Oleh Bey Arifin*
RESTORASI kepengurusan PBNU hari ini bukan sekadar agenda internal organisasi. Ia adalah kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan legitimasi, marwah, dan arah Nahdlatul Ulama di tengah pusaran dinamika yang kian kompleks.
Dalam konteks ini, langkah-langkah penataan ulang kepengurusan tidak bisa dibaca sebagai konflik semata, melainkan sebagai upaya serius mengembalikan keseimbangan jamâiyah.
Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU berdiri di atas tiga pilar utama: sanad keilmuan ulama, tradisi pesantren, dan sistem organisasi yang tertib. Ketika salah satu pilar itu terganggu terutama pada aspek kepengurusan maka yang terancam bukan hanya struktur elite, tetapi juga kepercayaan jutaan warga nahdliyin. Di titik inilah restorasi menemukan relevansinya: mengembalikan kepercayaan publik sekaligus memastikan organisasi tetap berjalan dalam relnya.
Lebih jauh, restorasi juga menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara Syuriyah dan Tanfidziyah. Dalam tradisi NU, otoritas ulama tidak boleh tereduksi oleh kepentingan pragmatis, apalagi politik jangka pendek.
Jika keseimbangan ini terganggu, NU berisiko bergeser dari jamâiyah diniyah ijtimaâiyah menjadi sekadar kendaraan kepentingan. Karena itu, penataan ulang kepengurusan sejatinya adalah upaya menjaga ruh, bukan sekadar merapikan tubuh organisasi.
Tanpa restorasi yang tuntas, ancaman fragmentasi internal menjadi nyata. Polarisasi di tingkat elite berpotensi merembet ke bawah, memecah konsolidasi kader, bahkan membingungkan generasi muda NU dalam menentukan arah gerakan.
Dalam situasi seperti ini, organisasi besar seperti NU tidak membutuhkan pembelahan, tetapi konsolidasi yang kokoh dan berwibawa.
Di sinilah Muktamar NU 2026 mengambil posisi strategis. Forum tertinggi organisasi ini bukan sekadar agenda lima tahunan, melainkan momentum penentu arah sejarah.
Muktamar kali ini akan menjadi ajang âreset besarâ pasca dinamika internal, sekaligus ruang untuk menegaskan kembali identitas dan orientasi NU ke depan.
Lebih dari itu, Muktamar 2026 akan menentukan bagaimana posisi NU dalam lanskap nasional: apakah tetap menjadi penyangga moral bangsa yang independen, atau justru semakin larut dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis.
Di tengah perubahan zaman dari digitalisasi hingga globalisasi pemikiran keislaman NU dituntut tidak hanya besar secara kuantitas, tetapi juga kokoh secara arah.
Pertarungan dalam Muktamar nanti, pada akhirnya, bukan sekadar soal siapa yang memimpin. Yang jauh lebih penting adalah ke mana NU akan dibawa. Apakah tetap setia pada manhaj Ahlussunnah wal Jamaâah berbasis pesantren, atau mengalami pergeseran orientasi yang menjauh dari akar tradisinya. Di sinilah substansi Muktamar diuji: antara menjaga warisan atau tergoda oleh arus zaman.
Karena itu, restorasi kepengurusan hari ini harus dipandang sebagai prasyarat mutlak menuju Muktamar yang legitimate dan bermartabat. Tanpa fondasi yang kuat, Muktamar hanya akan menjadi formalitas tanpa daya ikat.
Sebaliknya, dengan restorasi yang tuntas, Muktamar 2026 berpeluang menjadi titik balik kebangkitan mengembalikan NU sebagai kekuatan moral, intelektual, dan kultural yang memandu arah bangsa.
Pada akhirnya, NU sedang berada di persimpangan. Restorasi adalah jalan untuk kembali menata pijakan, sementara Muktamar 2026 adalah momentum untuk menentukan tujuan.
Jika keduanya gagal dimaknai dengan benar, yang hilang bukan hanya arah organisasi, tetapi juga peran historis NU sebagai penjaga keseimbangan Islam dan kebangsaan di Nusantara.(*)
