti dengan skenario yang baik untuk masuk ke transisi energi. Menurut Presiden, perlu dipersiapkan peta jalan yang jelas seperti pendanaan maupun investasi. “Pertanyaannya, skenarionya seperti apa sekarang kita? Itu yang saya tugaskan kepada Pak Menko Maritim dan Investasi dan juga pada Pak Menteri ESDM, plus Menteri BUMN. Yang konkret-konkret saja, tapi kalkulasinya yang riil, ada itung-itungan angkanya yang riil,” lanjutnya.
Pada sesi panel diskusi pertama, narasumber antara lain: Komisi VII DPR RI, PT. PLN (Persero), PT. Pertamina (Persero), PT Medco Energi dan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Ir HM Ridwan Hisjam (mewakili Komisi VII DPR RI)
Dalam paparannya mantan Ketua DPD Partai Golkar Jatim ini menjelaskan dalam rangka melakukan pengembangan energi terbarukan, Indonesia membutuhkan tambahan 14.087 MW untuk mencapai target 23% pada 2025 atau memerlukan investasi sebesar 34 miliar USD untuk proyek-proyek Energi terbarukan.
Lebih lanjut Ridwan Hisjam memaparkan: Bauran energi terbarukan saat ini masih sekitar 8% secara keseluruhan dan 12% untuk pembangkit, masih jauh dari target sedikitnya 23% pada tahun 2025, padahal waktu tersisa kurang dari 4 tahun lagi. Oleh karena itu perlu upaya-upaya sistematis, terstruktur dan terus-menerus untuk pengembangan energi terbarukan. Konsep tersebut disebut Revolusi Energi Terbarukan.
Menurut Ridwan sedikitinya terdapat 3 prasyarat yang harus terpenuhi dalam melakukan RETINA, antara lain:
Pertama, Payung Hukum yang kokoh dalam pengembangan energi terbarukan berdasarkan kondisi saat ini adalah Undang-undang. Sebagai pilar revolusi kebijakan terkait transisi energi yang termasuk dalam pengelolaan EBT dari energi berbasis fosil, Komisi VII DPR RI mengambil inisiatif dalam penyusunan RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT). RUU EBT ini merupakan salah satu dari RUU Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas Tahun 2021 yang ditugaskan kepada Komisi VII DPR RI. “Dengan adanya undang-undang tentang energi baru dan terbarukan yang merupakan konsensus semua pemangku kepentingan akan dapat memacu kita semua untuk secara serius terlibat dalam melakukan akselerasi pengembangan energi terbarukan,” papar Ridwan dalam rilisnya Selasa (23/11).
Pra-syarat kedua adalah teknologi yang mumpuni. Kondisi saat ini dengan membanjirnya produk asing dialami juga di teknologi energi terbarukan, sehingga timbul kesan bahwa harga energi terbarukan relative mahal. Menjadi syarat wajib kita untuk menguasai teknologi energi terbarukan, sehingga diperlukan industri-industri yang menghasilkan teknologi energi terbarukan, misal: industri solar panel photovoltaic, teknologi baterai listrik, teknologi inverter, teknologi turbin, dan lain sebagainya. Kita harus berani untuk STOP impor produk teknologi energi terbarukan dari asing, kecuali kita hanya untuk ATM – Amati, Tiru dan Modifikasi.
“Pemerintah harus memiliki keberanian dan niatan tulus untuk membuka seluas-luasnya iklim inovasi dan invensi serta hilirisasi hasil-hasil riset berkaitan dengan teknologi energi baru dan terbarukan dalam rangka mewujudkan kemandirian teknologi energi terbarukan sebagai langkah awal dalam mewujudkan kemandirian nasional. Dan saat ini sudah ada lembaga BRIN-Badan Riset Inovasi Nasional“ imbuh Ridwan.
Ketiga Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, berkualitas dan handal yang fokus dalam implementasi pengembangan energi terbarukan. Kunci utama dari keberhasilan Revolusi Eneri Terbarukan adalah sumber daya manusia.
Sebagai penutup Ridwan menaruh harapan segala pencapaian target negara untuk emisi karbon harus mengedepankan pengelolaan energi secara adil dan keberkelanjutan. Energi bersih dan berkelanjutan harus menjadi center dari upaya bangsa kita dalam memerangi perubahan iklim. Segala manfaat dari pencapaian target tersebut harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. (rls.mha)
