PASURUAN | duta.co – Ribuan santri dari berbagai madrasah dari penjuru Kabupaten Pasuruan, mendatangi gedung DPRD Kabupaten Pasuruan di Jalan Raya Raci, Bangil, Rabu (14/6/2017) siang. Mereka yang hadir beserta ratusan Kiai dan Ulama yang juga dari kalangan PCNU Kabupaten Pasuruan ini, melakukan unjuk rasa dengan tertib. Tak lupa para santri dengan khas memakai sarung dan membawa poster tolak 5 hari sekolah.
Mereka datang langsung menggelar aksi sambil duduk bersila di atas terpal plastik. Mereka menuntut agar kebijakan 5 hari sekolah yang diberlakukan oleh Menteri Pendidikan (Mendikbud) segera dicabut. “Kami datang ke gedung dewan menuntut agar kebijakan kemendikbud segera dicabut, “ujar Humas PC LP Ma’arif Kabupaten Pasuruan, Zainurifan, saat ditemui di lokasi, Rabu (14/6) siang.
Ribuan santri ini, tampak khusuk saat menggelar aksi penolakan yang diakhiri dengan menggelar Istighotsah yang dipimpin Rois Suriyah PCNU Kabupaten Pasuruan, KH Muzakky Birrul Alim. Meski terik matahari menyengat, tak menyurutkan mereka menyuarakan aspirasinya ke gedung Dewan. Upaya tuntutan tersebut dilakukan agar Dewan yang bagian dari wakil masyarakat Kabupaten Pasuruan bisa memfasilitasinya untuk diteruskan ke Mendikbud dan Presiden.
Di hadapan ribuan santri, Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan, KH Imron Mutamakkin mengatakan bahwa pendidikan merupakan nasib anak cucu. “Langkah kita memperjuangkan nasib. Sebab negara ini dibentuk untuk nasionalis dan religius. Nilai agama tak bisa dilepas. Kalau hilang akhlaq negara bisa hilang. Bangsa beradab dilihat dari akhlaqnya, “terang Kiai Mutamakkin, yang selalu disapa Gus Ipong ini.
Menurutnya, pendidikan Madrasah Diniyah (madin) Maarif selama ini sudah terbukti dan punya andil dalam memperbaiki akhlaq yang baik kepada anak didik. “Karenanya perjuangan kali ini agar bisa didengar. Sama halnya Muslim yang melaksanakan perang Badar melawan orang-orang Kafir pada pertengahan bulan Ramadhan. Semoga anak cucu kita jangan haus akan kekuasaan dan harta, “imbuhnya.
Bahkan, ketua PC LP Ma’arif KH Mujib Imron, mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan pernyataan ulama. “Sebab pendidikan yang diterapkan selama 5 hari sekolah tak nyata. Selain itu, minimnya pendidikan agama hanya 3 jam per minggu tak optimal. Karenanya pendidikan karakter tak boleh terpisah dengan pendidikan agama. Tujuan pendidikan nasional meningkarkan akhlaq mulia dan kesejahteraan, “kata KH Muib, sapaan akrabnya Gus Mujib.
Pihaknya mengakui pendidikan harus menjunjung tinggi nilai agama dan bangsa. Pendidikan agama harus jadi satu kesatuan yang tak bisa terpisahkan. “Imposible pendidikan karakter tanpa agama. Sekolah umum tak efektif maka harus ada madrasah madin maka tak bisa satu dan harus sendiri-sendiri. Karenanya 5 hari sekolah cenderung mematikan pendidikan madrasah. Madin akan mati suri, “urainya.
Realitas di lapangan lanjut Gus Mujib pendidikan tak mandiri. Namun dengan 5 hari sekolah akan mematikan eksistensi pendidikan agama khususnya di madin. “Karenanya bukan khas NU kalau pejabat memaksakan siapa yang bertanggung jawab dan pak Presiden Jokowi harus tangan. Ingat ! Pendiri bangsa dulu diantaranya KH Hasyim Asyari, yang berasal dari pendidikan pesantren, “ucapnya, mengingatkan.
Dalam aksi itu juga melahirkan pernyataan para Kiai dan Ulama. Dalam pernyataan tersebut, Gus Mujib menyampaikan bahwa dengan kebijakan Mendikbud ini, akan merampas pendidikan dan anak-anak tak bisa interaksi lagi. Dan bisa terjadinya krisis moral. Karenanya pihaknya menyarankan harus rembugan bersama presiden. “Bukankah pak Jokowi pernah melontarkan kalimat Revolusi mental. Tapi sayangnya tak bisa dijabarkan oleh menterinya, “beber Gus Mujib.
Dari uraian pernyataan para Kiai dan Ulama Kabupaten Pasuruan secara tegas menyatakan menolak 5 hari sekolah dan mendesak pada Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kegaduhan dalam pendidikan dan Presiden harus turun tangan. Pihaknya juga mendesak agar Kemendikbud mencabut kebijakannya dalam waktu dekat dan pihaknya siap akan kawal pernyataan Kiai dan para Ulama itu hingga ke Jakarta setelah Idul Fitri.
Selanjutnya surat pernyataan tersebut secara simbolis langsung diserahkan ke Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan oleh KH Muzakky Birrul Alim yang disaksikan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Dr Iswahyudi, para Kiai pengasuh Pondok Pesantren dan kalangan Ulama. Sementara itu, Sudiono Fauzan yang akrab dipanggil Mas Dion, menyatakan siap meneruskan surat pernyataan itu ke Presiden dan ketua DPR RI.
Tak hanya itu, pernyataan penolakan juga langsung disampaikan oleh ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD, M Roub yang menyatakan keras penolakan 5 hari selolah ke pimpinan DPR RI dan ke Mendikbud hingga Presiden. Tak sampai disitu, pernyataan politik serupa juga disampaikan oleh ketua Fraksi Partai Gerindra, Kasiman, yang dengan tegas menolak kebijakan tersebut. (dul)
