BANYUWANGI | duta.co – Sektor pendidikan dan kesehatan merupakan program prioritas Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani-Mujiono. Karena itu, Paslon ini terus memperkuat dua sektor tersebut, termasuk dengan memperkuat sumberdaya manusianya (SDM). Salah satu caranya dengan mengangkat tenaga guru dan kesehatan honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam kurun 3,5 tahun terakhir, sebanyak 4.183 guru dan tenaga kesehatan honorer diangkat menjadi PPPK. Dengan rincian 2.985 guru dan 1.198 nakes honorer yang kini statusnya telah berubah menjadi PPPK. Setiap tahun, pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp230 miliar untuk gaji ribuan PPPK tersebut.
Komitmen ini juga untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN (tenaga honorer/THL) di lingkungan Pemkab Banyuwangi, karena PPPK yang telah diangkat merupakan tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi di Pemkab Banyuwangi.
“Memang belum semuanya bisa diangkat sebagai PPPK. Kami lakukan bertahap dan ke depan terus diperkuat, terutama untuk guru dan kesehatan sebagai pilar peningkatan kualitas SDM,” kata Mujiono, Senin (7/10/24).
“Ke depan akan terus perkuat demi kesejahteraan guru dan nakes. Tentu tetap menyeimbangkan antara program penyiapan SDM dengan program lain, seperti infrastruktur, pertanian, kelautan, UMKM, pariwisata, dan pelayanan publik; karena juga harus disesuaikan kekuatan anggarannya,” jelas Mujiono yang juga Sekretaris Daerah Banyuwangi 2021-2024..
Saat ini PPPK guru dan tenaga kesehatan telah ditempatkan di berbagai penjuru Banyuwangi, termasuk di SD dan SMP yang terletak di pinggiran, sekitar kawasan hutan, dan daerah yang jauh dari pusat kota.
Demikian juga tenaga kesehatan telah ditempatkan di 45 Puskesmas yang tersebar di seluruh Banyuwangi, serta rumah sakit umum daerah (RSUD). Sebagian juga membantu di Puskesmas Pembantu yang menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota.
“Harapannya para guru dan nakes PPPK ini menjadi pendorong pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, di samping juga terus berupaya memperbaiki fasilitas pendidikan maupun kesehatan,” ujar Mujiono yang telah 30 tahun berkarir di Pemkab Banyuwangi.
Ke depan, menurut Mujiono, akan menuntaskan tenaga honorer yang masih ada dengan pengusulan formasi PPPK Banyuwangi ke pemerintah pusat. “Sehingga nanti semua tenaga honorer menjadi ASN, salah satunya PPPK,” kata Mujiono.
Terkait dengan dukungan ke guru swasta, Ipuk mengatakan telah ada beberapa mekanisme, meskipun memang belum bisa ideal sepenuhnya mengingat kapasitas anggaran daerah. Misalnya ada skema Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) yang per tahunnya berkisar Rp5,3 miliar termasuk untuk insentif guru swasta, serta insentif guru PAUD non-PNS yang mencapai Rp7,2 miliar per tahun.
“Untuk insentif guru swasta ini melengkapi pendapatan yang diterima guru dari masing-masing lembaga. Ke depan akan terus diperkuat insentif guru swasta,” ujar Mujiono. (*)
