JAKARTA | duta.co — Di momen peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, pengamat intelijen dan politik Moch Habibi mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan reshuffle kabinet sebagai langkah penyegaran pemerintahan.
Menurut Habibi, rakyat menanti gebrakan nyata dari Presiden setelah 10 bulan menjabat, namun hingga kini belum banyak kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Faktanya, masih banyak ketimpangan sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan budaya. Ini harus segera dijawab dengan format ulang kabinet,” ujarnya.
Habibi menilai kabinet Prabowo masih dipenuhi wajah-wajah lama, bahkan beberapa di antaranya masih menunjukkan loyalitas ideologis terhadap mantan presiden Joko Widodo. Hal ini, menurutnya, justru memperlambat akselerasi visi dan cita-cita Presiden.
“Kalau ingin cepat melakukan balancing, Presiden harus menghadirkan figur-figur baru yang layak secara meritokrasi untuk diberi amanah. Jangan sampai kabinet hanya menjadi ajang loyalitas politik tanpa energi baru,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran di seluruh kementerian yang menimbulkan ketidaknyamanan di internal kabinet. Para menteri, kata Habibi, merasa tidak leluasa melakukan manuver memaksimalkan APBN, sementara pada saat yang sama ada kepentingan modal yang mereka bawa.
“Rakyat tidak mungkin meminta menteri mundur. Mereka akan bertahan. Karena itu, reshuffle menjadi instrumen Presiden untuk menyelaraskan keinginan rakyat dengan kerja eksekutif,” jelas Habibi.
Habibi menekankan, Presiden jangan hanya berpikir politis dengan menahan reshuffle demi kenyamanan koalisi. “Hari ini rakyat benar-benar membutuhkan penyegaran kabinet untuk menjawab berbagai persoalan bangsa yang tak kunjung padam,” tambahnya.
Nada serupa disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta (15/8/2025). Ia menegaskan, tugas legislator adalah mengawasi kinerja eksekutif agar berjalan konstitusional, efektif, dan bertanggung jawab.
“Apabila para menteri tidak menjalankan tugas sesuai visi misi presiden secara proporsional, maka DPR akan memberikan teguran. Dengan segala hormat, izinkanlah kami, Bapak Presiden, menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, dan konstitusional. Demi kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial,” ujar Puan dalam pidatonya.(mky)
