Menpora Imam Nahrawi menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap dana hibah KONI dengan terdakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/4/2019). (FT/ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
JAKARTA | duta.co  – Kabar reshuffle Kabinet Kerja yang semakin santer terdengar membuat sejumlah menteri “ketar-ketir cemut-cemut”. Isu reshuffle kabinet menjelang akhir periode Jokowi-Jusuf Kalla (JK) muncul usai sejumlah menteri ikut terseret dalam proses hukum di KPK. Setidaknya ada tiga menteri yang saat ini berkaitan dengan proses hukum yang sedang berlangsung di KPK. Mereka adalah Mendag Enggartiasto Lukita, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.
Menag Lukman Hakim Saifuddin berstatus sebagai saksi terkait kasus dugaan suap Romahurmuziy (Rommy). Lukman menjalani pemeriksaan pertama pada Rabu 8 Mei 2019 kemarin.
Selain itu, Menpora Iman Nahrawi juga berstatus sebagai saksi dalam kasus suap hibah KONI. Kemudian Mendag Enggartiasto Lukita, ruang kerja dan kediamannya sempat digeledah KPK terkait kasus suap Bowo Sidik Pangarso. Namun Enggar hingga hari ini belum pernah diperiksa KPK. Mereka pun kabarnya sudah dipanggil oleh Presiden.
Bahkan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak jajaran kabinetnya semakin menguat pasca Pilpres 2019. Pihak Istana Presiden malah menyatakan bahwa kemungkinan Jokowi mereshuffle kabinetnya setelah Idul Fitri 2019.
“Kalau sampai Lebaran saya kira tidak ada. Saya tidak tahu setelah Lebaran, kemungkinan itu bisa saja,” kata Staf Khusus Presiden, Johan Budi SP, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2019).
Namun, Johan tidak memastikan apakah reshuffle di Kabinet Kerja akan berjalan pada bulan Juni 2019. Yang jelas, Jokowi selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya.
“Melihat atau mereview ke belakang, untuk reshuffle selalu didahului evaluasi Pak Presiden dengan menterinya. Dan tidak dilakukan dalam satu termin waktu tertentu. Evaluasi itu dilakukan setiap saat dan Pak Presiden Jokowi selalu kroscek kinerja pembantunya kepada semua pihak,” kata Johan. “Tapi saya dengar tidak sebelum Lebaran karena menghadapi banyak hal,” katanya lagi.
Johan tidak memastikan siapa saja nama menteri yang kena reshuffle. Sebab, hal tersebut merupakan hak prerogatif Jokowi.  “Saya tidak tahu soal nama, tapi definisi setelah Lebaran juga panjang, Oktober itu setelah Lebaran. Jadi amanlah,” ujar Johan.
Namun Johan memastikan Jokowi akan mengganti menterinya jika berstatus sebagai tersangka. Hanya saja Jokowi belum tentu mengganti menterinya jika masih berstatus sebagai saksi dalam perkara hukum, termasuk di KPK.
“Kalau berstatus tersangka akan diganti. Kalau sebagai saksi, belum tentu. Bisa saja jadi saksi karena memang ada informasi yang diperlukan,” ujar Johan.
Johan menjelaskan bahwa seseorang yang berstatus saksi belum tentu terlibat. “Sekali lagi, seseorang yang diperiksa KPK, kita tidak boleh menyimpulkan secara dini bahwa orang itu berarti akan jadi tersangka atau terlibat dalam kasus korupsi,” ujar mantan Jubir KPK tersebut.
Mengenai isu reshuffle kabinet yang mengemuka, Johan menyebut Jokowi bisa saja mengganti menterinya setelah Lebaran. Namun hal tersebut tak berkaitan dengan beberapa menteri Jokowi yang nyaleg.
“Kalaupun ada reshuffle habis Lebaran, tidak dikaitkan nyaleg. Tapi lebih kepada kinerja. Pak presiden tidak melihat kapan periode pertama berakhir, reshuffle bisa dilakukan setiap saat,” kata Johan. Sejumlah menteri Jokowi memang nyaleg tapi sebagian besar gagal menuju Senayan.
Lalu bagaimana respon menteri yang kena reshuffle?
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi tak mau ambil pusing dengan kabar reshuffle Kabinet Kerja. Dia mengaku hanya ingin fokus bekerja sehingga dan memikirkan reshuffle.  “Kita tetap fokus kerja, kerja dan kerja,” ujar Imam di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/5/2019).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, tidak pernah berbicara dengan Presiden Jokowi ihwal reshuffle Kabinet Kerja. Justru kabar reshuflle diperolehnya dari awak media. “Malah baru dengar dari wartawan saya,” ucapnya.
Imam Nahrowi tak khawatir bila namanya masuk dalam daftar menteri yang akan didepak dari Kabinet Kerja. Meskipun baru-baru ini dia hadir sebagai saksi dalam kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (29/4/2019) dengan terdakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Yang terpenting, kata Imam, saat ini konsisten menjalankan tugas sebagai Menpora.
“Sebagai menteri itu melaksanakan tugas yaitu kerja, kerja dan kerja. Meskipun bukan puasa, Idul Fitri, tetap harus kerja,” katanya.
 
Hak Presiden
Menanggapi hal itu, PDI Perjuangan yakin Jokowi melakukan hal terbaik menjelang akhir masa kepemimpinannya.  “Presiden tahu yang terbaik dilakukannya untuk memastikan soft landing di ujung periode beliau,” kata Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Rabu (8/5/2019).
Eva menyatakan PDIP mendukung keputusan Jokowi andai melakukan reshuffle kabinet. Menurut dia, reshuffle ini juga merupakan bentuk hormat Jokowi terhadap proses penegakan hukum.
“PDIP mendukung setiap langkah yang diambil presiden karena kita tidak melihat risiko serius penggantian terhadap output pemerintahan,” ujarnya.
“Ini juga menunjukkan takzim dan dukungan presiden pada penegakan hukum yang berlangsung,” imbuh Eva.
PPP mengaku belum mendapatkan informasi soal reshuffle kabinet. PPP merupakan partai yang menaungi Menag Lukman Hakim Saifuddin.
“Soal reshuffle itu wilayah prerogatif presiden. Jadi kalau kami yang di partai, tidak hanya PPP, tapi juga partai lain yang punya menteri, itu terserah pada presidennya saja,” kata Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).
Menurut Arsul, penunjukan atau pencopotan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Andai menteri dari PPP dicopot, dia mengatakan partai siap menyodorkan nama baru.
“Partai tidak dalam posisi siap atau tidak siap. Kita serahkan sepenuhnya pada presiden, partai kewajibannya kalau ada kadernya di kabinet dicopot kemudian diminta presiden siapkan kader lain, kami siap untuk sampaikan pada presiden kader lain,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Wasekjen PPP Achmad Baidowi. Pria yang akrab disapa Awiek ini menyebut pihaknya menyerahkan soal perombakan Kabinet Kerja kepada Presiden Jokowi.  “Waduh itu urusannya presiden. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada presiden karena hak preogatif ada pada beliau,” ucap Awiek saat dihubungi kemarin.
Soal kabar reshuffle usai Lebaran, PPP menyatakan belum mendapat informasi. Menurut Awiek, PPP belum diberi tahu oleh Presiden Jokowi soal hal ini.  “Sampai sekarang belum ada info apapun ke kami, jadi belum bisa nanggapi terlalu jauh,” tutur anggota DPR RI itu.
PPP pun belum melakukan langkah-langkah khusus soal isu reshuffle. Namun PPP memastikan siap apabila menterinya yang akan diganti dari kabinet.
“Nanti tunggu info valid yang disampaikan ke kami. Kalau ternyata ada pergantian dan kami diminta siapkan figur pengganti ya akan disiapkan. Pada prinsipnya soal kabinet itu prerogatif presiden,” jelas Awiek. (det/net)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.