teks foto suasana hearing di ruangan komisi A DPRD Jombang
JOMBANG | duta.co – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang bakal direvisi pada 2027. Langkah ini dinilai mendesak menyusul banyaknya ketidaksesuaian antara ketentuan tata ruang dengan kondisi faktual di lapangan.
Namun, revisi RTRW tidak boleh sekadar menjadi agenda pembaruan dokumen dan peta zonasi. Lebih dari itu, pemerintah daerah dituntut memastikan kebijakan tata ruang benar-benar berpijak pada kondisi riil, kepentingan masyarakat, serta memberikan kepastian hukum bagi pemilik lahan, khususnya para petani.
Rencana revisi tersebut mendapat respons positif dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang dalam rapat koordinasi finalisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027, Selasa (10/11/2026).
Ketua Bapemperda DPRD Jombang, Kartiyono, mengatakan revisi RTRW menjadi salah satu usulan yang tengah dimatangkan untuk masuk agenda legislasi tahun depan. Kesiapan pemerintah daerah, termasuk kajian dan persyaratan pengajuan rancangan peraturan daerah (Raperda), telah dipaparkan Dinas PUPR bersama Bagian terkait.
“Sudah banyak ketidaksesuaian secara faktual di lapangan dengan kondisi yang diatur dalam perda. Karena itu, perlu penyesuaian agar regulasi tata ruang bisa mengakomodasi kondisi riil saat ini,” ujarnya.
Dorongan revisi tersebut juga mengacu pada Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 34 Tahun 2026 yang memberikan tenggat penyelesaian perubahan Perda RTRW pada 2027.
Kepala Dinas PUPR Jombang, Imam Bustomi, membenarkan adanya dukungan anggota Bapemperda agar revisi atau peninjauan kembali RTRW dimasukkan dalam Propemperda 2027. Bahkan, pemerintah daerah telah menganggarkan penyusunan naskah akademik (NA) pada tahun depan.
“NA-nya sudah kita anggarkan di 2027. Setelah Perda APBD ditetapkan, penyusunan kajian diharapkan langsung berjalan dan selesai pada awal tahun, maksimal pertengahan 2027,” jelasnya.
Menurut Bustomi, revisi RTRW tidak hanya memperbarui dokumen regulasi, tetapi juga mencakup penyesuaian zonasi dan peta tata ruang berdasarkan kondisi aktual. Verifikasi faktual hingga tingkat desa dan kecamatan menjadi perhatian agar penataan wilayah benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Salah satu fokus utama revisi adalah penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kawasan ini menjadi instrumen penting untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus membendung laju alih fungsi lahan pertanian.
Akan tetapi, penetapan LP2B juga tidak boleh dilakukan secara sepihak atau hanya berdasarkan kepentingan administratif. Pemerintah harus memastikan data lahan akurat, status dan pemanfaatannya jelas, serta melibatkan petani dan pemilik lahan yang terdampak.
Pasalnya, kebijakan LP2B membawa konsekuensi terhadap ruang gerak pemanfaatan tanah. Di satu sisi, perlindungan lahan pertanian merupakan kebutuhan strategis daerah. Namun di sisi lain, hak masyarakat atas tanah dan kepastian pemanfaatannya juga tidak boleh diabaikan.
Karena itu, revisi RTRW harus menjadi momentum untuk mengurai persoalan yang selama ini muncul di lapangan. Jangan sampai ketidaksesuaian antara peta tata ruang dan kondisi faktual justru melahirkan ketidakpastian baru bagi masyarakat.
DPRD melalui fungsi legislasi dan pengawasannya juga perlu memastikan proses revisi berlangsung terbuka. Aspirasi petani, pemerintah desa, pelaku usaha, serta kelompok masyarakat terdampak harus menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan.
Jombang membutuhkan tata ruang yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan lahan pertanian, kepastian hak masyarakat, investasi, dan kebutuhan pembangunan.
Jangan sampai revisi RTRW hanya menghasilkan peta baru, tetapi persoalan lama tetap diwariskan. Sebab, tata ruang bukan semata urusan garis dan warna di atas peta, melainkan menyangkut masa depan wilayah dan kehidupan masyarakat Jombang. (din)
