Tampak Ribuan driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Jatim memadati Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (30/1/2019). (DUTA.CO/Henoch Kurniawan)

SURABAYA | duta.co — Ribuan driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Jatim memadati Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (30/1/2019).

Kedatangan mereka melainkan untuk aksi solidaritas rekannya sesama driver ojol, yakni Achmad Hilmi Hamdani yang menjadi terdakwa perkara kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di Jl Mastrip pada 17 April 2018.

Saat itu, Hilmi yang sedang mengantar penumpang bernama Umi Insiyah (korban) ke Jl Bogangin Baru, Karang Pilang Surabaya. Sesampainya di Jl Mastrip, sepeda motornya diduga ditabrak oleh oknum Marinir, yakni Miftakhul Effendi. Kemudian dari laka lantas itu, korban Umi Insiyah dirawat di Rumah Sakit dan akhirnya meninggal dunia.

Anehnya, dari kejadian laka lantas tersebut, Hilmi yang sebagai driver ojol itu ditetapkan tersangka oleh kepolisian dan dilakukan penahanan. Begitu juga di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dilakukan penahanan kepada Hilmi. Guna memperjelas pekara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Neldy Denny menghadirkan tiga saksi, yakni dari kepolisian, oknum Marinir dan anak korban.

Saksi pertama yang dimintai keterangan, yakni saksi dari kepolisian, M Taufik. Dalam keterangannya, Taufik mengatakan memang benar kejadian laka lantas itu terjadi pada 17 April 2018, sekitar pukul 19.30. Pihaknya mengaku sampai di TKP (tempat kejadian perkara) selang 10 menit sesudah laka lantas.

“Saat ke TKP, para korban ini sudah dibawa warga setempat ke Rumah Sakit. Saya hanya melihat serpihan dari laka lantas, dan barang bukti dari kejadian ini disimpan di Koramil setempat,” kata M Taufik dihadapan Ketua Majelis Hakim Maxi Sigarlaki.

Tibalah pada keterangan saksi oknum Marinir, Miftakhul Effendi. Saksi Miftakhul menjelaskan, saat mengerti terdakwa hendak berbelok, pihaknya berusaha mengerem kendaraannya. Bahkan pihaknya meloncat dari kendaraan, dan melepas kendaraannya. Saat saya tersadar, pihaknya menelepon kantor dan telepon keluarga, dan dibawa ke Rumah Sakit Marinir Gunung Sari.

“Saat itu saya mengetahui bahwa korban dibawa di RS Siti Khodijah. Setelah dinyatakan sembuh, saya mendapat informasi bahwa korban meninggal dunia setelah tiga bulan pasca kejadian (laka lantas). Bahkan saat saya tanya dokter terkait diagnosa korban, tidak ditemukan adanya luka gegar otak,” terang Miftakhul.

Masih kata Miftakhul, pihaknya mengetahui korban meninggal dunia dari pihak keluarga. Tapi sepeninggalan korban itu setelah tiga bulan pasca kejadian kecelakaan. “Saya tahunya dari pihak keluarga korban. Keluarga mengaku bahwa korban terindikasi terkena diabetes dan terakhir terkena paru-paru basah, dan meninggal dunia,” ucapnya.

Saat ditanya Hakim perihal adakah kesepakatan bersama antara ketiga pihak, Miftakhul mengiyakan hal itu. Pihaknya menegaskan setelah kejadian tersebut, terdakwa diberi santunan Rp 7 juta dan korban Umi Insiyah diberi Rp Rp 4,5 juta. “Saat itu juga ada kesepakatan untuk tidak dilanjutkan ke proses hukum. Yakni kesepakatan antara saya dan saudara Hilmi,” imbuhnya.

Mendengar keterangan dari saksi, Ketua Majelis Hakim Maxi Sigarlaki memberikan pengalihan tahanan bagi terdakwa. “Majelis Hakim mengalihkan penahanan (terdakwa) dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan Kota. Namun terdakwa harus tetap datang dalam persidangan,” pungkas Hakim Maxi Sigarlaki disambut teriakan syukur dari rekan terdakwa di ruang sidang.

Usai persidangan, salah satu penasihat hukum terdakwa, Hans Edward menegaskan, terdapat poin penting dalam persidangan yang beragendakan saksi ini. Yakni, korban Umi Insiyah meninggal bukan akibat kecelakaan. Korban meninggal dunia karena sesak nafas. Sebab korban meninggal dunia setelah tiga bulan pasca kecelakaan, dan itu sudah keluar dari RS Siti Khodijah.

“Intinya, korban meninggal bukan karena kecelakaan, tapi karena sesak nafas. Dan itu tiga bulan kemudian,” ungkap Hans.

Terhadap persidangan pekan depan, Hans meminta agar kliennya ini bebas dari jeratan hukum pada saat putusan Pengadilan. “Putusannya harus bebas, karena tidak terbukti. Dia (terdakwa) harus dilepaskan dari semua tuntutan hukum,” pungkasnya. (eno)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.