SURABAYA | duta.co – Rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Jamkrida Jawa Timur, mendapat sorotan dari kalangan legislatif.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, terkait urgensi dan arah kebijakan bisnis perusahaan penjamin kredit tersebut.
“Secara mandat publik, Jamkrida ini merupakan BUMD strategis yang berfungsi sebagai penjamin kredit UMKM. Hal ini relevan mengingat sekitar 77,6 persen UMKM di Jawa Timur masih belum bankable,” ujar Lilik pada Selasa (24/2/2026).
Menurutnya, dari sisi justifikasi sosial, keberadaan Jamkrida memang sangat dibutuhkan. Namun, sebagai Perseroda yang menerima penyertaan modal daerah, kinerjanya wajib diuji secara menyeluruh dan objektif.
“Jamkrida tidak hanya diuji dari sisi manfaat sosial, tetapi juga kesehatan keuangan, manajemen risiko, dan kontribusi fiskalnya terhadap PAD,” kata anggota Pansus BUMD DPRD Jatim tersebut.
Berdasarkan paparan kinerja tahun 2020–2025 dalam rapat Pansus BUMD, Lilik mengakui terdapat pertumbuhan skala usaha. Hal itu tercermin dari peningkatan total aktiva, ekuitas, serta volume penjaminan.
Meski demikian, ia menyoroti bahwa modal daerah masih menjadi penopang utama pertumbuhan perusahaan, bukan berasal dari akumulasi laba organik. Selain itu, laba bersih dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai relatif kecil jika dibandingkan dengan skala aktiva serta risiko usaha yang ditanggung.
“Rasio keuangan menunjukkan perusahaan sehat dari sisi likuiditas dan solvabilitas, tetapi lemah dari sisi profitabilitas dan efisiensi modal. Artinya, Jamkrida tampak aman, tetapi belum produktif bagi fiskal daerah,” tegasnya.
Lilik juga mengkritisi arah portofolio penjaminan yang dinilai semakin dominan pada skema multiguna dan sektor yang relatif aman secara bisnis.
“Secara konseptual, Jamkrida dibentuk sebagai instrumen keberpihakan untuk menembus kebuntuan akses pembiayaan UMKM mikro dan kecil. Tapi yang terjadi, UMKM paling lemah justru masih tertinggal,” ujarnya.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai paradoks sekaligus penyimpangan dari visi awal pembentukan BUMD.
“Jika Jamkrida terus bergerak dengan logika aman secara risiko tetapi menjauh dari mandat sosial, maka kita patut bertanya: untuk siapa sebenarnya BUMD ini bekerja?” imbuhnya.
Fraksi PKS, lanjut Lilik, tidak akan menyetujui penambahan penyertaan modal tanpa adanya perubahan mendasar pada arah kebijakan bisnis Jamkrida.
Menurutnya, setiap tambahan modal yang bersumber dari APBD harus disertai penajaman target penerima manfaat, khususnya UMKM mikro dan kecil, pembatasan yang jelas terhadap dominasi skema multiguna, serta indikator kinerja yang terukur dan dapat diaudit publik.
“Penyertaan modal bukan dana investasi bebas risiko, tetapi uang rakyat yang wajib menghasilkan dampak sosial-ekonomi nyata,” tandasnya.
Ia menegaskan, di tengah situasi krisis ekonomi, setiap tambahan modal harus benar-benar tepat sasaran.
“Kalau memang tidak siap menjalankan fungsi afirmatifnya, lebih baik disampaikan secara jujur kepada publik dan DPRD. Jangan terus menjual narasi keberpihakan UMKM yang tidak tercermin dalam praktik bisnis,” pungkasnya. (rud)
