JAKARTA | duta.co – Isu reshuffle kabinet santer terdengar menjelang akhir Juli hingga awal Agustus 2017. Setidaknya ada 5-7 menteri akan diganti dan bertukar posisi. Seorang politisi di lingkaran elite PDIP mengaku mendengar ada rencana reshuffle kabinet di bulan Juli kemarin. “Reshuffle Juli atau tidak sama sekali,” kata si politisi yang tak mau disebutkan identitasnya tersebut Rabu 9 Agustus 2017.
Sumber lainnya di lingkaran Istana membisikkan bahwa kemungkinan reshuffle baru akan dilakukan Oktober. Hal ini bersamaan dengan momen pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur di sejumlah provinsi. Sejauh ini ada dua nama menteri yang namanya disebut-sebut bakal maju sebagai calon gubernur, yakni Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa untuk Pilkada di Jawa Timur dan Menteri Koperasi Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (Pilkada Bali).
“Jika reshuffle dilakukan sekarang, maka Oktober akan ada reshuffle lagi karena ada menteri maju Pilgub,” kata sumber tersebut.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio mengatakan saat ini pemerintahan Jokowi sudah akan memasuki tahun keempat. Tahun ke-4 dan ke-5 adalah masa-masa mempersiapkan menghadapi Pilpres 2019. Menurut Hendri, wajar jika Jokowi ingin merapatkan barisan dengan melakukan reshuffle kabinet. “Nah ini hampir masuk masa injury time pemerintahan Jokowi, jadi sangat wajar bila Jokowi merapatkan barisan, yang kerja lamban siap siap berkemas,” kata dia.
Hendri menilai jika Jokowi melakukan reshuffle tahun ini, maka sekalian akan membentuk tim sukses menghadapi 2019. Dia pun memprediksi orang-orang dekat Jokowi yang belum masuk kabinet berpeluang menjadi menteri. “Tapi saya prediksi orang-orang Jokowi yang sudah dari periode 2014 bersama Jokowi akan aman, paling hanya digeser ke jabatan lain,” kata dia.
Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan isu reshuffle muncul di tahun ke-3 karena Jokowi ingin mencari tim terbaik dan loyal kepadanya. Tim terbaik tersebut akan dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada Jokowi.
Jika akan melakukan reshuffle, kata Arya, tahun ke-3 adalah waktu yang tepat. Pasalnya di tahun ke-4 dan ke-5 reshuffle akan mengganggu kinerja pemerintah. Selain itu menteri-menteri sudah terbelah. “Stabilitas politik akan menjadi gaduh,” kata Arya.
Korban Isu Reshuffle
Sementara itu Dwina Septiani Widjaja akhirnya menjadi korban isu reshuffle. Dia benar-benar dicopot dari Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) menyusul beredarnya hasil riset yang antara lain menyebutkan bahwa Menteri BUMN Rini M. Soemarno diprediksi masuk daftar reshuffle kabinet.
Sebagai Menteri BUMN, Rini adalah pembina seluruh perusahaan pelat merah. “Ibu Dwina sepanjang pengetahuan kami sekarang menjadi Staf Ahli Bu Rini,” kata Sekretaris Perusahaan BPUI Fajar Wibhiyadi saat dihubungi Selasa, 8 Agustus 2017. Dia tak menerangkan alasan pencopotan Dwina sejak 28 Juli 2017 tersebut.
Menurut Fajar, pergantian dilakukan pada 28 Juli 2017 bersamaan dengan penunjukan Direktur Operasional BPUI Eko Yuliantoro sebagai pelaksana tugas (plt) dirut. Penunjukan Eko dilakukan oleh Dewan Komisaris BPUI, sedangkan direktur utama definitif akan ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). “Pak Eko sebagai plt dirut merangkap direktur operasi.”
Kabar pencopotan Dwina oleh Menteri Rini sudah santer sejak medio Juli 2017 setelah bocornya hasil riset PT Bahana Sekuritas, anak usaha BPUI, dan rekanannya Daiwa Markets di grup obrolan whatsapp. Dalam riset yang mencantumkan analis Bahana Harry Su tersebut antara lain disebutkan prediksi perombakan kabinet jilid 3 oleh Presiden Jokowi. Reshufle diperkirakan memberikan dampak netral cenderung positif terhadap iklim pasar modal di Indonesia.
Hasil riset itu menyebutkan kemungkinan pergantian pos menteri antara lain:
1. Menteri BUMN Rini M Soemarno yang kemungkinan akan menggantikan posisi Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
2. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang kemungkinan akan menggantikan Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kemungkinan juga dapat menggantikan Darmin, atau kembali lagi ke posisinya semula sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang saat ini diduduki oleh Wiranto.
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan diperkirakan akan menjadi Menteri BUMN menggantikan posisi Rini M. Soemarno, dan Archandra Tahar yang selama ini menjadi wakil menteri akan naik menggantikan posisi Jonan.
5. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dapat digantikan oleh Yahya Cholil Stafuq Sekretaris Jenderal Dewan Tertinggi kelompok islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU).
Bahana memperkirakan pasar akan berjalan netral cenderung positif meski tak terlalu signifikan. Bahana selanjutnya akan mengajak bicara manajer dana asing tentang upaya nyata pemerintah untuk menormalisasi isu rasial dan agama, termasuk membubarkan kelompok anti pemerintah.
“Dengan asumsi perubahan di atas terwujud, kami yakin perombakan kabinet yang ketiga akan netral dan sedikit positif. Dengan demikian kami mempertahankan target IHSG di 2017 berada di level 6.300,” tutur Harry Su dalam laporan hasil riset Bahana.
Fajar menyatakan pencopotan Dwina tidak memiliki sangkut paut dengan hasil riset PT Bahana Sekuritas yang menyinggung reshuffle kabinet. “Enggak ada sangkut pautnya. Saya sih enggak bisa berkomentar karena hal (pergantian dirut) tersebut ranah pemegang saham, jadi anytime kalau kena (pergantian) itu harus siap,” katanya.
Jokowi Tegur Menteri
Sementara itu, di tengah derasnya isu reshuffle kabinet, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menegur enam menterinya. Ada yang ditegur terkait peraturan yang menghambat investor, ada juga karena dianggap tak bisa melakukan pembaruan. Saat memberikan sambutan dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Senin, 24 Juli 2017, Jokowi menegur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
“Pada permen-permen, baik di kehutanan dan lingkungan hidup, di ESDM, misalnya, yang saya lihat dalam satu-dua bulan ini, direspons tidak baik oleh investor karena dianggap itu menghambat investasi,” katanya.
Sepekan kemudian, giliran Menteri BUMN Rini Soemarno yang kena tegur. Presiden mengingatkan agar BUMN-BUMN benar-benar mengutamakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). “Saya masih melihat, saya ulangi, di BUMN-BUMN, terutama yang gede-gede, masih banyak yang belum melihat TKDN ini,” kata Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/8/2017).
Sehari kemudian, Siti Nurbaya kembali kena tegur. Kali ini Presiden menyoroti pengelolaan hutan yang dinilai tak ada pembaruan. “Dalam sekian tahun ini, mohon maaf, pengelolaan hutan kita pada posisi yang monoton, yang rutinitas, yang tidak ada pembaruan di situ,” kata Jokowi di gedung Manggala Wanabakti, Rabu (2/8/2017).
Saat menghadiri Rapimnas Partai Hanura di Bali, Jumat (4/8/2017), Jokowi sempat menyentil dua menteri bidang pendidikan, Muhadjir Effendy dan M. Nasir. Kepada keduanya, Presiden meminta ada reformasi pendidikan di Indonesia yang dapat merespons setiap perubahan di dunia.
“Mendikbud, Mendikti (Menristekdikti) itu sangat harus sangat responsif terhadap perubahan-perubahan yang ada di global maupun perubahan-perubahan yang kita hadapi di negara kita,” ujarnya.
Apakah teguran atau sentilan itu isyarat para menteri terkait akan dicopot atau digeser? Sejauh ini tentu cuma Jokowi yang tahu. Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai teguran Jokowi itu bukan sebagai kode bahwa para menteri tersebut akan diganti. Dia mencontohkan pada reshuffle kabinet jilid II Agustus 2016, Jokowi tak memberikan kode bahwa Anies Baswedan akan dicopot dari jabatan Mendikbud.
Begitu juga ketika Luhut Pandjaitan akan digeser dari Menko Polhukam menjadi Menko Kemaritiman. “Dulu, ketika reshuffle jilid II tidak ada kode-kode, tuh,” kata Arya. (det/hud)
